KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT — Penguatan tata kelola dan pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi perhatian dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat. Sejumlah persoalan, mulai dari infrastruktur dapur, pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), menjadi sorotan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Evaluasi Pengelolaan dan Penguatan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)”.
Kegiatan tersebut digelar pada Selasa (13/10/2026) di Aula Praja Utama, Kantor Bupati Kubu Raya. FGD ini menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus mendorong perbaikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan kepatuhan terhadap standar operasional.
Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Kalimantan Barat, Sri Tolu Bai, S.Pd., menyampaikan bahwa Kalimantan Barat memiliki 566 SPPG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 487 unit dilaporkan telah beroperasi, sedangkan 22 unit berstatus penghentian sementara atau suspend.
Ia juga memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, antara lain infrastruktur dapur yang belum memenuhi standar, belum terpenuhinya persyaratan SLHS, serta instalasi pengolahan air limbah yang belum sesuai ketentuan.
Di sisi lain, operasional SPPG di Kalimantan Barat disebut telah menyerap sekitar 23.000 tenaga kerja yang memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga memiliki dampak terhadap penyerapan tenaga kerja.
22 SPPG Berstatus Suspend, Standar Operasional Jadi Perhatian
Status penghentian sementara terhadap 22 SPPG menjadi salah satu poin yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pembenahan program. Pemenuhan standar infrastruktur, sanitasi, keamanan pangan, dan pengelolaan limbah menjadi bagian penting untuk memastikan layanan makanan bergizi berjalan secara aman dan berkelanjutan.
Persyaratan SLHS dan IPAL bukan sekadar kelengkapan administrasi. Keduanya berkaitan dengan upaya menjaga kebersihan lingkungan pengolahan makanan, mencegah pencemaran, serta mengurangi risiko gangguan kesehatan bagi penerima manfaat.
Karena itu, evaluasi terhadap dapur SPPG perlu diikuti langkah perbaikan yang terukur, disertai pemeriksaan dan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing instansi. Kepatuhan terhadap standar harus menjadi bagian dari tanggung jawab pengelola dan mitra pelaksana.
Wakil Bupati Kubu Raya Soroti Distribusi di Wilayah 3T
Wakil Bupati Kubu Raya, H. Sukiryanto, S.Ag., menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola dapur SPPG, terutama menjelang rencana pemeriksaan oleh Direktur Tauwas BGN.
Selain persoalan fasilitas dan standar operasional, ia menyoroti tantangan distribusi MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kondisi geografis serta potensi banjir perlu diperhitungkan agar penyaluran makanan ke sekolah tidak terganggu.
Menurutnya, pelaksanaan program membutuhkan kesiapan yang tidak hanya bertumpu pada dapur penyedia makanan, tetapi juga mencakup perencanaan distribusi, pengendalian mutu, dan koordinasi antarpihak.
Dalam konteks Kalimantan Barat yang memiliki wilayah dengan kondisi geografis beragam, kesiapan menghadapi cuaca dan gangguan akses menjadi bagian penting dari kesinambungan layanan MBG.
HIPZI Dorong Keamanan Pangan dan Pemanfaatan Produk Lokal
Ketua Pembina HIPZI Kalimantan Barat, Yuliansyah, S.E., mengingatkan pengelola dan mitra SPPG agar memastikan makanan yang disediakan memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, serta dikelola sesuai ketentuan administrasi dan teknis.
Ia juga mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal, khususnya ikan, sebagai salah satu sumber protein untuk mendukung pemenuhan gizi penerima manfaat.
Penggunaan bahan pangan lokal dinilai dapat memberikan manfaat ganda, yakni membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus membuka peluang pasar bagi masyarakat, petani, pembudidaya ikan, dan nelayan setempat.
Namun, pemanfaatan bahan lokal tetap harus disertai pengawasan kualitas bahan baku, proses penyimpanan, pengolahan, dan penyajian agar keamanan pangan tetap terjaga.
Polri, Dinas Kesehatan, BBPOM, dan DLH Perkuat Pengawasan
FGD tersebut juga menghadirkan pemaparan dari sejumlah instansi yang memiliki peran dalam pengawasan keamanan pangan, kesehatan, dan lingkungan.
Biddokkes Polda Kalimantan Barat menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, sanitasi dapur, kualitas air, serta pengujian makanan. Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko kontaminasi dan gangguan kesehatan yang dapat timbul dari proses pengolahan maupun distribusi makanan.
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat menyoroti pemantauan kualitas gizi, penerapan higiene sanitasi, serta kesiapsiagaan dalam menangani dugaan keracunan pangan.
Sementara itu, BBPOM Pontianak menekankan pengawasan bahan baku, pengendalian suhu penyimpanan, dan pencegahan kontaminasi dalam proses pengolahan makanan.
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat turut mendorong pengelolaan IPAL dan sampah sesuai standar lingkungan. Pengelolaan limbah yang baik diperlukan agar kegiatan operasional dapur tidak menimbulkan pencemaran maupun masalah lingkungan di sekitar lokasi.
Keterlibatan lintas sektor tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan MBG membutuhkan pembagian peran yang jelas, koordinasi yang konsisten, serta tindak lanjut terhadap temuan di lapangan.
Evaluasi Harus Berujung pada Perbaikan Nyata
Melalui forum ini, seluruh pihak didorong memperkuat koordinasi, mempercepat pemenuhan persyaratan SLHS dan IPAL, serta meningkatkan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan.
Pengawasan juga perlu disertai mekanisme evaluasi dan tindak lanjut yang jelas, sehingga setiap kekurangan dapat diidentifikasi, diperbaiki, dan dipantau penyelesaiannya sesuai ketentuan.
Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak cukup diukur dari jumlah dapur yang beroperasi maupun banyaknya makanan yang disalurkan. Kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, pemenuhan standar sanitasi, dan akuntabilitas pengelolaan menjadi aspek penting yang perlu berjalan beriringan.
Sinergi antara BGN, pemerintah daerah, Polri, instansi teknis, dan mitra pelaksana diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan MBG di Kalimantan Barat agar semakin aman, berkualitas, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Media Fakta Investigasi News
Redaksi
0 Komentar