MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT — Proyek perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, dengan nilai pagu dan HPS yang disebut mencapai Rp3,38 miliar, mulai mendapat sorotan.
Penelusuran Awak Media (FIN) menemukan sejumlah hal di lapangan yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan dari pihak terkait, mulai dari informasi pekerjaan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga kondisi infrastruktur di sekitar jalur pemasangan pipa.
Paket pekerjaan tersebut tercatat dengan nama Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Antibar – DAK Air Minum, dengan kode tender 10114147000, berada di bawah Dinas PUPR Kabupaten Mempawah.
Berdasarkan dokumentasi lapangan Awak Media pada 28 September 2026, papan informasi proyek tidak terlihat pada area pekerjaan yang didokumentasikan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi pekerjaan yang menggunakan anggaran publik.
Papan Informasi Proyek Tak Terlihat
Papan informasi proyek pada pekerjaan konstruksi menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengetahui informasi dasar pekerjaan, antara lain nama kegiatan, sumber anggaran, nilai pekerjaan, pelaksana, waktu pelaksanaan dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
Namun, dalam dokumentasi yang diperoleh Awak Media, papan informasi proyek tidak terlihat di sekitar lokasi yang didokumentasikan.
Dengan nilai pekerjaan yang disebut mencapai miliaran rupiah, informasi tersebut penting bagi masyarakat agar dapat mengetahui secara langsung proyek apa yang sedang dikerjakan di wilayah mereka.
Rp3,38 miliar bukan nilai yang kecil.
Karena menggunakan anggaran publik, masyarakat berhak mengetahui bagaimana pekerjaan dilaksanakan, siapa pelaksananya, berapa nilai kontraknya, berapa lama masa pekerjaan, serta siapa pihak yang melakukan pengawasan.
Awak Media menilai kondisi tersebut perlu diklarifikasi oleh Dinas PUPR Kabupaten Mempawah maupun pihak pelaksana pekerjaan.
K3 dan APD Pekerja Dipertanyakan
Selain persoalan keterbukaan informasi, dokumentasi Awak Media juga memperlihatkan aktivitas pemasangan jaringan pipa di sisi jalan.
Dari dokumentasi tersebut, Awak Media mempertanyakan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh pekerja di lokasi.
Pertanyaan tersebut bukan untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran keselamatan kerja, melainkan meminta penjelasan mengenai standar K3 yang diterapkan pada pekerjaan tersebut.
Pelaksana dan pengawas pekerjaan perlu menjelaskan apakah pekerja telah dibekali APD yang sesuai, bagaimana pengamanan area kerja dilakukan, serta bagaimana risiko pekerjaan penggalian dan pemasangan pipa di sisi jalan dikendalikan.
Keselamatan pekerja dan pengguna jalan semestinya menjadi bagian penting dalam setiap pekerjaan konstruksi.
Jangan sampai aspek keselamatan baru menjadi perhatian setelah terjadi kecelakaan.
Warga Sebut Penahan Bahu Jalan Rusak akibat Pekerjaan Pipa
Sorotan lain muncul pada kondisi penahan bahu jalan di sekitar jalur pekerjaan.
Kepada Awak Media, seorang warga yang akrab disapa Us menyampaikan bahwa kerusakan pada bagian penahan bahu jalan tersebut diduga terjadi ketika kegiatan pemasangan pipa berlangsung.
“Tebing penahan bahu jalan itu rusak karena kegiatan proyek pipa ini,” ujar Us kepada Tim Investigasi.
Keterangan warga tersebut masih merupakan informasi lapangan yang perlu dikonfirmasi kepada pihak pelaksana dan pengawas.
Namun, dokumentasi JKI memperlihatkan adanya bagian pasangan batu penahan bahu jalan yang tampak terongkar dan mengalami kerusakan pada area yang berdekatan dengan jalur pekerjaan atau penggalian.
Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan.
Jika setelah dilakukan pemeriksaan teknis kerusakan tersebut terbukti berkaitan dengan aktivitas proyek, siapa yang bertanggung jawab melakukan perbaikan?
