SANGGAU, KALIMANTAN BARAT — Sebanyak 495 pekerja PT Mitra Austral Sejahtera (MAS) dilaporkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Oktober 2026. Kebijakan tersebut disebut berkaitan dengan pengambilalihan perusahaan dan berpotensi menambah jumlah pencari kerja di Kabupaten Sanggau.
Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) telah menerima laporan terkait PHK tersebut. Pemerintah daerah menyatakan akan memantau pemenuhan hak-hak para pekerja, termasuk pembayaran pesangon dan uang penggantian hak sesuai ketentuan yang berlaku.
Plt. Kepala Disnakertrans Kabupaten Sanggau, Agun Sugianto, menyampaikan informasi tersebut setelah melaporkan persoalan PHK kepada Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, di ruang kerjanya pada Selasa (13/10/2026).
“Kami menerima laporan dari PT Mitra Austral Sejahtera (MAS) yang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada 495 pekerja dengan alasan pengambilalihan perusahaan,” kata Agun.
Perusahaan Disebut Telah Memberitahukan PHK
Agun menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima Disnakertrans, pihak perusahaan telah menyampaikan pemberitahuan PHK kepada para pekerja atau buruh. Ia juga menyebut para pekerja tidak menolak keputusan pemutusan hubungan kerja tersebut.
“Informasi dari perusahaan, sudah memberitahukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh, dan pekerja/buruh tidak menolak pemutusan hubungan kerja tersebut,” ungkapnya.
Meski demikian, pemberitahuan dan tidak adanya penolakan sebagaimana dilaporkan tersebut tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.
Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan PHK menjadi penting untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai ketentuan, termasuk mengenai pembayaran kompensasi dan hak-hak lain yang menjadi kewajiban perusahaan.
Disnakertrans Akan Periksa Pemenuhan Hak Pekerja
Pemerintah Kabupaten Sanggau menegaskan akan terus memantau pelaksanaan PHK, terutama terkait pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak.
Agun mengatakan Disnakertrans juga berencana melakukan pemeriksaan secara langsung melalui uji petik di lapangan untuk memastikan pembayaran hak pekerja telah dilaksanakan.
“Kami akan melakukan uji petik di lapangan terkait pembayaran hak-hak pekerja,” terangnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kepada para pekerja yang kehilangan pekerjaan agar hak mereka tidak terabaikan di tengah perubahan kepemilikan atau pengambilalihan perusahaan.
Pengawasan ini juga penting untuk memastikan informasi mengenai pelaksanaan PHK, dasar pengambilalihan perusahaan, serta pemenuhan kewajiban terhadap pekerja dapat dipertanggungjawabkan.
Total PHK di Sanggau Tercatat 604 Orang
Berdasarkan data Disnakertrans Kabupaten Sanggau yang disampaikan Agun, jumlah pekerja yang mengalami PHK sepanjang 2026 hingga Oktober tercatat sebanyak 604 orang. Dari jumlah tersebut, PHK terhadap 495 pekerja PT MAS menjadi bagian terbesar dari angka yang dilaporkan.
Agun mengakui bahwa PHK dalam jumlah besar berpotensi memengaruhi kondisi ketenagakerjaan dan menambah jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Sanggau. Namun, besarnya dampak terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih perlu dilihat berdasarkan data ketenagakerjaan yang lebih lengkap.
“Mudah-mudahan PHK ini tidak terlalu signifikan memengaruhi pengangguran terbuka di Kabupaten Sanggau. Jika dibandingkan tahun lalu, memang lebih sedikit jumlah PHK-nya. Harapan kita tidak ada lagi PHK di Sanggau,” pungkasnya.
Perlindungan Pekerja Menjadi Perhatian
PHK terhadap ratusan pekerja menjadi perhatian karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga dapat memengaruhi pendapatan keluarga dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memantau pembayaran hak pekerja, tetapi juga memperhatikan kemungkinan kebutuhan pendampingan ketenagakerjaan bagi mereka yang terdampak.
Sementara itu, perusahaan diharapkan memastikan seluruh proses PHK dan pemenuhan hak pekerja dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
(Redaksi Media Fakta Investigasi News)
0 Komentar