BENGKAYANG, KALIMANTAN BARAT — Prioritas pembangunan ruas jalan provinsi Bengkayang–Batas Kabupaten Landak menjadi sorotan warga, khususnya masyarakat Kecamatan Suti Semarang. Di tengah kondisi jalan yang disebut masih berlumpur, rusak, dan menyulitkan mobilitas warga, proyek peningkatan jalan bernilai kontrak lebih dari Rp10,56 miliar justru dipertanyakan karena dinilai belum menyentuh wilayah yang dianggap paling membutuhkan penanganan.
Sorotan tersebut mengarah pada proyek peningkatan ruas jalan Bengkayang–Batas Kabupaten Landak yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Barat.
Berdasarkan informasi proyek yang disampaikan dalam pemberitaan pada 4 Oktober 2026, pekerjaan tahun anggaran 2026 tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor 620/06/SP/BKY-LDK/PUPR-B/2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp10.563.373.000,00. Pelaksana pekerjaan disebut PT Bumi Karya Prima Makmur, sedangkan konsultan pengawasnya adalah CV Zentha Multi Prakarsa KSO dan PT Askon Multi Jasa.
Informasi yang sama juga mencantumkan pekerjaan tahun anggaran 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp9.261.454.637,19, yang disebut dilaksanakan oleh CV Indokonstruksi Perkasa.
Kedua nilai kontrak tersebut merujuk pada tahun anggaran berbeda. Karena itu, ruang lingkup, lokasi penanganan, dan keluaran pekerjaan masing-masing perlu diperiksa melalui dokumen kontrak serta laporan pelaksanaan agar tidak terjadi pencampuran antara pekerjaan tahun 2025 dan 2026.
Warga Pertanyakan Ketepatan Prioritas Pembangunan
Berdasarkan pengamatan lapangan yang disebut dilakukan pada Kamis, 1 Oktober 2026, pekerjaan tahun ini dinilai warga lebih banyak menindaklanjuti bagian jalan yang sebelumnya telah ditangani, khususnya di kawasan Desa Bani Amas, Kecamatan Bengkayang.
Sementara itu, warga menilai sejumlah bagian jalan di Kecamatan Suti Semarang yang terhubung dengan ruas menuju perbatasan Kabupaten Landak masih mengalami kerusakan dan belum memperoleh penanganan yang mereka harapkan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah penentuan lokasi pekerjaan sudah mempertimbangkan tingkat kerusakan, kebutuhan masyarakat, konektivitas antarwilayah, dan manfaat pembangunan secara menyeluruh?
Seorang warga yang dikutip dalam pemberitaan menyampaikan kekecewaannya terhadap prioritas pekerjaan tersebut.
“Kami kecewa. Proyek justru dilaksanakan di jalan yang sudah bisa dilewati dan sudah dikerjakan sebelumnya. Sementara jalan di Kecamatan Suti Semarang yang rusak parah dan menjadi urat nadi perekonomian kami belum tersentuh,” ungkap warga.
Warga berharap pembangunan tidak hanya berfokus pada segmen tertentu, tetapi juga memperhatikan kondisi ruas lain yang menjadi akses penting bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan mobilitas sehari-hari.
Nilai Kontrak Besar, Dasar Penentuan Lokasi Perlu Dijelaskan
Dengan nilai kontrak tahun anggaran 2026 mencapai sekitar Rp10,56 miliar, publik memiliki kepentingan untuk mengetahui dasar penentuan segmen jalan yang diprioritaskan.
Namun, penilaian apakah suatu pekerjaan tepat sasaran tidak cukup hanya berdasarkan perbandingan visual antara jalan yang telah dikerjakan dan jalan yang masih rusak. Penentuan prioritas juga dapat dipengaruhi hasil survei teknis, kondisi struktur jalan, ketersediaan anggaran, desain pekerjaan, tahapan pembangunan, serta rencana penanganan bertahap.
