PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi pencabutan izin perusahaan yang terbukti melanggar aturan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan, langkah tersebut akan dilakukan berdasarkan usulan kepolisian dan kejaksaan serta didukung alat bukti.
Penegasan itu disampaikan dalam konferensi pers penegakan hukum karhutla di Balai Kemitraan Polda Kalimantan Barat, Kamis (29/10/2026).
Ria Norsan mengatakan, perusahaan pemegang izin usaha wajib menyediakan sarana penanggulangan kebakaran yang memadai.
Fasilitas tersebut meliputi menara pantau, peralatan pemadam, serta embung air dengan kapasitas 800 meter kubik per 500 hektare.
Menurut keterangan dalam konferensi pers tersebut, sejumlah korporasi masih mengabaikan kewajiban penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran.
"Apabila telah diusulkan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan sesuai dengan alat bukti, kami akan menindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi pencabutan izin," tegas Ria Norsan.
Pemerintah menilai karhutla menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan perekonomian masyarakat.
Karena itu, penegakan hukum diarahkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran, termasuk korporasi yang terbukti melanggar ketentuan.
Polda Kalbar Tangani 33 Laporan Kasus Korporasi
Dalam pemaparan penegakan hukum tersebut, Polda Kalimantan Barat disebut menangani 33 laporan polisi terkait dugaan karhutla yang melibatkan korporasi. Jumlah itu diklaim sebagai yang tertinggi di Indonesia.
Secara nasional, Mabes Polri telah merekomendasikan pencabutan izin terhadap 23 korporasi.
Alasan yang disebutkan meliputi kebakaran berulang, sumber api yang berasal dari dalam area konsesi perkebunan, serta tidak tersedianya sarana dan prasarana pemadam yang memadai.
Pemaparan tersebut juga menyebutkan terdapat 10 perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang beroperasi di Kalimantan Barat.
Sementara itu, secara nasional, empat korporasi berstatus PMA asal Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan, yakni PT HKI, PT RKA, PT API, dan PT AI, telah ditetapkan sebagai tersangka.
Untuk kasus pembakaran lahan yang melibatkan perorangan, Polda Kalimantan Barat memproses 68 laporan polisi.
Polri juga telah mengerahkan 1.000 personel bantuan kendali operasi (BKO) untuk mitigasi karhutla serta 403 personel tambahan yang difokuskan pada edukasi masyarakat dan pelayanan medis.
Dalam penanganan kasus korporasi, jajaran direksi disebut akan dimintai pertanggungjawaban hukum atas operasional perusahaan.
Pemerintah menegaskan penindakan berlaku bagi perusahaan dalam negeri maupun perusahaan dengan modal asing yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan.
Perda Lindungi Peladang Tradisional dengan Syarat
Pemprov Kalbar juga menjelaskan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 tentang kearifan lokal, yang mengatur praktik pembakaran lahan oleh peladang tradisional.
Dalam pemaparan tersebut, perlindungan bagi peladang tradisional disertai sejumlah persyaratan.
Luas lahan yang dibakar maksimal dua hektare, pembakaran tidak boleh dilakukan saat cuaca panas tinggi, lahan harus disekat, api wajib dijaga hingga padam, dan kegiatan tersebut harus dilaporkan kepada kepala desa setempat.
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tetap dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
Pemprov Kalbar menegaskan, aturan kearifan lokal tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi tradisi masyarakat adat, bukan menjadi alasan bagi pelaku pembakaran liar atau korporasi untuk menghindari tanggung jawab atas karhutla.
Fredy Legito
0 Komentar