PONTIANAK, 17 Oktober 2026 — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat melakukan pengecekan terhadap suku cadang kendaraan bermotor di sejumlah bengkel dan toko onderdil di Kota Pontianak serta beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Barat, Jumat (16/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung pada 8–14 Oktober 2026 di sejumlah lokasi di Kota Pontianak, Singkawang, dan Kabupaten Kubu Raya tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran komponen otomotif yang belum memenuhi standardisasi wajib. Pemeriksaan difokuskan pada perlindungan dan pemenuhan hak konsumen, khususnya pemilik serta pengguna kendaraan roda empat.
Dalam penelusuran di lapangan, petugas menemukan indikasi adanya suku cadang kendaraan yang diperdagangkan di beberapa tempat usaha dan diduga belum memenuhi ketentuan standar mutu yang diwajibkan pemerintah.
Pengawasan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf a juncto Pasal 62, yang mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
Acuan teknis pemeriksaan meliputi ketentuan standardisasi produk otomotif, di antaranya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk ban kendaraan, minyak pelumas atau oli, kaca pengaman mobil, velg kendaraan bermotor, serta komponen lain, termasuk aki atau baterai kendaraan bermotor. Penerapan kewajiban standar harus disesuaikan dengan regulasi teknis yang berlaku untuk setiap jenis produk.
Di tengah pelaksanaan pengawasan tersebut, Polda Kalbar juga menanggapi isu penutupan sejumlah bengkel dan toko suku cadang di wilayah Pontianak dan sekitarnya. Polda Kalbar menegaskan tidak pernah mengeluarkan surat imbauan, peringatan, maupun instruksi, baik tertulis maupun lisan, untuk menutup operasional bengkel atau toko suku cadang di wilayah Kalimantan Barat.
Kabidhumas Polda Kalbar, Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk melindungi konsumen sekaligus memberikan imbauan kepada pelaku usaha dan masyarakat.
“Langkah pemeriksaan ini dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen agar mendapatkan produk suku cadang yang aman dan sesuai standar mutu yang berlaku. Kami mengimbau kepada seluruh pelaku usaha bengkel dan toko suku cadang untuk tetap menjalankan aktivitas perdagangan seperti biasa dan tidak perlu panik. Kepada masyarakat luas, kami minta untuk tetap tenang, bijak, serta tidak mudah terpancing oleh isu-isu maupun kabar hoaks yang menyesatkan,” ujar Bambang.
Polda Kalbar menyatakan kegiatan pengawasan akan terus dilakukan secara konsisten. Penegakan hukum juga dapat dilakukan terhadap pelaku usaha atau pihak lain yang terbukti sengaja memperjualbelikan suku cadang yang tidak memenuhi ketentuan, sesuai dengan bukti dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung iklim usaha yang sehat sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat sebagai pengguna kendaraan.
Isu Penutupan Toko dan Bengkel Suku Cadang di Sejumlah Wilayah Kalbar
Di sisi lain, aktivitas perdagangan suku cadang kendaraan dan jasa perbengkelan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat sebelumnya dilaporkan mengalami gangguan. Puluhan toko suku cadang dan bengkel di Singkawang, Sungai Pinyuh, Mempawah, Landak, Sanggau, hingga Sekadau disebut memilih tutup setelah beredar informasi mengenai dugaan razia besar-besaran.
Situasi tersebut memunculkan keresahan di kalangan pedagang. Namun, informasi mengenai penutupan toko dan bengkel itu perlu dibedakan dari kegiatan pengecekan yang telah dijelaskan Polda Kalbar. Hubungan langsung antara kegiatan pemeriksaan pada 8–14 Oktober 2026 dan penutupan toko-toko di sejumlah daerah masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
Ketua Asosiasi Auto Part Kalbar, Fuadi, mengaku sedang menelusuri informasi mengenai penutupan sejumlah toko suku cadang. Sementara itu, pengusaha Pontianak, Sugioto alias Rico, mempertanyakan kejelasan dasar hukum dan prosedur pemeriksaan apabila operasi penertiban benar dilakukan.
Dampak penutupan toko dan bengkel juga dikhawatirkan merembet kepada sopir angkutan, pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, serta masyarakat yang bergantung pada ketersediaan suku cadang kendaraan. Meski demikian, besaran kerugian ekonomi akibat kondisi tersebut belum dapat dipastikan.
Penertiban barang yang diduga melanggar ketentuan harus dilaksanakan berdasarkan dasar hukum dan prosedur yang jelas. Pada saat yang sama, informasi yang belum terverifikasi tidak boleh dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh pedagang atau barang dagangannya bermasalah.
Polda Kalbar dan instansi terkait diharapkan memberikan penjelasan mengenai ruang lingkup pemeriksaan, dasar hukum, jenis barang yang menjadi sasaran, serta mekanisme penindakan. Di sisi lain, pelaku usaha tetap berkewajiban memastikan legalitas dan kesesuaian barang dagangannya dengan ketentuan yang berlaku.
