PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Dugaan pencemaran limbah industri dan abrasi lahan milik warga di sekitar pabrik pengolahan karet PT Hok Tong, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, menjadi persoalan yang disorot pihak ahli waris pemilik tanah. Mereka mengeluhkan kondisi lahan yang disebut terdampak aliran limbah serta pengikisan tanah di sepanjang batas parit yang berdekatan dengan area pabrik.
Perwakilan ahli waris pemilik lahan, Fan Tjam, melalui kuasa hukumnya, John Pasulu, menyampaikan bahwa pihaknya menduga aliran limbah dari area pabrik merembes melewati batas lahan dan berdampak terhadap kondisi tanah serta vegetasi di lokasi tersebut.
Selain itu, John menduga terdapat penggalian tanah tanpa izin di lahan yang diklaim milik kliennya. Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan apakah kegiatan itu berkaitan dengan aliran air limbah menuju badan sungai.
Dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan teknis dan verifikasi dari instansi berwenang. Hingga kini, belum ada kesimpulan yang dapat memastikan penyebab kerusakan lahan maupun pihak yang bertanggung jawab.
Ahli Waris Keluhkan Abrasi dan Posisi Ponton
Selain dugaan pencemaran, pihak ahli waris juga mengeluhkan abrasi di sepanjang batas parit yang berbatasan dengan area pabrik. Menurut keterangan John, pengikisan tanah di sejumlah titik diperkirakan mencapai satu hingga dua meter.
Pihak ahli waris menduga abrasi berkaitan dengan derasnya aliran air serta gelombang akibat aktivitas kapal tongkang atau ponton yang ditambatkan di sekitar area tersebut. Namun, penyebab pasti abrasi perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis, termasuk penilaian terhadap kondisi aliran sungai, aktivitas kapal, dan struktur tepi lahan.
Persoalan lain yang turut dipermasalahkan adalah posisi penambatan ponton yang menurut pihak ahli waris kerap melewati batas area pabrik dan menutupi perairan di depan tanah mereka.
Pada Jumat, 9 Oktober 2026, John Pasulu menyampaikan bahwa pihaknya mendatangi lokasi untuk memeriksa kondisi lahan yang menurut kliennya telah mengalami kerugian.
“Jadi, PT Hok Tong ini sebenarnya kalau dia mau tutup airnya di sana, air tidak lari ke sini, tapi dia tidak menutup batasnya di situ, sehingga tanahnya mereka jadi rusak,” ujar John.
Ia menilai persoalan tersebut perlu diselesaikan agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi pemilik lahan.
Tiga Opsi Penyelesaian Diajukan
Dalam keterangannya, John menyebut pihak ahli waris telah mengajukan tiga opsi kepada manajemen PT Hok Tong.
Pertama, meminta agar ponton tidak ditambatkan di depan lahan yang mereka klaim sebagai milik keluarga. Kedua, meminta agar aliran limbah tidak memasuki dan merusak lahan tersebut. Ketiga, membuka opsi penyelesaian melalui pembelian atau penyewaan lahan apabila perusahaan membutuhkan area itu untuk kepentingan operasional.
“Jadi kami tawarkan tiga opsi kepada pihak PT Hok Tong: ponton jangan diparkir di depan tanah kami, limbah jangan dibuang ke kami karena merusak lahan. Yang ketiga, kalau kamu mau supaya tidak jadi permasalahan, beli atau sewa,” tegas John.
John juga mengatakan bahwa pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan di lokasi dan meminta tambahan bukti untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan. Perkembangan penanganan laporan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada kepolisian terkait.
Selain itu, pihak ahli waris disebut telah menyampaikan somasi dan tembusan kepada Wali Kota Pontianak. Mereka turut mempertanyakan kesesuaian aktivitas industri dengan kondisi kawasan di sekitar permukiman.
