MEDAN, SUMATERA UTARA — Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Polonia meminta Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara meninjau kembali susunan Nazhir Wakaf Masjid Agung Medan. Permintaan tersebut menyusul adanya perbedaan dokumen pengesahan kepengurusan, dari yang mencantumkan lima orang menjadi tiga orang.
Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut kejelasan administrasi dan dasar perubahan susunan Nazhir yang bertugas mengelola harta benda wakaf. KUA Medan Polonia meminta persoalan tersebut ditelusuri agar kepengurusan Nazhir memiliki dasar dokumen yang jelas dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Permintaan itu disampaikan melalui surat penjelasan Nomor B-1627/Kua.02.15.16/HM.01/10/2026, tertanggal 14 Oktober 2026, yang ditandatangani Kepala KUA Medan Polonia, Syahpuddin, dan ditujukan kepada BWI Sumut.
Dokumen Pengesahan Lima Orang Berbeda dengan Susunan Tiga Orang
Dalam surat tersebut, KUA Medan Polonia menjelaskan bahwa dokumen pengesahan Nazhir Wakaf Masjid Agung Medan tertanggal 19 Mei 2015 mencantumkan lima orang pengurus, yakni:
- H.T. Dzulmi Eldin
- H. Abdul Hakim Siagian
- H. Yuslin Siregar
- Dr. H. Asren Nasution
- Dr. H. Hasan Matsum
Namun, dokumen lain yang digunakan dalam proses administrasi hanya mencantumkan tiga orang. Perbedaan tersebut menjadi persoalan yang menurut KUA perlu diklarifikasi untuk memastikan dokumen mana yang menjadi dasar sah susunan kepengurusan Nazhir.
Kejelasan dokumen penting karena perubahan susunan pengurus tidak cukup hanya dilihat dari jumlah nama yang tercantum. Dasar perubahan, proses pengambilan keputusan, kelengkapan administrasi, dan kesesuaiannya dengan ketentuan pengelolaan wakaf juga perlu diperiksa.
Bermula dari Permohonan Pergantian Nazhir
Persoalan ini bermula ketika mantan Ketua BWI Kota Medan, Dr. H. Ahmad Zuhri, Lc., MA, mengajukan permohonan rekomendasi pergantian Nazhir dengan alasan salah seorang pengurus, H. Abdul Hakim Siagian, telah meninggal dunia.
Berkas yang diserahkan dalam proses tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam bahan pemberitaan, antara lain berupa surat permohonan, berita acara rapat, fotokopi identitas pengurus dan calon pengganti, serta dokumen pengesahan Nazhir Wakaf.
Dalam proses klarifikasi, KUA Medan Polonia meminta keterangan Abdul Muis, yang menjabat Kepala KUA Medan Polonia pada 2015.
Berdasarkan keterangan yang dicantumkan dalam surat penjelasan KUA, dokumen pengesahan yang dinilai benar adalah dokumen yang memuat lima orang pengurus. Keterangan tersebut disebut diperkuat dengan informasi mengenai saksi dan daftar hadir pembentukan Nazhir Wakaf pada 19 Mei 2015 di Rumah Dinas Pangdam.
Keterangan itu menjadi bagian penting yang perlu diperiksa bersama dokumen asli dan arsip terkait agar riwayat pembentukan serta perubahan kepengurusan dapat dipastikan secara menyeluruh.
Proses Pembentukan Susunan Tiga Orang Dipertanyakan
KUA Medan Polonia juga menyoroti proses pembentukan susunan Nazhir yang hanya mencantumkan tiga orang. Menurut penjelasan dalam surat tersebut, proses itu perlu ditelusuri karena diduga tidak melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pewakif Edy Rahmayadi dan pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Agung Medan.
Selain itu, nama Dr. H. Hasan Matsum dan Dr. H. Asren Nasution tidak tercantum dalam dokumen susunan tiga orang tersebut. KUA juga menyoroti tidak adanya surat pernyataan pengunduran diri bermeterai dari kedua nama itu dalam berkas yang dijelaskan.
Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar administrasi perubahan kepengurusan, termasuk apakah terdapat dokumen pendukung lain yang menjelaskan pengurangan jumlah pengurus dan kedudukan nama-nama yang tidak lagi tercantum.
Meski demikian, ketidakadaan dokumen dalam berkas yang dijelaskan belum dengan sendirinya membuktikan bahwa perubahan kepengurusan dilakukan secara melawan hukum. Hal itu perlu dipastikan melalui pemeriksaan arsip lengkap, keterangan para pihak, serta ketentuan yang berlaku pada saat perubahan dilakukan.
BWI Sumut Diminta Meninjau dan Memperjelas Dasar Kepengurusan
Atas perbedaan dokumen tersebut, KUA Medan Polonia meminta BWI Sumut meninjau kembali susunan kepengurusan Nazhir Wakaf Masjid Agung Medan.
Peninjauan diharapkan dapat menjelaskan dokumen pengesahan yang menjadi dasar kepengurusan, proses perubahan susunan, serta kelengkapan administrasi yang mendukung perubahan tersebut.
KUA juga menekankan pentingnya melibatkan pengurus BKM dan pewakif dalam penyelesaian persoalan. Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk menjaga keharmonisan antarpihak sekaligus memastikan pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf berjalan sesuai aturan.
Dalam pengelolaan wakaf, kejelasan administrasi dan akuntabilitas menjadi unsur penting agar harta benda wakaf dapat dikelola sesuai peruntukannya dan kepentingan umat tetap terlindungi.
LP3SU Turut Meminta Penjelasan
Sebelumnya, Ketua Lembaga Pemerhati Pembangunan dan Pemilu Sumatera Utara (LP3SU), Salfimi Umar, juga meminta BWI Sumut menjelaskan dasar perubahan jumlah Nazhir dari lima orang menjadi tiga orang.
Salfimi berharap persoalan tersebut diselesaikan melalui musyawarah dengan melibatkan KUA Medan Polonia, BWI Sumut, pihak Nazhir, dan BKM Masjid Agung Medan.
Menurutnya, penjelasan terbuka diperlukan agar persoalan administrasi tidak berlarut-larut dan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai dasar kepengurusan Nazhir yang berlaku.
Kepastian Administrasi Penting bagi Pengelolaan Wakaf
Perbedaan dokumen kepengurusan Nazhir Wakaf Masjid Agung Medan kini membutuhkan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Publik perlu memperoleh penjelasan mengenai dasar perubahan susunan, kelengkapan dokumen, serta mekanisme penyelesaian yang akan ditempuh BWI Sumut.
Peninjauan yang transparan diharapkan dapat memberikan kepastian administrasi, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memastikan pengelolaan wakaf berjalan sesuai ketentuan.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi BWI Sumut, pihak Nazhir, BKM Masjid Agung Medan, pewakif, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut demi menjaga keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
Rizky/ Hamzah
0 Komentar