MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT — Penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret seorang anggota DPRD Kabupaten Mempawah berinisial RZ kembali menjadi perhatian masyarakat. Perkara yang disebut berkaitan dengan dugaan jual beli aset Pasar Desa Sungai Nipah, Kecamatan Jongkat, serta penjualan mesin penggilingan padi yang bersumber dari anggaran negara itu dipertanyakan karena dinilai belum menunjukkan kejelasan penyelesaian.
Sejumlah elemen masyarakat menyampaikan kritik terhadap proses penanganan perkara yang disebut telah berlangsung sekitar dua tahun di lingkungan Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Mempawah. Mereka mempertanyakan sejauh mana perkembangan penyelidikan atau penyidikan, apa saja kendala yang dihadapi, serta kapan masyarakat dapat memperoleh kepastian mengenai kelanjutan perkara tersebut.
Sorotan itu bahkan memunculkan ungkapan keras dari sebagian masyarakat yang menilai penanganan perkara seolah berjalan di tempat. Istilah “masuk angin” digunakan sebagai bentuk kritik dan kekecewaan terhadap lambannya kejelasan proses hukum. Namun, penilaian tersebut merupakan pendapat masyarakat dan bukan kesimpulan resmi mengenai kinerja maupun integritas aparat penegak hukum.
Dugaan Pengelolaan Aset Pasar dan Mesin Penggilingan Padi
Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada redaksi, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan jual beli aset Pasar Desa Sungai Nipah dan penjualan mesin penggilingan padi. Mesin penggilingan padi itu disebut berasal dari pengadaan yang menggunakan anggaran negara.
RZ, yang diketahui merupakan anggota DPRD Kabupaten Mempawah dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), disebut menjadi pihak yang terseret dalam perkara tersebut. Meski demikian, status dan konstruksi hukum perkara, termasuk peran masing-masing pihak, perlu dipastikan berdasarkan dokumen resmi penanganan perkara dari Kejaksaan Negeri Mempawah.
Informasi yang diterima redaksi menyebutkan bahwa puluhan orang telah dimintai keterangan oleh tim Pidsus. Selain itu, aparat disebut pernah melakukan penelusuran fakta di dua lokasi yang berkaitan dengan objek perkara.
Jika benar terdapat aset atau barang hasil pengadaan yang bersumber dari keuangan negara, maka aspek administrasi, kepemilikan, penggunaan, pengalihan, serta pertanggungjawaban aset tersebut menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan secara terbuka sesuai ketentuan hukum.
Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara yang telah menjadi perhatian publik. Transparansi bukan berarti penyidik harus membuka seluruh materi penyidikan yang bersifat rahasia, melainkan memberikan informasi yang dapat disampaikan secara sah mengenai status perkara, kendala, dan langkah hukum berikutnya.
Muncul Tudingan, Kejaksaan Diminta Menjelaskan
Di tengah belum adanya kejelasan yang dirasakan masyarakat, muncul pula tudingan serius dari elemen masyarakat mengenai dugaan adanya aliran uang ratusan juta rupiah kepada mantan Kepala Seksi Pidsus Kejari Mempawah, Erik Adiarto, yang saat ini disebut telah bertugas di Kejaksaan Negeri Sintang.
Tudingan tersebut dikaitkan dengan dugaan upaya agar perkara RZ tidak berlanjut. Namun, sampai informasi ini disusun, redaksi belum memperoleh dokumen, bukti transaksi, keterangan resmi aparat penegak hukum, ataupun hasil pemeriksaan yang dapat membuktikan tudingan tersebut.
Karena itu, dugaan penerimaan uang tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai fakta atau dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya suap maupun penyalahgunaan kewenangan. Kebenarannya memerlukan klarifikasi, verifikasi, dan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.
Apabila terdapat informasi atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai dugaan tersebut, masyarakat dapat menyampaikannya melalui mekanisme pengaduan resmi kepada aparat pengawasan maupun lembaga penegak hukum yang berwenang.
Warga Sungai Nipah Desak Kepastian Hukum
Salah seorang warga Sungai Nipah yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan dan disebut dengan inisial Mr. JN menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya ditunjukkan melalui penanganan perkara tertentu. Menurutnya, konsistensi dalam menuntaskan perkara yang telah menjadi perhatian masyarakat juga menjadi bagian penting dari kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak bermaksud mengambil alih kewenangan penyidik ataupun mendahului proses peradilan. Namun, sebagai bagian dari masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol sosial, warga berhak menyampaikan pertanyaan dan meminta kejelasan atas perkara yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan aset publik.
“Kami tidak ingin mendahului kewenangan penyidik, apalagi menyimpulkan siapa yang bersalah. Tetapi sebagai warga yang menjalankan fungsi kontrol sosial, maka kami berkepentingan mendorong agar perkara RZ Anggota DPRD Mempawah ditangani secara profesional hingga memperoleh kejelasan dan kepastian hukum,” tegas Mr. JN.
