Fakta Investigasi News — PONTIANAK — Kasus dugaan pemalsuan dokumen akta kelahiran seorang anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak pada tahun 2013 silam, kini telah memasuki tahap pembacaan nota pembelaan (pledoi) di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Selasa (6/10/2026).
Dalam persidangan tersebut, terdakwa Syarif Taufik Akbar memohon kepada Majelis Hakim agar dibebaskan dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Terdakwa berdalih tidak mengetahui hukum yang berlaku di Indonesia terkait pengurusan dokumen administrasi kependudukan tersebut.
Tanggapan Pihak Korban dan Pengamat Hukum
Menanggapi isi pembelaan terdakwa, pengamat hukum menilai dalih dan alasan yang disampaikan pihak terdakwa sama sekali tidak masuk akal dan dinilai keluar dari substansi persidangan.
“Apa yang disampaikan mereka (terdakwa) tidak masuk akal, bahkan keluar dari Pasal 263 tentang pemalsuan surat. Itu hanya bluffing saja,” ujar Kuasa Hukum korban usai persidangan di PN Pontianak, Selasa (6/10/2026).
Ia menegaskan bahwa alasan tidak mengerti hukum sangat mustahil untuk diterima.
“Karena ini diduga memalsukan surat, dan kalau mereka mengaku tidak mengerti hukum, kayaknya tidak mungkin,” jelasnya.
Senada dengan hal itu, ibu kandung korban, Syarifah Fatimah, turut mempertanyakan kelogisan pledoi terdakwa. Menurutnya, akta yang diduga palsu tersebut nyata-nyata digunakan secara sengaja oleh terdakwa untuk kepentingan administrasi pendidikan.
“Akta itu kan digunakan untuk pendaftaran sekolah, tentu mereka (terdakwa) tahu di situ dia tercantum sebagai Syarif Taufik, orang tua kandung. Bahkan, kenapa dia mau merubah akta nama ibu kandung menjadi namanya? Pasti mereka menggunakan itu dengan sadar dan sengaja,” tegas Syarifah Fatimah.
Poin-Poin Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa
Di sisi lain, Penasihat Hukum terdakwa Syarif Taufik Akbar menyampaikan ringkasan nota pembelaan yang berfokus pada beberapa poin utama:
1. Analisis Fakta Persidangan:
- Inisiatif Saksi: Pihaknya mengklaim Saksi Hajah Syarifah Aisyah terbukti bertindak atas inisiatif sendiri dalam membuat surat keterangan penolong kelahiran palsu tanpa perintah spesifik dari terdakwa.
- Pemisahan Peran: Terdakwa menegaskan hanya meminta bantuan pengurusan administrasi akta, yang secara hukum berbeda dari pembuatan dokumen palsu. Saksi juga mengurus dokumen ke Disdukcapil secara mandiri.
- Status Anak: Pengurusan anak dilakukan secara terbuka di lingkaran keluarga. Masalah pendidikan anak disebut baru timbul bertahun-tahun kemudian (setelah 2022) akibat konflik pengasuhan, bukan karena proses administrasi akta kelahiran pada tahun 2014.
2. Analisis Yuridis & Kesimpulan:
- Unsur Pidana Tidak Terpenuhi: Pihak terdakwa menilai ketiga pasal dakwaan alternatif (Pasal 392 ayat (1) huruf a jo Pasal 20 huruf b, Pasal 394, dan Pasal 401 UU No. 1 Tahun 2023) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Pertanggungjawaban Mandiri: Tindakan material pemalsuan dinilai dilakukan oleh pihak lain yang sadar dan dapat dipertanggungjawabkan. Konflik pengasuhan anak tidak dapat dialihkan menjadi pertanggungjawaban pidana individual bagi terdakwa.
3. Petitum (Tuntutan Penasihat Hukum):
- Membebaskan atau melepaskan terdakwa Syarif Taufik Akbar dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum (termasuk tuntutan 2 tahun penjara dari JPU).
- Memulihkan hak, kedudukan, harkat, martabat, serta nama baik terdakwa.
- Membebankan biaya perkara kepada negara.
Analisis Pengamat Hukum: Pemalsuan Akta Adalah Perbuatan Pidana Serius
Menanggapi dinamika persidangan ini, pengamat hukum Herman Hofi menegaskan bahwa pemalsuan akta kelahiran merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat serius dan memiliki implikasi pidana mendalam. Dokumen kependudukan merupakan akta otentik yang menjadi dasar legalitas identitas, kewarganegaraan, serta status keperdataan seseorang.
Herman menjelaskan bahwa aturan terkait pemalsuan dokumen diatur tegas dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
- Pasal 93 UU No. 24 Tahun 2013 (Perubahan atas UU No. 23/2006): Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat/dokumen yang diserahkan ke Disdukcapil diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00.
- Pasal 94 UU No. 24 Tahun 2013: Pihak yang memerintahkan, memfasilitasi, atau melakukan manipulasi data kependudukan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp75.000.000,00.
- Pasal 263 KUHP: Mengatur perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang menimbulkan hak/bukti dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.
- Pasal 266 KUHP: Mengatur tindakan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.
Mengenai tuntutan JPU yang menuntut terdakwa selama 2 tahun penjara — di bawah ancaman maksimal 6 tahun — Herman Hofi memberikan catatan kritis. Menurutnya, meskipun JPU memiliki hak secara hukum untuk menuntut di bawah ancaman maksimal, JPU wajib menyertakan alasan hukum yang kuat dan logis.
“Jika tidak ada alasan hukum yang logis, maka tuntutan tersebut dapat dikategorikan cacat pertimbangan dan menciderai rasa keadilan masyarakat. Wajar jika publik mempertanyakannya,” terang Herman.
Independensi Majelis Hakim dan Peluang Ultra Petita
Meski demikian, Herman menekankan bahwa benteng terakhir penegakan keadilan berada di tangan Majelis Hakim. Berdasarkan asas kebebasan hakim (independency of judiciary), hakim tidak terikat pada angka tuntutan (requisitoir) JPU maupun pembelaan (pleidooi) Penasihat Hukum.
“Hakim bertindak berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah (keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa) untuk memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa Majelis Hakim memiliki kewenangan menjatuhkan vonis yang lebih berat dari tuntutan Jaksa (Ultra Petita).
“Dalam hukum pidana, Hakim tidak terikat pada angka tuntutan JPU. Apabila fakta di persidangan menunjukkan perbuatan terdakwa dilakukan secara sistematis, berdampak luas, atau tidak ada hal yang meringankan, Hakim berwenang menjatuhkan vonis melebihi tuntutan JPU, sepanjang tidak melebihi batas maksimal pasal yang didakwakan,” pungkas Herman.
Fredy Legito
0 Komentar