Apakah kerusakan telah dicatat dalam pengawasan pekerjaan?
Apakah kondisi tersebut telah dilaporkan kepada PPK?
Dan apakah infrastruktur yang terdampak akan dikembalikan ke kondisi semula setelah pekerjaan pemasangan pipa selesai?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar proyek pembangunan SPAM tidak justru meninggalkan persoalan baru terhadap infrastruktur masyarakat.
Siapa Pelaksana dan Konsultan Pengawas?
Tim Investigasi juga masih melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.
Dalam penelusuran awal, Tim Investigasi menemukan jejak CV Sahabat Karya Mandiri pada paket dengan nama yang identik.
Namun demikian, Tim Investigasi belum menetapkan perusahaan tersebut sebagai pemenang tender secara definitif sebelum memperoleh dokumen primer seperti penetapan pemenang, SPPBJ maupun kontrak resmi.
Karena itu, informasi mengenai pelaksana pekerjaan masih memerlukan verifikasi melalui dokumen pengadaan resmi.
Tim Investigasi juga akan menelusuri identitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, nilai kontrak, masa pelaksanaan, BOQ, spesifikasi teknis serta dokumen pendukung lainnya.
Pengukuran Lapangan Akan Dilanjutkan
Penelusuran Tim Investigasi terhadap proyek SPAM Antibar juga belum berhenti pada dokumentasi visual.
Tim berencana melakukan pemeriksaan lapangan lanjutan, termasuk mengukur diameter pipa, lebar dan kedalaman galian, serta kedalaman pemasangan pipa.
Hasil pengukuran tersebut nantinya akan dibandingkan dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis pekerjaan apabila dokumen tersebut telah diperoleh.
Langkah tersebut penting karena kondisi visual semata belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan apakah pekerjaan memenuhi atau tidak memenuhi spesifikasi teknis.
Diperlukan pencocokan antara kondisi fisik di lapangan dengan kontrak, BOQ, gambar kerja, spesifikasi teknis dan dokumen pelaksanaan pekerjaan.
Rp3,38 Miliar Harus Terjawab Secara Terbuka
Proyek SPAM pada dasarnya merupakan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum.
Karena itu, pekerjaan dengan nilai miliaran rupiah semestinya dilaksanakan secara transparan, memenuhi standar teknis, memperhatikan keselamatan kerja, serta tidak menimbulkan kerusakan terhadap infrastruktur lain.
Masyarakat berhak mengetahui:
- siapa pelaksana pekerjaan;
- siapa PPK dan konsultan pengawas;
- berapa nilai kontrak sebenarnya;
- bagaimana spesifikasi teknis pekerjaan;
- bagaimana penerapan K3;
- apakah pekerjaan sesuai BOQ dan kontrak;
- serta siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan kerusakan akibat aktivitas pekerjaan.
Redaksi Buka Ruang Klarifikasi
Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari proses penelusuran awal dan bukan kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum.
Persoalan mengenai papan informasi, K3, kondisi penahan bahu jalan, pelaksana pekerjaan maupun kesesuaian teknis masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Dinas PUPR Kabupaten Mempawah, PPK, pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai temuan dan informasi yang disampaikan dalam pemberitaan ini.
Penelusuran akan dilanjutkan dengan mengutamakan dokumen primer dan pemeriksaan kondisi lapangan.
Rp3,38 miliar adalah uang publik. Karena itu, publik berhak mendapatkan informasi yang terang mengenai bagaimana uang tersebut digunakan dan bagaimana hasil pekerjaannya dipertanggungjawabkan.
Ini baru pembukaan.
Redaksi Media Fakta Investigasi News akan terus menelusuri proyek SPAM Antibar hingga dokumen, pelaksanaan pekerjaan dan kondisi lapangannya dapat terang secara utuh.
Jurnalis: Faisal Darmawi,S.H
Fakta Investigasi News — Independen Mengungkap Fakta.
0 Komentar