Ia juga menilai bahwa lamanya proses penanganan perkara harus disertai arah penyelesaian yang jelas. Jika terdapat kendala dalam pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, maupun penelusuran dokumen, masyarakat berharap hal tersebut dapat dijelaskan sesuai batas informasi yang diperbolehkan oleh hukum.
Menurutnya, masyarakat Sungai Nipah menunggu keberlanjutan penanganan perkara tersebut dan berharap Kejari Mempawah dapat memberikan kepastian mengenai langkah hukum yang telah maupun akan ditempuh.
“Kami menunggu keberanian dan keseriusan penyidik Kejari Mempawah untuk memberikan kejelasan atas kasus ini sampai ada kepastian hukum,” pungkasnya.
Erik Adiarto Beri Penjelasan: Pengumpulan Alat Bukti Menghadapi Kendala
Sementara itu, awak media telah melakukan konfirmasi kepada mantan Kasi Pidsus Kejari Mempawah, Erik Adiarto, S.H., M.H., yang saat ini disebut bertugas di Kejaksaan Negeri Sintang, melalui pesan WhatsApp terkait penanganan perkara RZ.
Dalam keterangannya, Erik menjelaskan bahwa proses pengumpulan alat bukti ketika perkara tersebut ditangani menghadapi sejumlah kendala. Ia menyebut pengadaan yang telah berlangsung cukup lama menyebabkan arsip atau dokumen pendukung sulit ditemukan. Selain itu, sejumlah saksi yang dibutuhkan untuk menggali fakta disebut telah meninggal dunia atau mengalami penurunan daya ingat.
“Cuma memang terkait kasus ini, waktu itu sulit sekali memperoleh alat buktinya. Selain pengadaannya yang sudah terlalu lama sehingga sulit dicari arsipnya, para saksi yang diperlukan juga sudah banyak yang meninggal dunia dan pikun,” jelas Erik.
Ia juga meluruskan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan tim saat itu. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan gelar perkara, melainkan upaya mencari dan menggali fakta yang masih dapat diperoleh di lapangan.
Erik kemudian mengarahkan awak media untuk menghubungi Febri selaku Kasubsi Penyidikan agar memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan dan penanganan perkara tersebut.
Keterangan Erik menjadi salah satu penjelasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat perkara ditangani. Namun, penjelasan tersebut belum menjawab seluruh pertanyaan masyarakat, khususnya mengenai status penanganan perkara saat ini, hasil pengumpulan bukti, serta langkah lanjutan yang telah dilakukan oleh Kejari Mempawah.
Kejari Mempawah Perlu Berikan Penjelasan Terukur
Perkara yang telah menjadi perhatian publik selama bertahun-tahun memerlukan penjelasan kelembagaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kejaksaan Negeri Mempawah diharapkan dapat memberikan informasi mengenai status hukum perkara, tahapan penanganan yang telah ditempuh, kendala yang masih dihadapi, serta langkah yang direncanakan untuk memperoleh kepastian hukum.
Jika alat bukti dinilai belum mencukupi, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan mengenai kendala tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidikan. Sebaliknya, apabila telah ditemukan bukti yang memenuhi persyaratan hukum, proses selanjutnya perlu dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penanganan perkara juga harus bebas dari perlakuan berbeda berdasarkan jabatan, kedudukan politik, maupun latar belakang seseorang. Prinsip persamaan di hadapan hukum harus diterapkan kepada setiap pihak yang berhadapan dengan hukum.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, komitmen pemerintah melalui agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mengenai penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi salah satu perhatian masyarakat. Namun, pelaksanaan agenda tersebut tetap harus diwujudkan melalui proses penegakan hukum yang profesional, independen, transparan, dan berdasarkan alat bukti.
Hak Jawab dan Klarifikasi Tetap Terbuka
Untuk menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan, redaksi membuka ruang klarifikasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, Kasi Pidsus, Kasubsi Penyidikan Febri, RZ selaku pihak yang disebut dalam perkara, serta Erik Adiarto terkait tudingan dugaan penerimaan uang yang dialamatkan kepadanya.
Redaksi juga mendorong agar setiap informasi mengenai perkembangan perkara disampaikan berdasarkan dokumen dan keterangan resmi, sehingga masyarakat tidak hanya menerima berbagai klaim, tetapi memperoleh gambaran yang dapat diverifikasi.
Pada akhirnya, persoalan utama yang perlu dijawab bukanlah siapa yang lebih dahulu dianggap bersalah, melainkan bagaimana proses hukum berjalan, apa hasil penanganannya, dan kapan masyarakat memperoleh kepastian.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada proses yang berlarut-larut tanpa penjelasan. Masyarakat membutuhkan kepastian, sementara setiap pihak yang disebut dalam perkara tetap berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan asas praduga tak bersalah.
Tim Redaksi
0 Komentar