Karena itu, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat perlu memberikan penjelasan mengenai beberapa hal penting, antara lain:
- Segmen dan panjang efektif jalan yang ditangani melalui kontrak tahun anggaran 2026.
- Dasar teknis penentuan lokasi pekerjaan dan tingkat kerusakan yang menjadi pertimbangan.
- Hubungan antara pekerjaan tahun 2025 dan kelanjutan pekerjaan tahun 2026.
- Apakah ruas yang melewati atau menghubungkan Kecamatan Suti Semarang telah masuk dalam perencanaan penanganan berikutnya.
- Target penyelesaian pekerjaan dan rencana peningkatan kondisi jalan di wilayah yang masih rusak.
Kejelasan tersebut penting agar masyarakat dapat memahami apakah pekerjaan yang sedang berjalan merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang atau terdapat kebutuhan penyesuaian prioritas berdasarkan kondisi terkini.
Akses Jalan Rusak Berdampak pada Aktivitas Warga
Bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan tersebut, kondisi infrastruktur bukan sekadar persoalan kenyamanan. Jalan yang berlumpur dan rusak dapat menghambat pengangkutan hasil pertanian, meningkatkan waktu tempuh, menyulitkan akses kendaraan, serta mengganggu mobilitas menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Warga berharap pemerintah provinsi memberikan perhatian yang seimbang terhadap seluruh segmen jalan yang menjadi kewenangannya, terutama bagian yang kondisinya dinilai paling menghambat aktivitas masyarakat.
Salah seorang warga menyampaikan bahwa mereka akan merasa lebih terbantu apabila perbaikan jalan di Kecamatan Suti Semarang dilakukan secara menyeluruh sesuai kebutuhan teknis dan kemampuan anggaran.
“Kami baru akan merasa bangga dan bersyukur apabila jalan di Kecamatan Suti Semarang diperbaiki secara menyeluruh. Akses yang baik akan meningkatkan perekonomian warga secara langsung,” tambahnya.
Harapan tersebut perlu dijawab melalui perencanaan yang transparan, penjelasan teknis yang dapat dipahami masyarakat, dan jadwal penanganan yang jelas.
PUPR Kalbar Diharapkan Memberikan Klarifikasi
Hingga informasi dalam pemberitaan tersebut disusun, belum dicantumkan penjelasan resmi dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat mengenai dasar penentuan lokasi pekerjaan maupun rencana penanganan ruas yang dikeluhkan warga.
Klarifikasi dari instansi terkait diperlukan untuk memastikan apakah pekerjaan telah sesuai dengan kontrak, spesifikasi teknis, dan rencana penanganan jalan yang ditetapkan.
Apabila terdapat bagian jalan yang belum tertangani karena keterbatasan anggaran atau pelaksanaan bertahap, informasi tersebut perlu disampaikan secara terbuka, termasuk kriteria penentuan prioritas dan rencana tindak lanjutnya.
Sebaliknya, apabila ditemukan perbedaan antara kondisi lapangan, dokumen perencanaan, dan pelaksanaan pekerjaan, persoalan tersebut perlu ditelaah melalui pemeriksaan teknis oleh pihak yang berwenang.
Sorotan warga ini bukan dengan sendirinya bukti adanya penyimpangan dalam proyek. Namun, keluhan mengenai ketepatan sasaran pembangunan merupakan masukan publik yang patut dijawab dengan data dan penjelasan yang terukur.
Media Fakta Investigasi News membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat, pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas, serta pihak terkait lainnya untuk menjelaskan ruang lingkup kontrak, dasar penentuan lokasi, dan rencana penanganan jalan di Kecamatan Suti Semarang.
Pada akhirnya, pembangunan jalan provinsi perlu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Transparansi perencanaan, kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak, dan penentuan prioritas berdasarkan kebutuhan teknis menjadi bagian penting dalam memastikan anggaran publik digunakan secara bertanggung jawab.
Fredy Legito
0 Komentar