Breaking News

PRIA DI JOMBANG DIDUGA TAWARKAN ISTRI LEWAT GRUP FACEBOOK:TARIFNYA RP2 JUTA SEKALI KENCAN


Diduga Tawarkan Istri Lewat Grup Facebook dengan Tarif Rp2 Juta, Pria di Jombang Jalani Persidangan


JOMBANG, JAWA TIMUR — Seorang pria berinisial S (44), warga Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, menjalani proses persidangan atas dugaan menawarkan istrinya kepada pria lain melalui grup media sosial Facebook dengan tarif Rp2 juta untuk sekali pertemuan.


Perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana kesusilaan tersebut disebut bermula pada awal Juli 2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun, S diduga berkomunikasi dengan calon pemesan melalui grup Facebook sebelum pertemuan berlangsung di sebuah hotel di wilayah Kabupaten Jombang.


Kasus itu kemudian terungkap setelah pihak kepolisian melakukan penindakan di lokasi. S disebut ditangkap saat berada di kamar hotel bersama istrinya dan seorang pria yang diduga sebagai pemesan.


Perkara Dilimpahkan ke Kejaksaan


Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jombang, Ganes Adi Kusuma, membenarkan bahwa perkara tersebut telah dilimpahkan untuk proses penuntutan.


Menurut informasi yang disampaikan, kasus itu sebelumnya ditangani Polda Jawa Timur, kemudian diteruskan melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ke Kejaksaan Negeri Jombang karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum Jombang.


Persidangan perkara tersebut telah berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi. Namun, pihak kejaksaan belum dapat membeberkan secara terperinci fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena perkara yang berkaitan dengan kesusilaan itu diperiksa secara tertutup.


Fakta Persidangan Belum Diungkap Secara Terperinci


Penanganan perkara ini masih harus mengikuti proses pembuktian di pengadilan. Dugaan mengenai cara pelaku menawarkan istrinya, komunikasi dengan calon pemesan, serta transaksi yang disebut bernilai Rp2 juta perlu dinilai berdasarkan alat bukti dan keterangan yang diajukan dalam persidangan.


Karena perkara menyangkut ranah privat dan kesusilaan, identitas serta informasi pribadi korban perlu dilindungi. Pemberitaan juga perlu menghindari rincian yang dapat mengungkap identitas korban atau memperburuk dampak sosial terhadap pihak yang bersangkutan.


Hingga proses peradilan menghasilkan putusan, S tetap berkedudukan sebagai terdakwa yang hak-haknya harus dihormati sesuai hukum. Penentuan terbukti atau tidaknya dakwaan menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperiksa di persidangan.


Perkara ini menjadi perhatian karena melibatkan dugaan transaksi seksual melalui media sosial dan telah memasuki tahapan persidangan. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses pembuktian serta putusan pengadilan.


Tim Liputan 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.