MEDAN — Pergantian kepemimpinan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali membuka ruang bagi publik untuk menagih komitmen reformasi internal, khususnya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika maupun zat terlarang di lingkungan kepolisian.
Di tengah tuntutan tersebut, muncul pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka: apakah penindakan terhadap personel Polri baru bergerak ketika sebuah kasus terlebih dahulu menjadi viral, ataukah mekanisme pengawasan internal mampu bekerja cepat tanpa harus menunggu tekanan publik?
Ungkapan “No Viral No Justice” pun ikut mencuat sebagai kritik terhadap penegakan hukum dan disiplin. Namun, ungkapan tersebut seharusnya tidak berubah menjadi anggapan bahwa keadilan hanya dapat berjalan setelah sebuah perkara menjadi konsumsi publik.
Justru sebaliknya, ukuran keberhasilan reformasi internal Polri adalah kemampuan institusi menemukan, memeriksa, dan menindak pelanggaran berdasarkan mekanisme hukum dan kode etik yang berlaku, sekalipun perkara tersebut tidak menjadi viral.
Momentum ini semakin mendapat perhatian setelah Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi dilantik sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026. Sebelumnya, Suyudi menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional sejak Agustus 2025 dan dikenal memiliki pengalaman dalam pemberantasan narkotika.
Karena itu, publik tentu memiliki ekspektasi agar komitmen pemberantasan narkoba tidak hanya diarahkan kepada masyarakat umum atau jaringan pengedar, tetapi juga diterapkan secara konsisten apabila terdapat dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota Polri.
PTDH Kompol Dedi Kurniawan Jadi Sorotan
Salah satu perkara yang kembali menjadi perhatian adalah kasus yang melibatkan Kompol Dedi Kurniawan (DK).
Berdasarkan keterangan resmi Polda Sumatera Utara, Kompol Dedi Kurniawan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar pada Rabu, 6 Mei 2026.
Polda Sumut menyebut putusan tersebut berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan narkotika. Perkara itu sebelumnya menjadi perhatian publik setelah muncul video yang beredar di media sosial.
Dengan adanya putusan PTDH tersebut, perhatian publik kemudian tertuju pada proses lanjutan apabila memang terdapat permohonan banding dari yang bersangkutan.
Di titik inilah transparansi menjadi penting.
Publik berhak mengetahui sejauh mana proses tersebut berjalan melalui mekanisme yang berlaku, bukan melalui spekulasi ataupun informasi yang belum terkonfirmasi.
Jangan Sampai Penegakan Hukum Bergantung pada Viral
Kasus tersebut juga membuka pertanyaan lebih besar mengenai efektivitas pengawasan internal Polri.
Jika sebuah pelanggaran baru mendapatkan perhatian besar setelah video atau informasi beredar luas di media sosial, publik tentu dapat mempertanyakan sejauh mana sistem pengawasan internal mampu mendeteksi persoalan sejak awal.
Namun demikian, kritik tersebut tidak boleh dimaknai bahwa setiap perkara harus diputus berdasarkan tekanan media sosial.
Viral bukanlah alat bukti dan media sosial bukanlah pengadilan.
Keputusan terhadap seorang anggota Polri tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, alat bukti, fakta persidangan etik, serta mekanisme hukum yang berlaku.
Justru institusi Polri perlu menunjukkan bahwa mekanisme internalnya mampu bekerja secara profesional tanpa dipengaruhi tekanan viral.
Kapolri Baru Diuji oleh Konsistensi
Kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kini berada dalam sorotan publik. Rekam jejaknya sebagai Kepala BNN membuat isu pemberantasan narkoba menjadi salah satu bidang yang secara alamiah akan mendapatkan perhatian.
BNN mencatat bahwa selama memimpin lembaga tersebut, Suyudi membawa pendekatan pemberantasan narkotika sekaligus penguatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, serta kerja sama lintas sektor.
Karena itu, tantangan di tubuh Polri bukan hanya memberantas jaringan narkotika di luar institusi, tetapi juga memastikan tidak ada ruang toleransi terhadap penyalahgunaan narkotika atau zat terlarang oleh personel yang seharusnya menjadi bagian dari penegakan hukum.
Publik tentu berharap prinsip tersebut diterapkan secara konsisten.
Bukan karena pelakunya viral.
Bukan karena kasusnya ramai diberitakan.
Melainkan karena setiap pelanggaran harus diproses sesuai aturan yang berlaku.
Publik Menunggu Kejelasan Proses Banding
Terkait perkara Kompol Dedi Kurniawan, publik kini menunggu kejelasan mengenai tahapan proses setelah putusan PTDH tersebut, termasuk apabila benar terdapat upaya banding.
Informasi mengenai apakah banding telah diajukan, bagaimana proses pemeriksaannya, siapa yang berwenang memutus, serta bagaimana hasil akhirnya merupakan bagian penting yang perlu dijelaskan kepada publik secara proporsional.
Sebab, transparansi bukan berarti membuka seluruh informasi yang bersifat rahasia dalam proses pemeriksaan, tetapi memberikan kepastian mengenai status dan tahapan perkara sepanjang informasi tersebut memang dapat disampaikan kepada masyarakat.
Jika putusan PTDH nantinya dipertahankan melalui mekanisme banding sesuai ketentuan, maka keputusan tersebut akan menjadi bagian dari proses penegakan kode etik internal Polri.
Sebaliknya, apabila terdapat perubahan terhadap putusan, publik juga berhak mengetahui dasar pertimbangan dan mekanisme yang digunakan.
Dengan demikian, tidak muncul kesan bahwa sebuah perkara berhenti karena perhatian publik mulai mereda.
“No Viral No Justice” Harus Berhenti sebagai Kritik
Pada akhirnya, istilah “No Viral No Justice” seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan slogan resmi penegakan hukum.
Keadilan tidak boleh bergantung pada seberapa banyak sebuah kasus ditonton, dibagikan, atau menjadi trending topic.
Polri justru dituntut membuktikan bahwa sistem pengawasan internal mampu bekerja sebelum kasus menjadi viral.
Jika benar ada pelanggaran, proses harus berjalan.
Jika tidak terbukti, nama baik anggota juga harus dilindungi.
Jika terdapat putusan etik, keputusan harus dijalankan melalui mekanisme yang sah.
Dan apabila tersedia hak banding, hak tersebut juga harus dihormati sesuai aturan.
Di sinilah ukuran profesionalitas institusi diuji.
Bukan seberapa cepat Polri bertindak ketika sebuah kasus viral, tetapi seberapa konsisten Polri menegakkan aturan meskipun tidak ada kamera, tidak ada tekanan media sosial, dan tidak ada sorotan publik.
Momentum kepemimpinan baru Polri menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa reformasi internal bukan sekadar wacana.
Masyarakat menunggu satu hal sederhana: hukum dan kode etik benar-benar berlaku sama bagi siapa pun di dalam institusi Polri.
Rizky/ Hamzah
0 Komentar