MEMPAWAH, KALBAR — Proyek pembangunan Penyediaan Air Baku Pelabuhan Kijing dan sekitarnya di Desa Sungai Duri II, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan publik.
Proyek yang berada di bawah naungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan (BWSK) I Pontianak tersebut memiliki nilai kontrak sekitar Rp19.342.799.000 dengan sumber pendanaan APBN Tahun Anggaran 2022.
Sorotan muncul karena proyek yang disebut dikerjakan oleh PT Somba Hasbo KSO PT Taman Keraton Mulia tersebut hingga kini disebut belum difungsikan sebagaimana tujuan pembangunan. Kondisi itu memunculkan pertanyaan publik mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta tindak lanjut terhadap hasil pekerjaan.
Lebih jauh, terdapat informasi mengenai kerusakan pada bagian pemasangan turap atau dinding penahan tanah di sekitar kawasan pekerjaan. Bagian konstruksi tersebut disebut mengalami kerusakan dan ambruk setelah pekerjaan dilaksanakan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena turap merupakan salah satu bagian penting dalam pekerjaan yang berkaitan dengan kawasan perairan. Kerusakan konstruksi tentu membutuhkan penjelasan teknis, termasuk apakah penyebabnya berkaitan dengan faktor teknis, kondisi tanah, desain, metode pelaksanaan, kualitas material, perubahan kondisi lapangan, atau faktor lainnya.
Karena itu, penilaian mengenai kualitas maupun penyebab kerusakan seharusnya tidak hanya didasarkan pada pengamatan visual, tetapi perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan dokumen pekerjaan.
Empat Tahun Berlalu, Proyek Dipertanyakan Fungsinya
Proyek pembangunan air baku tersebut disebut telah berlangsung sejak Tahun Anggaran 2022. Apabila sampai 2026 belum dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, kondisi tersebut menjadi pertanyaan serius yang patut mendapatkan penjelasan dari pihak pengelola kegiatan.
Publik tentu berhak mengetahui bagaimana status proyek tersebut saat ini.
Apakah pekerjaan telah selesai secara administrasi? Apakah telah dilakukan serah terima? Apakah seluruh pekerjaan telah memenuhi spesifikasi kontrak? Apakah terdapat pekerjaan yang mengalami kerusakan? Dan apakah sarana tersebut telah diserahkan atau dioperasikan oleh pihak yang menjadi penerima manfaat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka karena proyek menggunakan anggaran negara yang bersumber dari APBN.
Informasi mengenai dugaan belum adanya serah terima kepada Perumda Air Minum Tirta Galaherang Kabupaten Mempawah juga perlu diklarifikasi secara resmi. Status administrasi dan pengelolaan aset tidak seharusnya hanya berdasarkan informasi dari masyarakat, tetapi perlu dibuktikan melalui dokumen resmi.
Publik Desak Audit, Bukan Sekadar Saling Menuding
Sorotan terhadap proyek ini disampaikan warga Mempawah, Irwandi. Ia menilai kondisi proyek perlu ditelusuri secara menyeluruh, khususnya terkait perencanaan dan pengawasan pembangunan.
Menurut Irwandi, proyek dengan nilai anggaran yang cukup besar tersebut seharusnya memberikan manfaat nyata setelah pembangunan selesai.
Ia mempertanyakan mengapa pembangunan yang telah menghabiskan anggaran sekitar Rp19 miliar tersebut belum dapat difungsikan secara optimal.
“Perlu ditelusuri secara hukum kenapa pembangunan air baku yang dikerjakan PT Somba Hasbo dan menghabiskan uang rakyat mencapai puluhan miliar sudah empat tahun belum difungsikan,” ujar Irwandi.
Irwandi juga meminta aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
Ia mendesak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Barat, serta BPKP Perwakilan Kalimantan Barat untuk melakukan pemeriksaan dan audit sesuai kewenangan masing-masing.
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah terdapat persoalan dalam aspek perencanaan, pengadaan, pelaksanaan kontrak, kualitas pekerjaan, pembayaran, pengawasan maupun pemanfaatan hasil pembangunan.
Jangan Langsung Vonis Korupsi
Sorotan publik terhadap proyek bernilai besar memang layak mendapatkan respons. Namun, dugaan kerugian negara maupun dugaan tindak pidana korupsi tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan proyek yang belum berfungsi atau adanya kerusakan konstruksi.
Diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan, kontrak, RAB, gambar teknis, laporan progres, berita acara pembayaran, berita acara serah terima, hasil pengawasan konsultan, hasil pemeriksaan mutu, serta kondisi fisik pekerjaan di lapangan.
Jika kemudian ditemukan ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dibayarkan dengan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan, atau ditemukan unsur perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara, barulah persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Sebaliknya, apabila terdapat faktor teknis atau kondisi lapangan yang menjadi penyebab keterlambatan maupun kerusakan, hal tersebut juga perlu dijelaskan secara transparan kepada publik.
Dengan demikian, audit bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan penggunaan uang negara dapat dipertanggungjawabkan dan hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat.
BWSK I Diminta Buka Status Proyek
Publik kini menunggu penjelasan dari BWSK I Pontianak mengenai status proyek Penyediaan Air Baku Pelabuhan Kijing dan sekitarnya tersebut.
Beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain status kontrak dan penyelesaian pekerjaan, nilai realisasi anggaran, status serah terima pekerjaan, kondisi fisik bangunan saat ini, status turap yang mengalami kerusakan, rencana perbaikan apabila memang diperlukan, serta status pemanfaatan sarana air baku tersebut.
Jika proyek memang belum dapat difungsikan, masyarakat juga perlu mengetahui faktor penyebabnya dan langkah pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Jangan sampai pembangunan yang menggunakan anggaran negara bernilai belasan miliar rupiah hanya berhenti sebagai bangunan yang tidak memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Publik tidak hanya membutuhkan proyek yang selesai secara administratif, tetapi pembangunan yang selesai secara teknis, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan benar-benar memberikan manfaat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak BWSK I Pontianak maupun pihak pelaksana terkait berbagai sorotan tersebut.
Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya tindak pidana atau kerugian negara. Setiap dugaan masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dan audit oleh lembaga yang berwenang. Pihak-pihak yang disebutkan juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Redaksi
0 Komentar