PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, mendukung usulan peningkatan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Kalbar menjadi Rp1 triliun pada 2027. Namun, peningkatan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi likuiditas bank agar penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM dapat berlangsung secara sehat dan berkelanjutan.
Dukungan itu disampaikan Maman saat diwawancarai seusai menghadiri kegiatan Sinergi Penguatan Ekonomi Lokal Kalimantan Barat melalui Pemberdayaan UMKM serta Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Pontianak, Senin (19 Oktober 2026).
Maman menjelaskan, alokasi KUR Bank Kalbar pada 2025 tercatat sekitar Rp700 miliar dan meningkat menjadi Rp800 miliar pada 2026. Untuk 2027, Bank Kalbar telah mengajukan peningkatan alokasi menjadi Rp1 triliun.
“Kita dukung tentunya dengan catatan aspek likuiditasnya,” kata Maman.
Menurutnya, peningkatan alokasi pembiayaan perlu diiringi kesiapan perbankan dalam mengelola likuiditas dan risiko kredit. Dengan demikian, perluasan akses modal bagi UMKM tidak hanya mengejar peningkatan angka penyaluran, tetapi juga menjaga keberlanjutan pembiayaan.
Bank Kalbar Didorong Perkuat Pembiayaan UMKM
Maman menegaskan, Bank Kalbar memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah karena merupakan bank yang dekat dengan masyarakat dan pelaku usaha di Kalimantan Barat.
“Bank Kalbar ini kan bank kita semua, bank yang menjadi identitas masyarakat Kalbar. Tentunya saya wajib bersama-sama dengan pemerintah provinsi mendorong pembinaan dan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada bank daerah kita,” ujarnya.
Menurut Maman, penguatan peran bank daerah perlu dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan terkait. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan pelaku UMKM memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperbesar kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Kenaikan alokasi KUR menjadi Rp1 triliun pada 2027 masih merupakan usulan yang perlu melalui proses penilaian dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, realisasi peningkatan tersebut tetap bergantung pada hasil evaluasi dan kesiapan pihak terkait.
Pemerintah Bidik Plafon Kredit UMKM Rp2.000 Triliun
Selain mendukung pengajuan KUR Bank Kalbar, Maman menyampaikan bahwa pemerintah juga mendorong peningkatan plafon kredit bagi UMKM secara nasional.
Dalam keterangannya, ia menyebut angka plafon kredit UMKM yang semula sekitar Rp1.500 triliun ditargetkan meningkat menjadi Rp2.000 triliun pada 2027. Rencana tersebut berarti adanya penambahan sekitar Rp500 triliun.
Peningkatan pembiayaan diharapkan dapat memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha, termasuk usaha mikro yang membutuhkan dukungan untuk mengembangkan kegiatan produktif.
Meski demikian, peningkatan plafon kredit perlu disertai penyaluran yang tepat sasaran, pendampingan usaha, serta pengelolaan risiko yang memadai. Akses pembiayaan diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan pelaku usaha memperoleh modal, tetapi juga mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis mereka.
Pariwisata Singkawang Jadi Peluang Pengembangan UMKM
Maman juga menyoroti potensi pengembangan UMKM yang terhubung dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di Kalimantan Barat, Kota Singkawang menjadi salah satu daerah yang didorong untuk menyelaraskan pengembangan pariwisata dengan pemberdayaan pelaku usaha lokal.
Menurutnya, optimalisasi sektor pariwisata dapat membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM, mulai dari usaha kuliner, kerajinan, hingga berbagai layanan pendukung kegiatan wisata.
Pengembangan sektor tersebut membutuhkan kerja sama pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga perbankan, serta pelaku usaha agar akses pembiayaan dan peluang pasar dapat berjalan beriringan.
Kegiatan di Pontianak tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, Kepala OJK Kalimantan Barat Rocjma Hidayati, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, serta para pelaku UMKM.
Dampak Kabut Asap terhadap UMKM Ikut Dipetakan
Dalam kesempatan yang sama, Maman juga menyinggung dampak kabut asap terhadap aktivitas usaha masyarakat di Kalimantan Barat.
Melalui Deputi Usaha Mikro, Kementerian UMKM disebut telah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Barat untuk memetakan kondisi pelaku UMKM yang terdampak.
Pemetaan tersebut diperlukan untuk mengetahui tingkat gangguan yang dialami pelaku usaha, termasuk dampaknya terhadap kegiatan operasional dan keberlangsungan usaha. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Upaya tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap berbagai tantangan yang dihadapi UMKM, baik dalam memperoleh pembiayaan maupun mempertahankan kegiatan usaha ketika terjadi gangguan lingkungan.
Perluasan Pembiayaan Harus Diikuti Penguatan Usaha
Dukungan terhadap peningkatan alokasi KUR Bank Kalbar menjadi Rp1 triliun pada 2027 menunjukkan adanya dorongan untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di Kalimantan Barat. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi kredit.
Ketepatan sasaran penerima, kesiapan likuiditas bank, kualitas penyaluran, pendampingan usaha, serta kemampuan pelaku UMKM mengelola modal tetap menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan pelaku usaha diharapkan mampu menjadikan pembiayaan sebagai penggerak kegiatan ekonomi produktif.
Dengan dukungan pembiayaan yang dikelola secara hati-hati dan disesuaikan dengan potensi lokal, UMKM di Kalimantan Barat diharapkan dapat memperluas usaha, membuka peluang kerja, dan memperkuat perekonomian daerah.
Media Fakta Investigasi News — Menyajikan informasi secara faktual, berimbang, dan bertanggung jawab.
Fredy Legito
0 Komentar