MELAWI, KALIMANTAN BARAT — Polemik terkait harga, ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Melawi memasuki babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi secara resmi menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil Pertamina, pemerintah daerah, aparat keamanan, para pengelola SPBU hingga unsur masyarakat.
RDP tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 6 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB hingga selesai, bertempat di Rumah Adat Melayu Kabupaten Melawi.
Langkah DPRD ini menjadi perhatian karena persoalan BBM di Melawi tidak lagi sekadar berkaitan dengan ada atau tidaknya stok di SPBU. Keluhan masyarakat juga menyentuh persoalan harga BBM di tingkat konsumen, ketersediaan pasokan, mekanisme distribusi, serta pelayanan penyaluran BBM.
Kondisi tersebut mendorong DPRD Melawi meminta penjelasan langsung dari pihak-pihak yang berada dalam mata rantai distribusi BBM.
Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Hendegi Januardi Usfa, S.IP., menegaskan bahwa RDP merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang selama ini mempertanyakan kondisi BBM di wilayah tersebut.
“Rapat Dengar Pendapat ini merupakan tindak lanjut DPRD Kabupaten Melawi terhadap aspirasi masyarakat mengenai kelangkaan ketersediaan BBM. Persoalan ini perlu dibahas bersama dengan seluruh pihak terkait agar dapat diketahui secara jelas kondisi distribusinya di Kabupaten Melawi,” ujar Hendegi, sebagaimana diberitakan Wartamelawi.com, Minggu (4/10/2026).
Harga BBM Menjadi Pertanyaan Publik
Persoalan yang berkembang di tengah masyarakat bukan hanya mengenai sulitnya memperoleh BBM, tetapi juga menyangkut harga yang dinilai tinggi.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana BBM didistribusikan dari sumber pasokan hingga sampai kepada masyarakat sebagai konsumen akhir.
DPRD Melawi menilai pertanyaan tersebut harus dijawab melalui forum resmi dengan menghadirkan pihak-pihak yang memiliki data dan kewenangan masing-masing.
Sebab, persoalan harga BBM tidak dapat serta-merta dibebankan kepada satu pihak tanpa melihat keseluruhan rantai distribusi.
Mulai dari pasokan, transportasi, penyaluran, stok di SPBU, mekanisme pembelian, hingga kondisi operasional di lapangan perlu dijelaskan secara terbuka.
“Kita ingin persoalan ini dibicarakan secara terbuka. Semua pihak yang berkaitan dengan distribusi BBM akan diberikan ruang untuk menyampaikan informasi dan kondisi yang mereka hadapi,” kata Hendegi.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang utuh agar tidak muncul berbagai asumsi di tengah ketidakpastian.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita mendapatkan informasi yang utuh. Pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawabnya, Pertamina memiliki sistem distribusinya, SPBU memiliki kondisi operasional di lapangan, sementara masyarakat merupakan pihak yang merasakan langsung dampaknya,” jelasnya.
Pertamina Dipanggil, Mekanisme Distribusi Akan Dipertanyakan
Dalam RDP tersebut, DPRD Kabupaten Melawi turut mengundang Executive General Manager PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Sintang.
Kehadiran Pertamina menjadi penting untuk menjelaskan kondisi pasokan dan mekanisme distribusi BBM menuju Kabupaten Melawi.
DPRD diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai bagaimana pasokan BBM dialokasikan, bagaimana distribusinya dilakukan, serta faktor apa saja yang menyebabkan munculnya persoalan di tingkat masyarakat.
Tidak hanya Pertamina, para pengelola SPBU yang beroperasi di Kabupaten Melawi juga akan dimintai keterangan.
“Kita menghadirkan pihak Pertamina agar informasi mengenai distribusi BBM dapat disampaikan langsung kepada forum. Begitu juga dengan para pengelola SPBU, karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat di lapangan,” ungkap Hendegi.
Dengan mempertemukan Pertamina dan pengelola SPBU dalam satu forum, DPRD berharap tidak terjadi lagi kesenjangan informasi antara pihak pemasok, penyalur dan masyarakat.
Belasan Pengelola SPBU Dipanggil
DPRD Kabupaten Melawi mencantumkan sejumlah pengelola SPBU dalam daftar undangan RDP.
Mereka antara lain PT Fikri Darmawan, PT Melawi Jaya Abadi, PT Gema Bina Jaya Putra, PT Karya Difky, PT Batu Nanta Artha Lestari, PT Cahaya Indah Subekti, PT Rasinta Jaya Abadi, PT Amora Jaya Niaga, PT Sayan Mitra Selaras, PT Ayi Raisya Raya, PT Amalia Gumintang, PT Bumi Kapuas Raya, dan PT Bos Karya Mandiri.