PT Hok Tong: Pengelolaan Air Limbah Dilakukan dan Diuji Berkala
Menanggapi tudingan tersebut, penasihat hukum PT Hok Tong, Sutadi, menyampaikan klarifikasi mengenai sistem pengelolaan air limbah perusahaan.
Sutadi menegaskan bahwa perusahaan memiliki mekanisme pengelolaan air limbah dan pengujian berkala yang dilakukan oleh pihak ahli. Menurutnya, hasil pengujian digunakan untuk memastikan kualitas air limbah yang dikeluarkan dari fasilitas pengolahan.
“Mengenai pembuangan limbah itu, mereka itu ada namanya pengelolaan air limbah. Pengelola air limbah itu setiap bulan diminta kepada ahlinya agar membuat laporan tentang hasil uji air limbah yang dikeluarkan. Dan itu memang sudah diserahkan kepada pihak yang ahli. Hasil uji tersebut untuk memastikan bahwa limbah yang keluar dari pabrik tidak berbahaya bagi masyarakat,” jelas Sutadi.
Pernyataan tersebut merupakan penjelasan dari pihak perusahaan. Untuk memastikan kondisi di lapangan, hasil uji laboratorium, dokumen persetujuan lingkungan, serta kepatuhan terhadap baku mutu air limbah tetap perlu ditelaah oleh instansi teknis yang berwenang.
Penyebab Abrasi Perlu Dibuktikan
Terkait keluhan abrasi, Sutadi menyatakan bahwa penyebab pengikisan tanah perlu dipastikan melalui pembuktian di lapangan. Ia menilai gelombang air sungai yang kuat dapat menjadi salah satu kemungkinan penyebab, tetapi diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan faktor yang sebenarnya berpengaruh.
“Kalau persoalan abrasi, nah ini tentu perlu pembuktian apa sebab dari abrasi di tanah mereka itu terjadi. Bisa saja disebabkan oleh gelombang air sungai yang kuat dan lain sebagainya,” tuturnya.
Mengenai posisi penambatan ponton, Sutadi menjelaskan bahwa pergeseran posisi kapal di perairan sungai dapat terjadi karena faktor teknis. Meski demikian, kepastian mengenai batas area tambat, kewenangan penggunaan perairan, dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku perlu merujuk pada dokumen serta keterangan instansi terkait.
Sutadi juga menyebut bahwa tiga opsi penyelesaian yang diajukan pihak ahli waris telah diteruskan kepada jajaran direksi dan pemilik PT Hok Tong di kantor pusat Palembang. Menurutnya, pihak perusahaan masih menunggu keputusan dari manajemen pusat.
“Soal tiga tuntutan mereka sudah saya sampaikan kepada pihak direktur umum dan owner-nya PT Hok Tong yang kebanyakan kantor pusatnya di Palembang, dan sampai sekarang masih menunggu jawaban pihak perusahaan. Yang ada di Pontianak ini hanya direktur operasional,” pungkasnya.
Menunggu Klarifikasi dan Pemeriksaan Teknis
Persoalan dugaan pencemaran dan abrasi ini memerlukan penanganan berdasarkan bukti yang dapat diuji. Pemeriksaan lapangan, pengujian kualitas air, penelusuran aliran limbah, pengukuran batas lahan, serta kajian teknis penyebab abrasi dapat membantu menjelaskan duduk persoalan secara objektif.
Instansi lingkungan hidup dan pihak berwenang juga dapat dimintai keterangan untuk memastikan apakah pengelolaan air limbah, aktivitas penambatan ponton, dan kondisi lahan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, penyelesaian antara perusahaan dan pihak ahli waris diharapkan berlangsung melalui komunikasi serta mekanisme hukum yang tepat, dengan tetap menghormati hak masing-masing pihak.
Sampai terdapat hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dugaan pencemaran, penggalian tanpa izin, dan penyebab abrasi belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum yang terbukti.
Fakta Investigasi News
Fredy Legito
0 Komentar