PONTIANAK — Koordinator LSM Tindak Indonesia, Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., mengapresiasi langkah Polda Kalimantan Barat dalam mengungkap dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pihak-pihak yang diduga terkait transaksi dalam proses audit Perumdam Tirta Bengkayang.
Menurut Yayat, pengungkapan tersebut semestinya menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk membongkar konstruksi perkara secara menyeluruh. Ia menilai proses penegakan hukum tidak semestinya berhenti pada pihak yang diamankan dalam OTT apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak lain.
“Kami berharap Polda Kalbar tidak berhenti pada OTT saja. Bongkar sampai tuntas seluruh rangkaian peristiwanya. Siapa pun yang terlibat harus diproses berdasarkan bukti dan fakta,” tegas Yayat.
Ia meminta penyidik bekerja secara profesional dan objektif dengan menelusuri seluruh rangkaian transaksi maupun hubungan para pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Menurut Yayat, sejumlah aspek penting perlu didalami, mulai dari asal-usul dan aliran uang, komunikasi antarpihak, hubungan antara pemberi dan penerima, hingga kemungkinan adanya pihak lain atau perantara dalam transaksi tersebut.
“Yang paling penting adalah konstruksi perkaranya harus terang. Jangan hanya melihat siapa yang tertangkap, tetapi telusuri dari mana asal uang, untuk kepentingan apa, siapa yang memberikan, siapa yang menerima, dan apakah ada pihak lain yang memiliki peran dalam rangkaian tersebut,” ujarnya.
Telusuri Jejak Uang dan Alur Transaksi
Yayat juga meminta penyidik memastikan secara objektif apakah uang Rp400 juta yang diamankan dalam OTT tersebut merupakan transaksi yang berdiri sendiri atau memiliki keterkaitan dengan rangkaian peristiwa lainnya.
Menurutnya, setiap kemungkinan harus diuji melalui alat bukti yang sah, bukan berdasarkan dugaan maupun asumsi.
Dokumen, rekam komunikasi, keterangan saksi, keterangan para pihak serta jejak transaksi keuangan, kata dia, dapat menjadi bagian dari proses pendalaman apabila relevan dan diperoleh sesuai ketentuan hukum.
“Kalau memang ditemukan bukti adanya keterlibatan pihak lain, tentu harus ditindaklanjuti. Tetapi semuanya harus berdasarkan alat bukti dan fakta hukum, bukan asumsi,” kata Yayat.
Ia menegaskan LSM Tindak Indonesia mendukung proses penegakan hukum yang transparan, profesional, objektif dan tidak tebang pilih.
Menurutnya, pengungkapan perkara secara menyeluruh penting untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai duduk persoalan sekaligus menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai transaksi yang menjadi bagian dari perkara tersebut.
Yayat juga menilai penyidik perlu memastikan apakah peristiwa yang terungkap dalam OTT tersebut merupakan tindakan individual atau memiliki rangkaian hubungan yang lebih luas. Namun, seluruh kemungkinan tersebut, menurutnya, harus dibuktikan melalui proses penyidikan.
“Kami memberikan apresiasi kepada Polda Kalbar. Namun apresiasi itu sekaligus menjadi harapan agar perkara ini dibuka secara terang dan tuntas. Jika ada pihak lain yang berdasarkan bukti hukum ternyata terlibat, silakan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.
LSM Tindak Indonesia berharap penanganan perkara tersebut berjalan secara profesional dan terbuka sesuai kewenangan hukum, sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai fakta dan konstruksi perkara berdasarkan hasil penyidikan, bukan berdasarkan spekulasi.
Fredy Legito
0 Komentar