PONTIANAK — Pemerintah Kota Pontianak meraih penghargaan terbaik dalam ajang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 tingkat Kalimantan. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas berbagai upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses keuangan masyarakat, meningkatkan literasi keuangan, serta mengembangkan layanan pembayaran berbasis digital.
Wali Kota Pontianak, Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T., menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah kota dalam membangun ekosistem keuangan daerah yang semakin mudah diakses, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya, Jumat (30/10/2026), Edi menjelaskan bahwa salah satu faktor pendukung pencapaian tersebut adalah inovasi pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui aplikasi digital yang terintegrasi.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Melalui aplikasi tersebut, masyarakat semakin mudah melakukan pembayaran pajak dan retribusi secara digital. Ini merupakan bagian dari upaya kita meningkatkan pelayanan publik sekaligus mendorong transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Literasi Keuangan Pelajar Terus Didorong
Selain mengembangkan sistem pembayaran digital, Pemkot Pontianak juga berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui berbagai program, salah satunya Tabungan Pelajar yang menyasar siswa tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Edi menyebutkan, program tersebut sebelumnya menargetkan kepesertaan sebesar 60 persen. Namun, berdasarkan data yang disampaikan, realisasinya telah melampaui 70 persen.
“Ini menjadi salah satu indikator yang turut mendukung penilaian sehingga Pemerintah Kota Pontianak mendapatkan penghargaan terbaik,” jelasnya.
Program Tabungan Pelajar diharapkan dapat membangun kebiasaan menabung sejak dini sekaligus memperkenalkan pentingnya pengelolaan keuangan kepada generasi muda.
Perluas Pembayaran Nontunai bagi UMKM
Pemkot Pontianak juga terus mendorong penggunaan sistem pembayaran nontunai atau cashless, termasuk melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan uang elektronik.
Upaya tersebut terutama diarahkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sosialisasi serta pendampingan kepada para pedagang dilakukan agar penggunaan transaksi digital semakin luas dalam kegiatan perdagangan sehari-hari.
Menurut Edi, perluasan transaksi nontunai diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dan pelaku usaha, sekaligus mendukung ekosistem ekonomi digital di Kota Pontianak.
Rancang Sistem Pajak Restoran Terintegrasi
Di bidang pendapatan daerah, Pemkot Pontianak juga tengah merancang inovasi sistem pembayaran pajak restoran yang dapat terintegrasi secara otomatis dengan sistem pemerintah daerah.
Melalui sistem tersebut, pembayaran pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman yang dipungut dari konsumen diharapkan dapat terdeteksi dan tercatat secara lebih akurat dalam sistem, sehingga penyetoran ke kas daerah dapat dipantau.
Edi menjelaskan bahwa pemerintah kota akan memperluas kerja sama dengan Bank Kalbar untuk mendukung pengembangan sistem tersebut.
“Kita sedang merancang sistem agar pembayaran pajak bisa langsung terdeteksi secara otomatis. Untuk itu, kita akan memperluas kerja sama dengan Bank Kalbar,” ungkapnya.
Meski demikian, Edi mengakui masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan pembayaran pajak daerah. Karena itu, pemerintah akan terus mengintensifkan pembinaan, pengawasan, serta inovasi pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Optimalisasi PAD untuk Mendukung Pembangunan
Lebih lanjut, Edi berharap penghargaan TPAKD 2026 dapat membuka peluang bagi Kota Pontianak untuk memperoleh dana insentif dari pemerintah pusat pada 2027.
Ia menegaskan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), melalui optimalisasi pajak dan retribusi, menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Menurutnya, kapasitas fiskal yang semakin baik akan memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah kota untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Kalau kemampuan fiskal kita tercapai, bahkan bisa meningkat, tentu anggarannya akan kita kembalikan lagi kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan hingga pemberdayaan masyarakat,” tutup Edi.
Edi menegaskan, penerimaan pajak dan retribusi daerah pada akhirnya harus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Capaian TPAKD 2026 tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi Pemkot Pontianak untuk terus memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi masyarakat, dan memperkuat tata kelola keuangan daerah berbasis teknologi.
(*/Fredy Legito)
0 Komentar