Kehadiran para pengelola SPBU tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai kondisi pelayanan BBM di lapangan.
Mulai dari ketersediaan stok, frekuensi pasokan, proses penyaluran, antrean konsumen, hingga berbagai kendala operasional yang terjadi di masing-masing SPBU.
DPRD juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana harga BBM terbentuk pada titik penyaluran dan bagaimana ketentuan yang berlaku diterapkan di lapangan.
Hal tersebut penting agar setiap persoalan dapat dibedakan secara jelas antara kendala distribusi, keterbatasan pasokan, kebijakan penyaluran, kondisi operasional SPBU, maupun persoalan lain yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
DPRD Minta Persoalan Dibuka Secara Terang
Hendegi menegaskan, DPRD tidak ingin persoalan BBM hanya berhenti pada keluhan masyarakat tanpa ada upaya mencari akar masalah.
Menurutnya, RDP harus menjadi ruang untuk membuka persoalan secara terang dan menghadirkan keterangan dari seluruh pihak.
“Kita tidak ingin hanya melihat persoalan dari satu sisi. Karena itu, semua pihak yang berkaitan kita undang. Setelah mendapatkan penjelasan dan informasi dari forum, tentunya DPRD akan melihat apa yang menjadi persoalan dan apa yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut,” tegas Hendegi.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa DPRD ingin memastikan setiap informasi yang berkembang di masyarakat dapat diuji melalui forum resmi.
Jika terdapat kendala distribusi, maka harus diketahui penyebabnya.
Jika terdapat persoalan stok, harus diketahui titik hambatannya.
Begitu pula apabila terdapat keluhan mengenai harga, maka mekanisme dan dasar penetapan harga harus dapat dijelaskan secara transparan kepada publik.
BBM Bukan Sekadar Komoditas, tetapi Menyangkut Ekonomi Masyarakat
Persoalan BBM memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Melawi.
Ketersediaan BBM berkaitan dengan transportasi masyarakat, mobilitas pekerja, aktivitas perdagangan, distribusi barang, kegiatan perkebunan, pertanian, jasa angkutan hingga roda perekonomian daerah.
Ketika BBM sulit diperoleh atau harga di tingkat masyarakat meningkat, dampaknya dapat merembet kepada biaya transportasi dan harga kebutuhan lainnya.
Karena itu, DPRD menilai persoalan BBM perlu ditangani secara serius dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai kondisi pasokan dan distribusi BBM di wilayahnya.
RDP Diharapkan Tidak Sekadar Formalitas
Surat undangan RDP diterbitkan DPRD Kabupaten Melawi pada 2 Oktober 2026 dengan Nomor 170/266/DPRD/2026.
Dalam surat tersebut, agenda rapat disebut sebagai Rapat Dengar Pendapat terhadap Distribusi BBM di Kabupaten Melawi.
Forum ini menjadi momentum penting untuk mempertemukan berbagai kepentingan dalam satu meja.
Pertamina diharapkan memberikan penjelasan mengenai sisi pasokan dan distribusi.
Pengelola SPBU diharapkan membuka kondisi operasional masing-masing.
Pemerintah daerah dapat menjelaskan langkah pengawasan dan koordinasi yang telah dilakukan.
Sementara aparat keamanan dan masyarakat dapat menyampaikan kondisi serta persoalan yang ditemukan di lapangan.
DPRD kemudian memiliki ruang untuk mengevaluasi dan menentukan langkah lanjutan sesuai fungsi pengawasan dan kewenangannya.
Publik Menunggu Jawaban
Kini perhatian masyarakat Melawi tertuju pada RDP yang akan berlangsung pada 6 Oktober mendatang.
Publik menunggu apakah forum tersebut mampu menjawab pertanyaan mendasar yang selama ini berkembang: mengapa persoalan BBM terjadi, bagaimana kondisi pasokan sebenarnya, bagaimana distribusi dilakukan, dan bagaimana memastikan harga serta pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan.
Yang tidak kalah penting, seluruh pihak perlu menghindari saling lempar tanggung jawab.
Persoalan BBM harus dilihat berdasarkan data, fakta dan ketentuan yang berlaku.
Jika ditemukan kendala administratif maupun teknis, harus segera diperbaiki. Jika terdapat dugaan pelanggaran, tentu perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme sesuai kewenangan dan hukum yang berlaku.
DPRD Melawi kini memiliki momentum untuk memastikan persoalan tersebut tidak berhenti sebagai polemik, melainkan menghasilkan kejelasan, evaluasi dan solusi konkret bagi masyarakat.
Media Fakta Investigasi News
0 Komentar