SURABAYA — Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus eksploitasi seksual yang melibatkan pasangan suami istri. Dalam perkara tersebut, seorang perempuan dewasa asal Sumatera Selatan diduga dipaksa melayani sedikitnya 10 pelanggan setiap hari selama sebulan, bahkan ketika sedang mengalami menstruasi.
Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Jatim menetapkan dua tersangka berinisial ADR, perempuan asal Sidoarjo, dan AA, laki-laki asal Sukabumi. Keduanya diduga memiliki peran berbeda dalam menjalankan praktik eksploitasi tersebut.
Direktur Reserse PPA-PPO Polda Jatim, Kombes Pol. Ganis Setyaningrum, menjelaskan bahwa kasus ini bermula ketika korban sedang mencari pekerjaan. Korban kemudian mendapat tawaran dari seorang teman untuk menghubungi seseorang yang disebut dapat memberikan pekerjaan di wilayah Surabaya dan Sidoarjo.
Tanpa mengetahui secara jelas jenis pekerjaan yang akan dijalani, korban akhirnya berangkat ke Surabaya setelah berkomunikasi dengan pihak yang menawarkan pekerjaan tersebut. Namun, setelah bertemu dengan tersangka, korban justru diduga diarahkan untuk memberikan layanan seksual kepada pelanggan di sebuah hotel.
Dipaksa Memenuhi Target 300 Pelanggan Sebulan
Berdasarkan keterangan yang disampaikan polisi dalam konferensi pers pada Kamis (15/10/2026), korban diduga diwajibkan melayani minimal 10 pelanggan setiap hari selama sebulan berturut-turut.
Jika dihitung selama 30 hari, target tersebut mencapai sedikitnya 300 pelanggan dalam satu bulan. Polisi juga mengungkap bahwa korban diduga tetap dipaksa melayani pelanggan ketika sedang menstruasi.
“Korban dipaksa oleh tersangka untuk melayani sehari minimal adalah 10 orang. Selama sebulan berturut-turut tidak putus, bahkan pada saat, mohon maaf, dia sedang haid atau menstruasi juga harus tetap melayani,” ungkap Ganis dalam keterangannya kepada awak media.
Tekanan terhadap korban diduga tidak hanya berupa kewajiban memenuhi target harian. Apabila jumlah pelanggan yang dilayani tidak mencapai target yang telah ditentukan, pembayaran kepada korban disebut ditunda sampai jumlah yang dipersyaratkan terpenuhi.
Skema tersebut diduga membuat korban terus berada dalam tekanan untuk memenuhi target yang ditetapkan tersangka, tanpa mempertimbangkan kondisi fisik maupun kebutuhan istirahatnya.
“Kalau dalam satu bulan ini tidak terpenuhi, gajinya ditunda. Harus sampai mencapai target 300,” kata Ganis.
Polisi Ungkap Pembagian Peran Kedua Tersangka
Dalam penyidikan perkara ini, ADR diduga berperan sebagai pihak yang mengendalikan operasional eksploitasi seksual. Polisi menyebut ADR diduga merekrut, menampung, dan menempatkan korban, sekaligus menentukan target pelanggan, mengatur tarif layanan, serta mengelola pembayaran.
ADR juga diduga mengatur pembagian uang kepada korban dan pemberian imbalan kepada pihak yang membantu mencarikan pelanggan.
Sementara itu, AA diduga berperan sebagai joki atau operator yang mencari dan menawarkan pelanggan, menghubungkan pelanggan dengan korban, serta membantu memenuhi target harian yang ditentukan.
Menurut keterangan polisi, AA menerima imbalan sebesar Rp50.000 untuk setiap pesanan. Berdasarkan perhitungan penyidik dengan asumsi 10 pesanan per hari selama 30 hari dalam enam bulan, pendapatan yang diperkirakan diperoleh AA mencapai sekitar Rp90 juta.
Peran masing-masing tersangka tersebut masih harus dibuktikan melalui proses peradilan. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum dan tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
Keuntungan Diduga Mencapai Rp450 Juta
Polisi mengungkap bahwa praktik yang diduga melibatkan kedua tersangka berlangsung sejak Februari hingga Juli 2026, atau sekitar enam bulan.
Dari aktivitas tersebut, kedua tersangka disebut memperoleh keuntungan sekitar Rp75 juta per bulan. Jika dikalikan selama enam bulan, total keuntungan yang diduga terkumpul mencapai sekitar Rp450 juta.
Besaran keuntungan tersebut merupakan perhitungan yang disampaikan penyidik dan masih menjadi bagian dari pembuktian perkara, termasuk penelusuran aliran dana serta peran masing-masing tersangka.
Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Menjadi Sorotan
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan terhadap perempuan yang berada dalam situasi rentan, terutama ketika tawaran pekerjaan diduga digunakan sebagai pintu masuk untuk melakukan eksploitasi.
Dalam perkara dugaan TPPO, penanganan tidak hanya berfokus pada pembuktian perbuatan para tersangka, tetapi juga perlu memperhatikan keselamatan korban, kebutuhan medis dan psikologis, kerahasiaan identitas, serta akses terhadap pendampingan hukum.
Korban eksploitasi seksual tidak sepatutnya ditempatkan sebagai pihak yang disalahkan atas tindakan yang diduga dilakukan oleh pelaku. Pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban penting agar korban dapat memperoleh pemulihan dan tidak mengalami tekanan tambahan selama proses hukum berlangsung.
Penyidikan Berlanjut
Polda Jawa Timur menyatakan kedua tersangka dijerat dengan ketentuan pidana yang disebutkan penyidik dalam konferensi pers, termasuk pasal-pasal terkait TPPO dan ketentuan pemberatan hukuman. Namun, nomor pasal dan rumusan dakwaan secara tepat perlu merujuk pada keterangan resmi penyidik atau dokumen perkara.
Proses hukum selanjutnya diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh mekanisme perekrutan korban, aliran keuntungan, peran masing-masing tersangka, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa tawaran pekerjaan yang tidak jelas, terutama ketika informasi mengenai tugas dan sistem pembayaran tidak disampaikan sejak awal, perlu diwaspadai. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan dugaan perekrutan atau eksploitasi kepada aparat berwenang maupun lembaga layanan perlindungan korban.
Hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kedua tersangka tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah. Sementara itu, keselamatan, kerahasiaan, dan pemulihan korban harus menjadi bagian penting dari penanganan perkara ini.
Fredy Legito
0 Komentar