PONTIANAK — Pemerintah Kota Pontianak menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan nilai mencapai Rp2,19 triliun. Meski meningkat dibandingkan APBD 2026, penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat berpotensi membuat sejumlah program pembangunan ditunda atau dilaksanakan secara bertahap.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan hal tersebut dalam pidato penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di DPRD Kota Pontianak, Jumat (23/10/2026).
“Karena ada pengurangan dan penyesuaian transfer, beberapa program yang sebelumnya sudah kita rencanakan kemungkinan harus ditunda atau dilaksanakan secara bertahap,” kata Edi.
RAPBD Naik Rp95,82 Miliar
Edi menjelaskan, volume RAPBD 2027 mencapai Rp2,19 triliun, meningkat sekitar Rp95,83 miliar atau 4,58 persen dibandingkan APBD 2026 yang tercatat sebesar Rp2,09 triliun.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,11 triliun, naik Rp51,66 miliar atau 2,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,06 triliun.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,16 triliun, meningkat Rp87,59 miliar atau 4,23 persen dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,07 triliun.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp74,83 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp27,51 miliar.
Perubahan alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat, menurut Edi, memengaruhi ruang fiskal Pemkot Pontianak dan berpotensi menimbulkan defisit sebesar Rp43,30 miliar.
Pembahasan Anggaran Masih Berlanjut
Edi mengatakan struktur RAPBD tersebut masih akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Kota Pontianak dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Pembahasan diperlukan untuk menyesuaikan komposisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan agar anggaran dapat disusun sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Kita berharap pembahasan antara DPRD dan pemerintah kota berjalan lancar sehingga APBD 2027 dapat ditetapkan paling lambat akhir November,” ujarnya.
Dengan demikian, angka dan komposisi yang disampaikan saat ini masih merupakan bagian dari rancangan anggaran yang harus melalui pembahasan sebelum ditetapkan menjadi APBD.
Kemacetan hingga Pendidikan Jadi Perhatian
Keterbatasan fiskal menjadi tantangan bagi Pemkot Pontianak dalam memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan perkotaan. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi kemacetan, pengelolaan persampahan, ketersediaan air bersih, drainase, sanitasi, kesehatan, hingga pendidikan.
Sebagai kota jasa dan perdagangan, Pemkot Pontianak juga akan memperhatikan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor ini dinilai penting untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Edi menegaskan, penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan dasar.
“Yang terpenting pembangunan tetap berjalan. Kita sesuaikan dengan kemampuan fiskal, kita tentukan prioritas, dan program yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi perhatian,” kata Edi.
Ia berharap kondisi ekonomi pada 2027 membaik sehingga kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan program pembangunan yang tertunda dapat dilanjutkan.
Prioritas Belanja Menjadi Sorotan
RAPBD 2027 akan menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan Kota Pontianak pada tahun mendatang. Dengan adanya penyesuaian transfer daerah, pemerintah kota dituntut menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Tahap pembahasan bersama DPRD akan menentukan komposisi akhir pendapatan, belanja, dan pembiayaan, termasuk program yang diprioritaskan maupun yang perlu dijadwalkan ulang.
Masyarakat diharapkan dapat mencermati proses pembahasan anggaran tersebut, terutama terkait program yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan kebutuhan dasar warga.
RAPBD 2027 senilai Rp2,19 triliun masih harus melalui pembahasan dan penetapan. Besaran anggaran serta prioritas akhirnya akan ditentukan melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku.
Fredy Legito
0 Komentar