Pengangkatan Wakil Rektor I IAIN Pontianak Disorot, Integritas Akademik Pimpinan Kampus Dipertanyakan
PONTIANAK — Pengangkatan Dr. Firdaus Achmad, M.Hum. sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Pontianak periode 2026–2030 menjadi sorotan dan dinilai perlu mendapat perhatian publik, terutama terkait pentingnya transparansi, integritas akademik, serta dasar pertimbangan dalam penempatan pejabat pada posisi strategis perguruan tinggi.
Berdasarkan profil resmi IAIN Pontianak, Firdaus Achmad tercatat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga periode 2026–2030. Profil tersebut juga mencantumkan jenjang pendidikan S1 di IAIN Syahid Pontianak, S2 Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Filsafat tahun 2001, serta S3 Universitas Pendidikan Indonesia konsentrasi Filsafat Pendidikan tahun 2013.
Posisi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan dan pengembangan bidang akademik. Dalam konteks tersebut, rekam jejak, kompetensi, integritas dan keterbukaan informasi mengenai pejabat yang mendudukinya menjadi bagian penting dari kepercayaan sivitas akademika.
Isu Rekam Jejak Akademik Perlu Dijawab dengan Dokumen
Sorotan publik juga berkaitan dengan adanya tudingan mengenai persoalan dokumen atau klaim pendidikan magister yang disebut-sebut pernah dikaitkan dengan Firdaus Achmad pada masa lalu.
Tudingan tersebut merupakan persoalan serius yang tidak semestinya langsung diposisikan sebagai fakta tanpa adanya dokumen resmi atau bukti yang dapat diverifikasi.
Terlebih, berdasarkan profil resmi IAIN Pontianak yang saat ini tersedia untuk periode 2026–2030, pendidikan magister Firdaus Achmad tercatat berasal dari Universitas Indonesia, bukan Universitas Gadjah Mada.
Karena itu, apabila terdapat dokumen atau putusan resmi yang menjadi dasar munculnya tudingan mengenai persoalan ijazah tersebut, dokumen itu penting untuk dibuka dan diverifikasi agar publik tidak terjebak pada informasi yang tidak jelas sumbernya.
Sebaliknya, apabila tudingan tersebut tidak benar, klarifikasi resmi berbasis dokumen juga penting untuk melindungi nama baik yang bersangkutan sekaligus menghentikan spekulasi yang berkembang.
Jabatan Akademik dan Standar Integritas
Sorotan terhadap persoalan ini bukan semata mengenai gelar atau jabatan seseorang, tetapi menyangkut standar integritas yang seharusnya melekat pada tata kelola perguruan tinggi.
Wakil Rektor bidang akademik berada pada posisi yang berkaitan dengan berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, mutu akademik dan pengembangan kelembagaan.
Karena itu, setiap pertanyaan mengenai rekam jejak akademik pejabat yang menduduki posisi tersebut idealnya dijawab melalui mekanisme yang objektif dan dapat diverifikasi.
Di sisi lain, IAIN Pontianak sendiri saat ini tengah memperkuat tata kelola mutu akademik. Pada September 2026, Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak menyebut penguatan tata kelola kinerja dosen dan mutu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
Firdaus Achmad juga tercatat aktif dalam kegiatan akademik dan penjaminan mutu kampus. Pada September 2026, ia membuka kegiatan workshop penilaian kinerja dosen serta terlibat dalam agenda persiapan Audit Mutu Internal (AMI) IAIN Pontianak.
Transparansi Proses Penentuan Pimpinan
Selain persoalan rekam jejak, publik juga berhak mengetahui bagaimana proses penentuan jajaran pimpinan IAIN Pontianak periode 2026–2030 dilakukan.
Prinsip meritokrasi, kompetensi, profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penting dalam setiap proses penempatan pejabat perguruan tinggi.
Apabila muncul persepsi di kalangan sivitas akademika bahwa penempatan pejabat lebih dipengaruhi kedekatan pribadi, kelompok, organisasi maupun faktor nonakademik lainnya, persoalan tersebut semestinya dijawab melalui penjelasan mengenai mekanisme dan dasar pertimbangannya.
Namun demikian, tuduhan nepotisme atau keberpihakan tidak semestinya dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti yang dapat diverifikasi.
Yang diperlukan adalah keterbukaan mengenai prosedur, kriteria, rekam jejak serta pertimbangan yang digunakan dalam menentukan seseorang untuk menduduki jabatan strategis.
Hak Sivitas Akademika untuk Mengawal
Mahasiswa, dosen dan seluruh sivitas akademika memiliki ruang untuk mengawal tata kelola perguruan tinggi secara kritis dan bertanggung jawab.
Pengawasan dapat dilakukan melalui forum akademik, kajian dokumen, audiensi, permintaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku, maupun penyampaian aspirasi secara damai dan berbasis data.
Kritik terhadap kebijakan kampus juga semestinya diarahkan pada substansi dan mekanisme, bukan menjadi serangan personal terhadap individu.
IAIN Pontianak memiliki sejarah panjang dan sumber daya akademik yang perlu dijaga. Karena itu, persoalan kepemimpinan akademik seharusnya ditempatkan dalam kerangka menjaga mutu, marwah institusi dan kepercayaan publik.
Klarifikasi Terbuka Diperlukan
Untuk mengakhiri berbagai spekulasi, Rektor IAIN Pontianak dan Dr. Firdaus Achmad perlu diberikan ruang untuk memberikan penjelasan mengenai isu yang dipersoalkan, khususnya apabila terdapat dokumen atau tudingan yang menyangkut rekam jejak pendidikan.
Jika tudingan tersebut tidak memiliki dasar, klarifikasi resmi dan dokumentasi yang dapat diverifikasi akan membantu meluruskan informasi.
Sebaliknya, apabila terdapat dokumen resmi yang menunjukkan adanya persoalan akademik, maka institusi memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan bagaimana persoalan tersebut telah atau akan ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar mengenai siapa yang menduduki jabatan Wakil Rektor I. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana integritas, kompetensi dan tata kelola akademik dijaga dalam kepemimpinan IAIN Pontianak.
Kampus harus menjadi ruang di mana setiap tudingan diuji dengan bukti, setiap keputusan jabatan dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap kritik dijawab melalui data serta mekanisme akademik yang transparan.
Integritas akademik IAIN Pontianak merupakan kepentingan seluruh sivitas akademika dan masyarakat, sehingga setiap persoalan yang menyangkutnya patut diselesaikan berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat diverifikasi.
Sumber: Media Expose36
0 Komentar