Asosiasi Auto Part Kalbar Telusuri Informasi
Ketua Asosiasi Auto Part Kalbar, Fuadi, mengatakan pihaknya memperoleh informasi mengenai penutupan toko suku cadang di sejumlah daerah. Namun, informasi tersebut masih ditelusuri karena toko-toko yang dilaporkan tutup berada di luar keanggotaan asosiasi.
“Masalah toko yang tutup di daerah saya juga dapat info saja, Pak, karena itu di luar asosiasi. Saya masih mencari tahu juga masalahnya,” kata Fuadi saat memberikan keterangan kepada Awak Media.
Menurut Fuadi, informasi sementara yang diterimanya menyebutkan bahwa penutupan tersebut diduga berkaitan dengan razia terhadap suku cadang yang dianggap ilegal. Kondisi itu membuat sebagian pedagang kebingungan karena belum memahami secara jelas perbedaan antara barang yang legal dan ilegal.
“Yang sementara saya dapat, karena ada razia spare part yang ilegal, dan toko-toko di daerah kebingungan. Tidak jelas mana yang legal dan mana yang ilegal. Menurut mereka, semua spare part yang dijual adalah legal karena barang umum yang sudah puluhan tahun beredar dan pasti sudah legal karena lewat pintu Bea Cukai,” ujarnya.
Fuadi menegaskan bahwa keterangan tersebut merupakan informasi sementara yang masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Ia belum dapat memastikan secara langsung apa yang sebenarnya terjadi di setiap daerah maupun apakah penutupan toko berkaitan dengan operasi resmi aparat.
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan penjelasan yang terang agar pelaku usaha tidak terus berada dalam ketidakpastian. Pedagang perlu memperoleh informasi mengenai persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi, terutama apabila terdapat jenis suku cadang tertentu yang menjadi sasaran pemeriksaan.
Legalitas suatu barang tetap harus ditentukan berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku. Lamanya suatu produk beredar di pasar maupun anggapan bahwa barang telah melewati proses kepabeanan tidak dengan sendirinya memastikan seluruh aspek legalitasnya.
Fuadi mengatakan pihaknya akan berupaya menjalin komunikasi dan mencari informasi lebih lanjut agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.
“Kita akan berupaya menjembatani supaya masalah ini tidak berlarut-larut. Kasihan juga toko di daerah dan para petani sawit yang membutuhkan spare part untuk operasionalnya. Harapan kita pasti yang terbaik, apalagi sekarang ini kondisi pasar sedang lesu,” kata Fuadi.
Ia juga menyampaikan bahwa persoalan yang sebelumnya dialami anggota asosiasi yang terkena razia telah selesai setelah dilakukan komunikasi dengan pihak terkait.
“Beberapa hari yang lalu, untuk anggota asosiasi yang kena razia, sudah clear, karena sudah ada komunikasi dengan pihak terkait,” ujarnya.
Meski demikian, penyelesaian persoalan yang dialami anggota asosiasi tersebut belum otomatis menjawab penyebab penutupan toko-toko di luar keanggotaan asosiasi. Kondisi di daerah masih perlu dikonfirmasi langsung kepada pedagang yang terdampak dan aparat berwenang.
Pengusaha Soroti Kewenangan dan Sosialisasi SNI
Pengusaha di Kota Pontianak, Sugioto, S.H., M.Kn., yang akrab disapa Rico, turut menyoroti persoalan tersebut. Menurutnya, pengawasan terhadap barang yang wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) perlu dilakukan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Ia menilai Kementerian Perdagangan serta dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu memberikan penjelasan kepada pelaku usaha mengenai jenis barang yang wajib memenuhi SNI dan ketentuan yang harus dipenuhi.
“Bukan Polisi. Polisi hanya pendamping kalau ada penyidikan resmi. Kalau razia tanpa surat tugas yang jelas, tanpa pendamping dari Disperindag, itu patut dicurigai,” paparnya.
“Namun, kita juga belum tahu, apakah ada Surat Tugas dan Surat Perintah Razia SNI-nya? Termasuk barang apa saja yang dituduh tidak memiliki SNI. Diharapkan pemilik toko bisa mencatat nama, pangkat, dan jam kejadian sebagai bukti terkuat untuk melaporkan Propam Polda Kalbar,” sambungnya.
Rico berharap dinas yang membidangi perdagangan di berbagai tingkatan pemerintahan menyosialisasikan jenis suku cadang yang wajib memenuhi SNI dan jenis yang tidak diwajibkan, sesuai peraturan yang berlaku.
“Penegakan SNI itu tujuannya baik, untuk melindungi konsumen dari barang palsu yang berbahaya. Tapi kalau cara penegakannya dengan memeras pedagang kecil di lapangan, itu sudah melenceng dari tujuannya. Yang untung bukan negara, tapi oknum,” ujar Rico.
Pernyataan mengenai dugaan pemerasan tersebut merupakan pandangan narasumber dan masih memerlukan bukti serta klarifikasi dari pihak terkait. Tanpa informasi yang dapat diverifikasi, dugaan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti.
