Putri Khairunnisa: Pemuda Harus Jadi Subjek Pembangunan, Bukan Sekadar Penerima Manfaat
JAKARTA — Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan nasional. Pemuda diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat kebijakan pemerintah, tetapi juga terlibat aktif sebagai pengambil keputusan, pengawas program, dan penggerak ekonomi kerakyatan.
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Putri Khairunnisa, menegaskan bahwa generasi muda harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses pembangunan, bukan sekadar menjadi objek dari berbagai kebijakan pemerintah.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/10/2026), Putri menyoroti sejumlah agenda strategis yang membutuhkan keterlibatan aktif pemuda. Mulai dari pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ekonomi nasional di tengah tekanan global, hingga percepatan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, semangat persatuan yang terkandung dalam Sumpah Pemuda harus diterjemahkan menjadi kontribusi nyata untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Karena itu, KNPI mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran agar membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi generasi muda dalam pelaksanaan maupun pengawasan program pembangunan.
Pemuda Didorong Terlibat dalam Pengawasan MBG
Putri menilai program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama melalui pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik.
Namun, menurutnya, pelaksanaan program tersebut membutuhkan pengawasan menyeluruh agar berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
Ia berpandangan bahwa pembaruan regulasi dan tata laksana program MBG perlu memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat, termasuk kalangan pemuda. Hal ini dinilai penting mengingat luasnya jangkauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang membutuhkan pengawasan secara berkelanjutan.
“MBG adalah instrumen untuk meningkatkan kualitas SDM melalui asupan makanan bergizi bagi peserta didik,” ujar Putri.
Ia juga mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan. Menurutnya, pengawasan yang komprehensif tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme internal lembaga, tetapi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda.
“Pembaruan produk hukum dalam tata laksana program MBG perlu melibatkan stakeholder, termasuk masyarakat dan pemuda dalam fungsi pengawasan,” katanya.
Bagi KNPI, keterlibatan pemuda dalam pengawasan program publik merupakan bentuk partisipasi langsung dalam pembangunan. Pemuda diharapkan ikut memastikan kebijakan yang menyangkut kebutuhan masyarakat dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.
KNPI Dorong Pemuda Kawal Ekonomi Kerakyatan
Selain persoalan pemenuhan gizi, Putri turut menyoroti tantangan ekonomi nasional di tengah tekanan global. Ia mengaitkan semangat persatuan dalam Sumpah Pemuda dengan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha guna menjaga ketahanan ekonomi Indonesia.
KNPI juga mendorong penguatan ekonomi mikro melalui percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan Koperasi Desa (Kopdes), serta integrasi berbagai program tersebut dengan SPPG.
Menurut Putri, keterhubungan ant program ekonomi dapat membuka peluang partisipasi masyarakat, memperluas kegiatan usaha, serta memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
“KNPI mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama pemerintah menghadapi tekanan tersebut, terutama para pengusaha agar turut berperan dalam menjaga stabilitas pasar modal Indonesia,” tutur Putri, merujuk pada tekanan ekonomi global yang dihadapi Indonesia.
Pemuda Harus Terlibat dalam Arah Kebijakan Nasional
Dalam agenda pembangunan nasional, Putri menilai generasi muda juga perlu dilibatkan dalam kebijakan yang berorientasi pada hilirisasi dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Menurutnya, peran pemuda harus melampaui kegiatan seremonial. Keterlibatan tersebut perlu diwujudkan melalui partisipasi nyata dalam perumusan kebijakan, pengawasan program pemerintah, serta pengembangan kegiatan ekonomi produktif.
“KNPI mendorong pemerintah untuk menjadikan pemuda sebagai salah satu stakeholder pembangunan dalam mengawal semua program yang berbasis ekonomi kerakyatan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pemuda harus diberikan kesempatan untuk menjadi subjek pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Dorongan tersebut menjadi salah satu pesan DPP KNPI kepada pemerintahan Prabowo-Gibran dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Dengan memperluas ruang partisipasi generasi muda, KNPI berharap pembangunan nasional tidak hanya menghadirkan berbagai program bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemuda untuk ikut menentukan arah kebijakan, mengawasi pelaksanaannya, serta menggerakkan ekonomi kerakyatan.
Pesan utamanya jelas: pemuda bukan hanya generasi penerus yang menunggu hasil pembangunan, melainkan generasi yang harus diberi ruang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk ikut membangun masa depan bangsa.
0 Komentar