KALBAR — Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mencuat di Desa Bemban, Kalimantan Barat. Program tersebut disebut berkaitan dengan usulan pokok pikiran (Pokir) anggota DPR RI.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk terhadap aspek administrasi, anggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga realisasi fisik di lapangan.
Namun, sampai saat ini belum terdapat keterangan resmi yang dapat memastikan adanya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Status laporan maupun langkah penanganan oleh KPK juga perlu dikonfirmasi secara resmi.
19 Titik Pekerjaan Disorot
Dalam laporan yang beredar, terdapat sekitar 19 titik pekerjaan P3-TGAI di Desa Bemban yang menjadi perhatian.
Nilai pekerjaan disebut mencapai sekitar Rp195 juta untuk setiap titik. Namun, menurut informasi yang disampaikan pelapor, kelompok penerima disebut hanya menerima sekitar Rp90 jutaan untuk pelaksanaan pekerjaan.
Perbedaan angka tersebut menjadi salah satu aspek yang dinilai perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen dan aliran dana.
Apabila benar terdapat perbedaan antara nilai anggaran yang ditetapkan dengan dana yang diterima kelompok pelaksana, diperlukan penjelasan mengenai komponen anggaran, mekanisme penyaluran, biaya yang diperbolehkan, serta pihak yang mengelola setiap tahapan program.
Dengan demikian, selisih nominal tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebagai kerugian negara atau penyimpangan sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan bukti transaksi.
Kualitas Fisik Pekerjaan Turut Dipertanyakan
Selain persoalan anggaran, kondisi fisik pekerjaan juga menjadi sorotan.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, sejumlah pekerjaan disebut dikerjakan tidak sesuai harapan. Salah satu yang dipersoalkan adalah konstruksi dinding yang disebut menggunakan besi berdiameter sekitar 6 milimeter dengan panjang lebih dari satu meter.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai apakah material dan konstruksi yang digunakan telah sesuai dengan desain, Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, serta petunjuk pelaksanaan P3-TGAI.
Untuk memastikan persoalan tersebut, pemeriksaan lapangan menjadi penting. Pengukuran volume pekerjaan, pemeriksaan material, dokumentasi pekerjaan, RAB, gambar teknis, berita acara, serta dokumen pertanggungjawaban perlu dibandingkan dengan kondisi pekerjaan yang sebenarnya.
P3-TGAI Menggunakan Dana APBN
Program P3-TGAI merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan menggunakan dana APBN. BWS Kalimantan I Pontianak menjelaskan bahwa lokasi P3-TGAI dapat diusulkan oleh DPR RI, pemerintah daerah, maupun masyarakat melalui P3A, GP3A, atau IP3A.
Dalam pelaksanaannya, P3-TGAI ditujukan untuk perbaikan, rehabilitasi, atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis partisipasi masyarakat petani. Ketentuan program juga menempatkan P3A/GP3A/IP3A sebagai kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan sesuai mekanisme yang ditetapkan.
BWS Kalimantan I juga pernah menegaskan bahwa pelaksanaan P3-TGAI dilakukan secara swakelola dan tidak dipihakketigakan atau dikontraktualkan pada kegiatan rehabilitasi, peningkatan, maupun pembangunan jaringan irigasi.
Karena itu, apabila terdapat laporan mengenai dugaan ketidaksesuaian antara anggaran, penerimaan kelompok, dan realisasi fisik, seluruh mekanisme tersebut menjadi bagian yang relevan untuk diperiksa.
Hampir 1.000 Titik Diminta Turut Diperiksa
Tidak hanya pekerjaan di Desa Bemban, pelapor juga meminta agar aparat penegak hukum memberikan perhatian terhadap pelaksanaan P3-TGAI di wilayah Kalimantan Barat secara lebih luas.
Bahkan, disebut terdapat hampir 1.000 titik pekerjaan P3-TGAI yang dinilai perlu mendapat pemeriksaan.
Sementara itu, data terbaru yang dipublikasikan pada 1 Oktober 2026 menunjukkan Program P3-TGAI tahun anggaran 2026 di Kalimantan Barat mencakup 1.357 titik. Kementerian PU melalui Satker Operasi & Pemeliharaan SDA Kalimantan I menyebut sebagian pekerjaan masih berlangsung dan sebagian kontrak ditargetkan selesai pada pertengahan Oktober 2026.
Angka tersebut menunjukkan cakupan program yang cukup luas sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan di setiap lokasi menjadi penting.
Dokumen dan Aliran Dana Perlu Dibuka
Laporan tersebut pada akhirnya perlu diuji melalui bukti dan dokumen.
Pemeriksaan dapat mencakup daftar lokasi penerima, dokumen usulan, penetapan penerima, nilai bantuan, RAB, gambar teknis, rekening kelompok, bukti pencairan, penggunaan dana, laporan pertanggungjawaban, volume pekerjaan, kualitas material, hingga hasil pekerjaan di lapangan.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, perlu diketahui siapa pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahapan dan apakah ketidaksesuaian tersebut disebabkan kesalahan administrasi, persoalan teknis, atau terdapat indikasi perbuatan melawan hukum.
Sampai ada hasil pemeriksaan resmi, dugaan penyimpangan dalam pekerjaan P3-TGAI di Desa Bemban belum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi yang terbukti.
Publik kini menunggu tindak lanjut atas laporan tersebut, termasuk apakah KPK atau aparat penegak hukum terkait akan melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap dugaan persoalan anggaran maupun kualitas pekerjaan.
KALBAR — 2 Oktober 2026
0 Komentar