BENGKAYANG, KALIMANTAN BARAT — Polemik pemberitaan mengenai dugaan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 500 hektare yang dikaitkan dengan Wakil Bupati Bengkayang, Drs. H. Syamsul Rizal, memasuki babak baru. Pada Rabu (14/10/2026), lima perwakilan media mendatangi Kantor Bupati Bengkayang untuk menyampaikan permohonan maaf terkait pemberitaan dan pernyataan yang dipersoalkan.
Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Bengkayang dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Bupati Syamsul Rizal, Wakapolres Bengkayang Kompol Suparwoto, S.I.P., serta sejumlah pejabat dan pihak terkait. Pertemuan itu difasilitasi oleh Sabirin.
Persoalan yang dibahas tidak hanya menyangkut informasi mengenai dugaan penguasaan kebun sawit seluas 500 hektare di kawasan Pawangi, tetapi juga pemberitaan dan pernyataan yang disebut menuding Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagai “sarang korupsi”, disertai penggunaan bahasa kasar yang dinilai merugikan nama baik pemerintah daerah dan masyarakat.
Tiga Pokok Permohonan Maaf
Dalam pertemuan tersebut, berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada redaksi, para perwakilan media menyampaikan permohonan maaf atas tiga pokok persoalan.
Pertama, permohonan maaf kepada Wakil Bupati Syamsul Rizal terkait penyebaran informasi mengenai dugaan kepemilikan atau penguasaan lahan sawit seluas 500 hektare di Pawangi. Informasi tersebut sebelumnya telah dibantah oleh Syamsul Rizal.
Kedua, permohonan maaf kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang atas pernyataan yang mengaitkan pemerintah daerah dengan istilah “sarang korupsi”. Pernyataan tersebut dipersoalkan karena dinilai sebagai tuduhan serius yang membutuhkan dasar fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Bengkayang atas penggunaan kata-kata kasar dan pernyataan yang dinilai merendahkan nama baik daerah.
Para perwakilan media juga disebut menyatakan komitmen untuk menaati ketentuan perundang-undangan dan bertanggung jawab atas pemberitaan yang mereka terbitkan.
Meski demikian, substansi setiap pernyataan, identitas seluruh media yang terlibat, serta bentuk kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut perlu merujuk pada dokumen atau rekaman resmi agar dapat diberitakan secara akurat.
Syamsul Rizal Tegaskan Bantahan atas Isu 500 Hektare
Sebelumnya, Syamsul Rizal telah membantah kabar yang menyebut dirinya menguasai perkebunan kelapa sawit seluas 500 hektare di kawasan Pawangi, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang.
Dalam pemberitaan Mediator Kalbar pada Oktober 2026, Syamsul Rizal menyatakan bahwa dirinya memang memiliki kebun kelapa sawit di wilayah tersebut sejak 2011, sebelum menjabat sebagai wakil bupati. Namun, ia membantah luas kebun yang dimilikinya mencapai 500 hektare sebagaimana informasi yang beredar.
Ia juga mempertanyakan dasar data yang digunakan untuk menyebut angka tersebut dan menyatakan bahwa informasi itu tidak benar.
Bantahan tersebut menjadi bagian penting dalam memahami duduk persoalan. Informasi mengenai kepemilikan lahan harus didukung data yang dapat diverifikasi, seperti dokumen kepemilikan atau penguasaan, luas bidang tanah, serta keterangan dari instansi berwenang.
Dengan demikian, pemberitaan mengenai isu tersebut perlu membedakan secara tegas antara informasi yang beredar, bantahan pihak yang disebut, dan fakta yang telah dibuktikan melalui pemeriksaan.
Permohonan Maaf Diterima, tetapi Persoalan Belum Tentu Berakhir
Syamsul Rizal menyatakan menerima permohonan maaf yang disampaikan kepadanya secara pribadi terkait isu lahan 500 hektare. Namun, ia menegaskan bahwa penerimaan maaf secara pribadi tidak serta-merta berarti seluruh persoalan yang menyangkut institusi pemerintahan dan masyarakat dianggap selesai.
Menurut keterangan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, Syamsul Rizal menilai tuduhan terhadap pemerintah daerah dan penggunaan bahasa yang dianggap menghina masyarakat Bengkayang merupakan persoalan berbeda yang perlu ditangani sesuai ketentuan.
Ia juga menyebut persoalan tersebut telah disampaikan kepada aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, serta membuka kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme adat.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua ranah yang perlu dibedakan: penyelesaian secara pribadi melalui permohonan maaf dan penanganan dugaan pelanggaran hukum yang harus mengikuti prosedur serta kewenangan masing-masing lembaga.
Sampai terdapat keterangan resmi dari aparat penegak hukum atau dokumen perkara yang dapat diverifikasi, belum tepat menyimpulkan bahwa pihak-pihak yang terlibat telah terbukti melakukan tindak pidana ataupun pasti akan dikenai sanksi pidana dan sanksi adat.
Proses Hukum Harus Berdasarkan Bukti dan Ketentuan yang Berlaku
Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut reputasi pejabat publik, nama baik pemerintah daerah, kepentingan masyarakat, serta tanggung jawab media dalam menyampaikan informasi.
Dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, pers memiliki ruang untuk mengkritik kebijakan dan meminta penjelasan pejabat publik. Namun, pemberitaan tetap harus mengedepankan verifikasi, akurasi, keberimbangan, dan pemisahan antara fakta dengan opini.
Dewan Pers menjelaskan bahwa sengketa yang berkaitan dengan karya jurnalistik perlu memperhatikan mekanisme penyelesaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 juga menegaskan pentingnya mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian dugaan pelanggaran etik oleh Dewan Pers sebelum penerapan sanksi pidana atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah, sesuai pemaknaan dalam putusan tersebut.
Artinya, setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan konteks, bukti, serta mekanisme hukum yang tepat. Permohonan maaf dapat menjadi bagian dari upaya penyelesaian, tetapi tidak otomatis menentukan ada atau tidaknya tindak pidana.
Demikian pula, penyebutan kemungkinan sanksi adat harus merujuk pada aturan adat yang berlaku, kewenangan lembaga adat, dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menjadi Evaluasi bagi Media dan Pemerintah Daerah
Peristiwa di Kantor Bupati Bengkayang tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pihak agar tidak membangun kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
Bagi media, ketelitian dalam memeriksa data kepemilikan lahan, mengonfirmasi pihak yang diberitakan, serta memberikan ruang klarifikasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab jurnalistik. Jika ditemukan kekeliruan, koreksi dan permohonan maaf perlu dilakukan secara terbuka dan proporsional.
Bagi pejabat publik dan pemerintah daerah, kritik serta pertanyaan media tetap merupakan bagian dari pengawasan publik. Karena itu, penyelesaian persoalan pemberitaan perlu dilakukan dengan tetap menghormati kemerdekaan pers sekaligus melindungi masyarakat dari informasi yang tidak akurat.
Pada akhirnya, penyelesaian polemik ini perlu bertumpu pada fakta, bukti, transparansi, dan proses yang sah. Bukan semata-mata pada tekanan, pernyataan sepihak, ataupun kesimpulan yang belum diuji.
Catatan redaksi: Naskah ini disusun berdasarkan bahan informasi yang disampaikan dan pemberitaan terkait. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi bagi lima media yang disebut, Wakil Bupati Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang, aparat penegak hukum, serta lembaga adat terkait.
0 Komentar