JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025. Putusan yang dibacakan pada Kamis, 15 Oktober 2026, menegaskan pentingnya membedakan kewenangan peradilan militer berdasarkan jenis tindak pidana, bukan semata-mata status seseorang sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Putusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam perdebatan mengenai kesetaraan di hadapan hukum dan batas kewenangan peradilan militer dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit aktif.
Dalam amar putusannya, Ketua MK Suhartoyo menyatakan permohonan para pemohon dikabulkan seluruhnya. Mahkamah juga menyatakan UU Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perubahan paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan.
MK Tegaskan Perbedaan Tindak Pidana Militer dan Tindak Pidana Umum
Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Arsul Sani, Mahkamah menegaskan bahwa dasar kewenangan peradilan militer untuk menangani perkara terletak pada kekhususan materi tindak pidananya, bukan semata-mata karena pelakunya berstatus prajurit TNI.
Dengan demikian, tindak pidana yang memiliki karakter khusus sebagai tindak pidana militer perlu dibedakan dari tindak pidana umum yang diatur dalam hukum pidana nasional.
MK menekankan bahwa tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI pada prinsipnya seharusnya menjadi kewenangan peradilan umum. Penegasan ini berkaitan dengan prinsip persamaan setiap warga negara di hadapan hukum serta kepastian mengenai lembaga peradilan yang berwenang memeriksa suatu perkara.
Persoalan yang diuji dalam perkara ini berhubungan dengan ketentuan Pasal 9 angka 1, Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 127 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Para pemohon menilai ketentuan yang diuji membuka ruang bagi prajurit TNI aktif untuk diadili melalui peradilan militer meskipun perkara yang dilakukan merupakan tindak pidana umum. Mereka berpendapat, keadaan tersebut berpotensi menimbulkan perlakuan hukum yang berbeda dan melemahkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Dua Tahun untuk Mengubah UU Peradilan Militer
Salah satu hal penting dalam amar putusan adalah tenggat waktu perubahan undang-undang.
MK memberikan waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Apabila perubahan tidak dilakukan dalam tenggat tersebut, undang-undang itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai amar putusan.
Karena itu, putusan ini perlu dipahami secara utuh. Mahkamah telah memberikan penegasan konstitusional mengenai persoalan kewenangan peradilan militer dan peradilan umum, sekaligus menetapkan masa bagi pembentuk undang-undang untuk memperbaiki pengaturan yang dinilai bermasalah.
Perubahan tersebut menjadi pekerjaan penting bagi DPR dan pemerintah untuk memperjelas batas kewenangan kedua lingkungan peradilan, termasuk memastikan bahwa aturan baru tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penanganan perkara.
Gugatan Diajukan Keluarga Korban
Permohonan pengujian undang-undang tersebut diajukan oleh Lenny Damanik dan Eva Meliani Br Pasaribu.
Lenny merupakan ibu dari Michael Histon Sitanggang, seorang siswa SMP berusia 15 tahun yang meninggal pada Mei 2024 setelah mengalami penganiayaan oleh seorang prajurit TNI sebagaimana disebut dalam pemberitaan terkait perkara tersebut.
Sementara itu, Eva Meliani merupakan anak dari wartawan Rico Sempurna Pasaribu. Rico, istrinya Elfrida boru Ginting, anak mereka Sudi Investi Pasaribu, dan cucu mereka Loin Situngkir meninggal dalam kebakaran rumah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada 27 Juni 2024.
Kedua pemohon menggugat ketentuan UU Peradilan Militer karena menilai mekanisme yang berlaku berpotensi memberikan perlakuan berbeda terhadap prajurit TNI aktif yang melakukan tindak pidana umum.
Mereka mempersoalkan potensi impunitas serta meminta adanya kepastian bahwa perkara pidana umum ditangani melalui mekanisme peradilan yang sesuai dengan karakter tindak pidananya.
Kesetaraan di Hadapan Hukum Menjadi Sorotan
Putusan MK ini kembali menempatkan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagai isu penting dalam pembaruan sistem peradilan.
Dalam negara hukum, status atau profesi seseorang tidak semestinya menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan forum peradilan atas tindak pidana yang dilakukan. Penentuan kewenangan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sejalan dengan konstitusi.
Meski demikian, pelaksanaan putusan tersebut membutuhkan tindak lanjut yang terukur, terutama dalam penyusunan perubahan undang-undang dan penyesuaian mekanisme penanganan perkara.
Masyarakat perlu mencermati bagaimana DPR dan pemerintah menindaklanjuti putusan ini, termasuk bagaimana batas antara tindak pidana militer dan tindak pidana umum akan dirumuskan secara jelas.
Menunggu Tindak Lanjut Pembentuk Undang-Undang
Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 bukan hanya menyelesaikan permohonan pengujian undang-undang, tetapi juga menetapkan pekerjaan legislasi yang harus ditindaklanjuti dalam tenggat waktu yang ditentukan Mahkamah.
Publik kini menantikan langkah DPR dan pemerintah untuk memperbaiki UU Peradilan Militer agar kewenangan peradilan dapat diterapkan secara jelas, konsisten, dan sesuai dengan prinsip konstitusi.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada pelaksanaan amar putusan serta perubahan hukum yang dilakukan dalam tenggat tersebut.
Sumber: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025, 15 Oktober 2026; ANTARA News, 15 Oktober 2026.
0 Komentar