PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, mendorong penguatan ekosistem usaha mikro dan kecil melalui kemudahan pembiayaan, legalitas usaha, akses pasar, hingga pemangkasan biaya administrasi penjualan di platform perdagangan elektronik atau e-commerce.
Kebijakan tersebut disampaikan Maman saat menghadiri Bursa Wirausaha Unggulan 2026 di Auditorium Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (26/10/2026).
Maman menegaskan bahwa pengembangan kewirausahaan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja. Melalui program Bursa Wirausaha Unggulan, pemerintah menargetkan percepatan penyerapan tenaga kerja hingga 10 juta orang, dengan sektor kewirausahaan sebagai salah satu penggeraknya.
“Pemerintah berkepentingan memperbanyak jumlah pengusaha. Namun, ini tidak akan mungkin tumbuh kalau tidak ditopang kebijakan pendukung dari pemerintah,” ujar Maman.
Menurutnya, dukungan tersebut harus mencakup akses pembiayaan, kemudahan pengurusan legalitas dan sertifikasi, serta perluasan akses pasar. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dinilai penting agar pelaku UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan.
Salah satu upaya memperluas pasar dilakukan melalui kerja sama dengan jaringan ritel modern, termasuk Alfamart dan Indomaret, untuk membuka peluang pemasaran produk-produk UMKM lokal.
Biaya Administrasi E-Commerce Dipangkas 50 Persen
Maman juga mengungkapkan kebijakan pemberian diskon biaya administrasi sebesar 50 persen bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang menjual produk lokal Indonesia melalui platform perdagangan elektronik.
Kebijakan ini melibatkan ekosistem e-commerce, termasuk Shopee, Lazada, TikTok Shop, dan Tokopedia. Pelaku UMKM yang ingin memperoleh fasilitas tersebut harus memenuhi persyaratan, yakni menjual produk lokal dalam negeri dan terdaftar dalam sistem Sapa UMKM.
“Ini salah satu kemanfaatan yang akan kita dorong. Kita ingin UMKM mendapatkan dukungan nyata agar bisa memperluas pasar dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Menurut Maman, skema tersebut diharapkan membantu pelaku usaha menekan biaya operasional sekaligus memperkuat pemasaran produk lokal melalui kanal digital.
Pemangkasan biaya administrasi ini menjadi salah satu bentuk dukungan yang diharapkan dapat memberikan ruang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing, dan menjangkau konsumen yang lebih luas.
Sapa UMKM Perluas Layanan hingga Daerah Terpencil
Selain memperluas akses pasar, Kementerian UMKM mendorong pengembangan sistem Sapa UMKM melalui kesepakatan kerja sama yang melibatkan 14 sekretaris daerah.
Sistem ini dirancang untuk mempermudah pelaku UMKM memperoleh informasi dan layanan terkait pembiayaan, legalitas usaha, akses pasar, serta berbagai kebijakan dan insentif pemerintah.
Maman menilai layanan yang terintegrasi sangat diperlukan, mengingat kondisi geografis sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Barat, yang memiliki wilayah dengan jarak antardaerah cukup jauh.
“Tidak semua daerah berada di perkotaan. Karena itu, kita satukan dalam satu sistem bernama Sapa UMKM, sehingga pelayanan pembiayaan, akses legalitas, pasar, dan informasi kebijakan pemerintah bisa dijangkau lebih mudah,” jelasnya.
Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap pelaku usaha di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan tetap memiliki kesempatan memperoleh pendampingan dan memanfaatkan berbagai program pengembangan usaha.
Sementara itu, kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk jaringan ritel dan platform digital, diharapkan dapat mempertemukan produk UMKM dengan pasar yang lebih luas.
Sinergi Pemerintah dan Pelaku Usaha Jadi Kunci
Maman menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan UMKM membutuhkan dukungan lintas sektor dan komitmen pemerintah daerah agar program yang telah disepakati dapat segera dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha.
Kemudahan pembiayaan, pengurusan legalitas, akses pemasaran, serta pengurangan biaya administrasi di platform digital diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi usaha mikro dan kecil di Indonesia.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berupaya memperkuat peran UMKM sebagai penggerak ekonomi riil sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.
Sumber informasi: Tim Liputan, dengan penyuntingan dan penataan ulang naskah.
0 Komentar