KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT — Polemik pengelolaan lahan masyarakat seluas kurang lebih 4.000 hektare yang dikerjasamakan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Rezeki Kencana sejak 2004 kembali menjadi sorotan. Mantan Kepala Desa Sungai Bemban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Syafini Syamsudin, mendesak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menelusuri persoalan tersebut secara objektif, termasuk memeriksa dasar hukum rekomendasi Inspektorat Kabupaten Kubu Raya terkait pengelolaan hasil lahan.
Syafini, yang menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Bemban selama dua periode pada 1999–2010, mempertanyakan dasar penetapan hasil pengelolaan lahan agar masuk ke rekening desa. Menurut keterangannya, lahan yang menjadi pokok persoalan merupakan lahan masyarakat yang diserahkan untuk kepentingan kemitraan perkebunan, bukan tanah kas desa.
Pernyataan tersebut disampaikan Syafini ketika ditemui awak media di sebuah kafe pada Selasa, 13 Oktober 2026, sekitar pukul 13.30 WIB.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan pengetahuannya, kerja sama pengelolaan lahan pada 2004 menggunakan pola pembagian hasil 70:30 yang disebut telah disepakati melalui rapat masyarakat di Masjid Ujung Pandang, RT 14.
Namun, status hukum lahan, dasar kesepakatan pembagian hasil, serta kewenangan pengelolaan pendapatan dari kerja sama tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan seluruh pihak terkait.
Bagi Syafini, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut mekanisme administrasi pendapatan, melainkan juga mengenai kejelasan status tanah, dasar hukum pengelolaan hasil, dan perlindungan terhadap hak masyarakat yang menurutnya menjadi pemilik lahan.
Pertanyakan Dasar Hukum Rekomendasi Inspektorat
Syafini mempertanyakan dasar hukum yang digunakan Inspektorat Kabupaten Kubu Raya dalam merekomendasikan agar hasil pengelolaan lahan masuk ke rekening desa.
Menurutnya, apabila lahan tersebut benar merupakan lahan masyarakat, status kepemilikan dan dasar pengelolaan hasilnya perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum ditetapkan mekanisme administrasinya.
“Kalau lahan itu merupakan lahan masyarakat, apa dasar hukumnya hasilnya harus masuk ke rekening desa? Jika rekomendasi itu diterapkan tanpa mempertimbangkan status hak masyarakat, hal tersebut berpotensi merugikan warga. Jangan sampai keputusan administratif mengabaikan sejarah dan hak masyarakat,” ujar Syafini.
Ia meminta agar rekomendasi tersebut tidak hanya dilihat dari sisi administrasi pemerintahan, tetapi juga ditelaah berdasarkan dokumen asal-usul lahan, kesepakatan masyarakat, perjanjian kemitraan dengan perusahaan, serta ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan aset dan pendapatan.
Fredy Legito
0 Komentar