Di sisi lain, kewajiban pemenuhan SNI harus mengacu pada ketentuan teknis untuk masing-masing produk. Tidak semua suku cadang otomatis memiliki kewajiban SNI yang sama. Oleh karena itu, identifikasi barang dan dasar hukum yang digunakan menjadi bagian penting dalam setiap pemeriksaan.
Sopir dan Petani Sawit Dikhawatirkan Ikut Terdampak
Penutupan toko suku cadang dan bengkel dikhawatirkan menyulitkan masyarakat yang membutuhkan perbaikan kendaraan. Ketersediaan suku cadang dan layanan mekanik merupakan kebutuhan penting agar kendaraan dapat segera kembali beroperasi.
Apabila tempat usaha berhenti beroperasi, pemilik kendaraan dapat mengalami kesulitan mencari komponen pengganti maupun bengkel yang bersedia melakukan perbaikan. Kendaraan yang mengalami kerusakan pun berisiko lebih lama tidak dapat digunakan.
Gangguan tersebut dapat berdampak pada angkutan barang yang harus menjaga jadwal perjalanan. Kendaraan yang tidak segera diperbaiki berpotensi menghambat pengiriman, menambah biaya operasional, dan mengganggu kegiatan usaha yang bergantung pada kelancaran transportasi darat.
Petani kelapa sawit dan pengangkut tandan buah segar (TBS) juga dikhawatirkan terdampak apabila kendaraan pengangkut mengalami kerusakan sementara suku cadang sulit diperoleh. Keterlambatan perbaikan dapat menghambat pengangkutan hasil panen dari kebun menuju tempat penampungan atau fasilitas pengolahan.
Meski demikian, besaran kerugian, jumlah kendaraan yang terdampak, serta kegiatan distribusi yang tertunda belum dapat dipastikan. Data tersebut masih perlu dihimpun dari pihak terkait.
Pelaku Usaha Pertanyakan Kepastian Hukum
Di tengah kekhawatiran tersebut, sejumlah pelaku usaha mempertanyakan kejelasan mengenai status barang yang mereka perdagangkan. Mereka menilai bahwa apabila terdapat suku cadang yang diduga tidak memenuhi standar atau bermasalah dari sisi ketentuan impor dan peredaran barang, kriteria pelanggarannya harus dijelaskan secara terang.
Seorang pelaku usaha yang meminta identitasnya tidak disebutkan mempertanyakan bagaimana barang-barang yang selama ini diperdagangkan dapat masuk ke pasar apabila kemudian diduga bermasalah dari sisi kepatuhan terhadap peraturan.
“Apakah barang bisa keluar pelabuhan jika pajak dan bea masuknya tidak dibayar? Kami juga rutin membayar Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak daerah lainnya. Kenapa sekarang pedagang kecil dan menengah seolah mau dikriminalisasi?” katanya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan pelaku usaha yang merasa khawatir terhadap kemungkinan penindakan. Namun, status kepatuhan suatu barang tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pengakuan pedagang ataupun fakta bahwa barang tersebut telah beredar di pasaran.
Pemeriksaan dokumen, asal-usul barang, standar teknis, serta ketentuan perdagangan yang berlaku tetap diperlukan untuk memastikan legalitasnya. Sebaliknya, kekhawatiran mengenai kemungkinan pelanggaran juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh pedagang atau barang yang mereka jual bermasalah.
Kepastian Hukum Dibutuhkan agar Aktivitas Ekonomi Tetap Berjalan
Persoalan penutupan toko suku cadang di sejumlah wilayah Kalimantan Barat masih menyisakan sejumlah pertanyaan, mulai dari jumlah toko dan bengkel yang benar-benar tutup, kebenaran informasi mengenai operasi penertiban, hingga jenis suku cadang yang menjadi perhatian aparat.
Di tengah kondisi pasar yang disebut sedang lesu, ketidakpastian tersebut berpotensi menambah tekanan bagi pelaku usaha. Pada saat yang sama, masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja membutuhkan kepastian agar aktivitas transportasi dan distribusi barang tidak terus terganggu.
Apabila terdapat operasi penertiban, tujuan, dasar hukum, dan prosedur pemeriksaan perlu disampaikan secara jelas. Jika ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, pedagang yang menjalankan usaha sesuai ketentuan juga membutuhkan kepastian hukum agar dapat terus melayani kebutuhan masyarakat.
Polda Kalbar telah menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk melindungi hak konsumen dan menegaskan tidak pernah mengeluarkan instruksi penutupan toko atau bengkel. Sementara itu, informasi mengenai penutupan toko di sejumlah daerah masih memerlukan pendalaman agar penyebabnya dapat dipastikan.
Awak Media akan terus berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna memastikan duduk perkara penutupan toko dan bengkel tersebut serta perkembangan penanganannya.
(Tim Awak Media)
Kalimantan Barat, 16 Oktober 2026
Fredy Legito
0 Komentar