PONTIANAK — Memasuki musim hujan 2026/2027, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai memperkuat langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi di sejumlah wilayah.
Perubahan pola musim menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi sejak dini karena hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat dapat meningkatkan potensi banjir, genangan, tanah longsor maupun gangguan terhadap aktivitas masyarakat.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar tidak menunggu bencana terjadi baru mengambil tindakan. Informasi cuaca dan iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) perlu dijadikan salah satu dasar dalam menyusun langkah antisipasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Ria Norsan saat mengikuti Press Release Prediksi Musim Hujan 2026/2027 Provinsi Kalimantan Barat secara daring dari Ruang DAR, Jumat (2/10/2026).
Pola Musim Perlu Diantisipasi
Menurut Ria Norsan, kondisi musim hujan di Kalimantan Barat tahun ini perlu mendapatkan perhatian karena awal musim hujan di sejumlah wilayah mengalami kemunduran dibandingkan kondisi normal.
Perubahan tersebut tidak berarti risiko bencana otomatis meningkat di seluruh wilayah, tetapi pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan munculnya hujan dengan intensitas tinggi pada periode tertentu.
Informasi mengenai prediksi cuaca dan iklim, menurutnya, memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan pemerintah. Data BMKG tidak hanya diperlukan untuk penanganan bencana, tetapi juga dapat digunakan dalam perencanaan berbagai sektor pembangunan.
“Pengalaman menghadapi karhutla dan kekeringan harus menjadi pembelajaran untuk memperkuat kesiapsiagaan kita menghadapi musim hujan,” ujar Ria Norsan.
Data BMKG Jadi Dasar Mitigasi
Ria Norsan meminta pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota memanfaatkan informasi BMKG dalam menyusun langkah antisipasi di lapangan.
Data cuaca dan iklim dapat menjadi pertimbangan dalam sektor pertanian, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, hingga perencanaan anggaran penanganan bencana.
Dengan pemanfaatan informasi yang lebih baik, pemerintah diharapkan dapat melakukan langkah pencegahan sebelum kondisi cuaca berkembang menjadi bencana.
Hal tersebut juga penting bagi daerah yang memiliki wilayah rawan genangan, banjir maupun longsor. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, jalur evakuasi, sarana komunikasi serta mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat.
Koordinasi Antarinstansi Diperkuat
Menghadapi musim hujan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Karena itu, koordinasi antarlembaga dinilai menjadi salah satu kunci dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan dan instansi teknis lainnya diminta memperkuat komunikasi serta kesiapan masing-masing sesuai tugas dan kewenangan.
Kesiapsiagaan juga diperlukan di tingkat pemerintah kabupaten dan kota karena kondisi geografis dan tingkat kerawanan setiap daerah tidak sama.
Respons yang cepat menjadi penting ketika terjadi hujan ekstrem, terutama apabila berdampak terhadap akses jalan, permukiman, fasilitas umum, pelayanan kesehatan maupun kegiatan ekonomi masyarakat.
Pelaku Usaha Juga Diminta Waspada
Peringatan menghadapi perubahan cuaca tidak hanya ditujukan kepada pemerintah.
Pelaku usaha di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, transportasi dan logistik juga diminta memperhatikan perkembangan cuaca sebelum menjalankan kegiatan operasional.
Penyesuaian aktivitas berdasarkan informasi cuaca dapat membantu mengurangi potensi kerugian maupun risiko keselamatan pekerja dan masyarakat.
Bagi sektor transportasi, misalnya, kondisi hujan lebat dan gangguan jarak pandang perlu menjadi pertimbangan dalam menjalankan aktivitas. Sementara bagi sektor pertanian dan perkebunan, informasi cuaca dapat digunakan untuk menyesuaikan kegiatan di lapangan.
Masyarakat Diminta Tidak Menunggu Banjir
Ria Norsan juga mengingatkan masyarakat agar melakukan langkah pencegahan dari lingkungan masing-masing.
Salah satunya dengan menjaga kebersihan saluran air, membersihkan drainase dan tidak membuang sampah sembarangan.
Langkah sederhana tersebut penting karena persoalan drainase yang tersumbat dapat memperparah genangan ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi.
Kesiapsiagaan juga berarti masyarakat mengetahui informasi peringatan dini, memahami kondisi lingkungan sekitar dan segera mengikuti arahan petugas apabila terjadi situasi darurat.
Pengalaman Karhutla Jadi Pelajaran
Kalimantan Barat sebelumnya menghadapi tantangan berupa karhutla dan kekeringan. Kondisi tersebut, menurut Ria Norsan, harus menjadi pembelajaran untuk membangun sistem kesiapsiagaan yang lebih kuat ketika memasuki musim penghujan.
Perubahan kondisi dari musim kering menuju musim hujan membutuhkan kesiapan berbeda. Pemerintah harus mampu mengantisipasi perubahan risiko dengan memanfaatkan data dan informasi yang tersedia.
Pemprov Kalbar juga berkomitmen memperkuat sinergi bersama BMKG, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota serta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat sistem peringatan dini dan mempercepat respons apabila bencana terjadi.
“Mari kita bangun budaya siaga sebelum terjadi, tanggap ketika terjadi, dan cepat dalam melakukan pemulihan,” pungkas Ria Norsan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Klimatologi BMKG Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, jajaran Forkopimda Kalbar, para bupati dan wali kota, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Memasuki musim hujan 2026/2027, kesiapsiagaan menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah dituntut memperkuat sistem mitigasi dan respons, sementara masyarakat diharapkan tidak mengabaikan peringatan cuaca serta turut menjaga kondisi lingkungan.
Media Fakta Investigasi News
Tim Redaksi
0 Komentar