JAKARTA — Pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) semakin menjadi pilihan masyarakat karena dinilai praktis, cepat, dan memudahkan transaksi. Namun, di tengah meningkatnya penggunaan pembayaran digital, masih ditemukan keluhan konsumen mengenai pungutan biaya tambahan yang disebut sebagai biaya administrasi QRIS.
Praktik tersebut perlu mendapat perhatian. Sebab, konsumen tidak seharusnya dibebani biaya tambahan hanya karena memilih metode pembayaran menggunakan QRIS.
Bank Indonesia (BI) telah menegaskan bahwa konsumen tidak dikenakan biaya tambahan dalam transaksi QRIS. Sementara biaya transaksi yang dikenal sebagai Merchant Discount Rate (MDR) merupakan biaya yang dikenakan kepada pedagang atau merchant sesuai kategori dan ketentuan yang berlaku, bukan dibebankan kepada pembeli.
Dengan demikian, alasan bahwa pedagang terkena potongan dari penyedia jasa pembayaran tidak dapat dijadikan dasar untuk menambahkan biaya QRIS kepada konsumen.
Konsumen Tidak Boleh Dibebani Biaya Tambahan QRIS
Dalam ketentuan penyelenggaraan sistem pembayaran, terdapat pengaturan yang mewajibkan penyedia jasa pembayaran memastikan merchant mematuhi ketentuan transaksi QRIS.
Prinsip tersebut sejalan dengan penjelasan resmi Bank Indonesia bahwa tidak ada biaya tambahan bagi konsumen saat menggunakan QRIS. Biaya transaksi bagi merchant diatur melalui skema MDR yang ditetapkan BI.
Artinya, ketika seseorang membeli makanan, minuman, atau barang dengan nominal tertentu dan memilih membayar menggunakan QRIS, pedagang tidak semestinya meminta tambahan uang dengan alasan biaya administrasi QRIS.
Konsumen berhak mengetahui rincian harga barang atau jasa yang dibeli tanpa dibebani pungutan tambahan yang bertentangan dengan ketentuan sistem pembayaran.
MDR QRIS Bukan Tanggungan Konsumen
Salah satu alasan yang kerap disampaikan pedagang adalah adanya potongan transaksi dari penyedia jasa pembayaran. Potongan tersebut dikenal sebagai MDR atau Merchant Discount Rate.
Bank Indonesia telah menetapkan skema MDR berdasarkan kategori merchant dan nilai transaksi. Kebijakan yang berlaku mulai 1 Oktober 2026 mengatur beberapa kategori, antara lain:
- Usaha Mikro (UMI): MDR 0 persen untuk transaksi sampai dengan Rp500.000. Untuk transaksi di atas Rp500.000, tarif MDR sebesar 0,3 persen.
- Usaha Kecil, Menengah, dan Besar: MDR 0 persen untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Untuk transaksi di atas Rp100.000, tarif MDR sebesar 0,7 persen.
- Kategori khusus: Pendidikan dan SPBU memiliki ketentuan tarif tersendiri sesuai kebijakan BI.
- Layanan publik tertentu: Sejumlah transaksi BLU, PSO, bantuan sosial, pembayaran pemerintah, dan donasi sosial nirlaba dikenakan MDR 0 persen.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa besaran MDR memang berbeda berdasarkan kategori usaha dan nilai transaksi. Namun, perbedaan tarif itu merupakan urusan antara merchant dan penyedia jasa pembayaran, bukan alasan untuk memungut biaya tambahan dari konsumen.
Alasan Kebiasaan Tidak Menghapus Ketentuan
Dalam praktik di lapangan, pungutan tambahan terkadang dianggap sebagai hal biasa. Sebagian pedagang mungkin belum memahami secara utuh aturan MDR, sementara sebagian konsumen memilih diam karena nominal tambahan dinilai kecil atau tidak ingin berdebat di hadapan kasir.
Padahal, persoalannya bukan semata-mata mengenai nominal seribu atau dua ribu rupiah. Persoalan utamanya adalah kepatuhan terhadap ketentuan sistem pembayaran dan perlindungan hak konsumen.
Jika pungutan tersebut terus dianggap wajar, masyarakat berpotensi terbiasa membayar biaya yang seharusnya tidak dibebankan kepadanya.
Karena itu, edukasi kepada pelaku usaha perlu diperkuat. Penyedia jasa pembayaran juga memiliki peran untuk memastikan merchant yang bekerja sama memahami kewajiban dan larangan dalam penggunaan QRIS.
Apa yang Harus Dilakukan Jika Kasir Meminta Biaya Admin?
Konsumen tidak perlu langsung bersikap konfrontatif. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi pungutan tambahan saat membayar menggunakan QRIS:
Pertama, tanyakan secara sopan dasar pungutan tersebut.
Konsumen dapat meminta penjelasan mengapa terdapat tambahan biaya ketika menggunakan QRIS. Sampaikan bahwa berdasarkan informasi resmi Bank Indonesia, konsumen tidak dikenakan biaya tambahan untuk transaksi QRIS.
Kedua, mintalah rincian pembayaran.
Pastikan harga barang atau jasa dan nominal yang harus dibayar dijelaskan secara terbuka. Simpan struk atau bukti transaksi apabila pungutan tambahan tetap dilakukan.
Ketiga, hubungi penyedia jasa pembayaran.
Konsumen dapat menyampaikan keluhan kepada penyedia jasa pembayaran yang menerbitkan QRIS merchant tersebut. Informasi mengenai nama merchant, waktu transaksi, nominal pembayaran, dan bukti pendukung akan membantu proses penelusuran.
Keempat, sampaikan pengaduan kepada Bank Indonesia.
Apabila persoalan tidak memperoleh penyelesaian, konsumen dapat menggunakan kanal pengaduan resmi Bank Indonesia, termasuk layanan BICARA 131, dengan menyertakan kronologi dan bukti yang tersedia.
Penanganan laporan serta kemungkinan sanksi terhadap merchant atau penyedia jasa pembayaran akan bergantung pada hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
Jangan Anggap Pungutan Kecil sebagai Hal yang Wajar
Masyarakat perlu memahami bahwa penggunaan QRIS merupakan bagian dari sistem pembayaran nasional yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan efisiensi transaksi.
Kemudahan tersebut harus disertai kepatuhan seluruh pihak, baik penyedia jasa pembayaran maupun pedagang yang menerima transaksi QRIS.
Konsumen juga memiliki hak untuk bertanya dan menyampaikan keberatan apabila menemukan pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Bertanya secara sopan bukan berarti mencari masalah, melainkan bagian dari upaya menjaga hak sebagai pengguna layanan pembayaran.
Pada akhirnya, keberhasilan digitalisasi pembayaran bukan hanya diukur dari banyaknya pedagang yang menyediakan QRIS, tetapi juga dari kepastian bahwa sistem tersebut digunakan secara transparan, adil, dan sesuai aturan.
Jangan sampai kemudahan pembayaran digital justru menjadi alasan munculnya pungutan tambahan yang membebani masyarakat.
Fredy Legito
0 Komentar