PONTIANAK — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses audit Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kabupaten Bengkayang.
Dalam penindakan tersebut, penyidik mengamankan dua orang berinisial HR dan DN di Kota Pontianak pada Selasa malam, 29 September 2026, sekitar pukul 22.00 WIB.
HR disebut berasal dari pihak Perumdam Tirta Bengkayang, sedangkan DN disebut sebagai auditor BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat.
Kepastian mengenai penindakan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono, bersama Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol Burhanuddin, Jumat (2/10/2026).
Menurut kepolisian, penindakan tersebut merupakan hasil penyelidikan tertutup yang telah dilakukan sebelumnya setelah penyidik memperoleh informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi.
Uang Rp400 Juta Diamankan
Dalam penindakan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara.
Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai Rp400 juta, satu unit Toyota Avanza warna hitam, satu unit Toyota Rush warna putih, satu unit laptop, serta sejumlah telepon seluler.
Direktur Reskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol Burhanuddin menjelaskan, saat diamankan, kedua pihak berada di dalam kendaraan yang terparkir di kawasan kafe.
Uang tunai tersebut ditemukan penyidik pada salah satu tempat penyimpanan di dalam kendaraan.
“Pada saat diamankan, keduanya berada di dalam mobil. Barang bukti uang tunai ditemukan di salah satu tempat penyimpanan. Saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan pendalaman,” demikian keterangan pihak kepolisian.
Diduga Berkaitan dengan Proses Audit
Polda Kalbar menyebut dugaan perkara tersebut berkaitan dengan proses pemeriksaan atau audit yang dilakukan terhadap Perumdam Tirta Bengkayang.
Dalam keterangan yang disampaikan kepada media, polisi menyebut adanya dugaan transaksi yang berkaitan dengan proses audit, termasuk pemeriksaan tahun anggaran 2025 dan semester pertama tahun anggaran 2026. Namun, keterangan mengenai periode audit masih perlu ditempatkan sesuai konstruksi perkara yang sedang didalami penyidik.
Polisi hingga kini belum mengungkap secara rinci tujuan uang Rp400 juta, bentuk transaksi, maupun dugaan peran masing-masing pihak.
Hal tersebut masih menjadi bagian dari pemeriksaan penyidik.
Kabid Humas Polda Kalbar juga menyatakan proses pemeriksaan dan pendalaman masih berlangsung untuk mengungkap perkara secara utuh.
Status Hukum Masih Didalami
Polda Kalbar belum menyampaikan secara rinci status hukum akhir kedua orang yang diamankan.
HR dan DN masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui keterkaitan masing-masing dengan dugaan perkara yang sedang diselidiki.
Karena itu, keberadaan uang tunai Rp400 juta yang diamankan dalam penindakan tersebut belum dengan sendirinya menjelaskan siapa pemilik uang, untuk apa uang tersebut disiapkan, maupun bagaimana hubungan uang tersebut dengan proses audit.
Penyidik masih perlu mengurai rangkaian transaksi, komunikasi antara para pihak, asal-usul uang, serta kaitannya dengan proses pemeriksaan yang menjadi objek penyelidikan.
Tidak Menutup Kemungkinan Dikembangkan
Polda Kalbar juga masih membuka kemungkinan adanya pengembangan perkara apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan fakta atau bukti baru.
Penyidik akan mendalami keterangan para pihak serta barang bukti yang telah diamankan sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.
Penindakan ini sekaligus menjadi perhatian karena menyangkut dugaan transaksi yang berkaitan dengan proses audit pada sebuah badan usaha milik daerah dan melibatkan pihak yang disebut sebagai auditor BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat.
Namun demikian, hingga proses pemeriksaan selesai dan kepolisian menetapkan konstruksi serta status hukum secara resmi, seluruh pihak yang diamankan tetap harus dipandang dalam kerangka pemeriksaan dan asas praduga tak bersalah.
Publik kini menunggu penjelasan lebih lanjut dari Polda Kalbar mengenai konstruksi perkara, tujuan uang Rp400 juta, hasil pemeriksaan terhadap HR dan DN, serta kemungkinan adanya pihak lain yang turut terkait.
(Redaksi)
0 Komentar