Konflik Lahan Sawit di Sungai Deras Kembali Memanas, Warga Pertanyakan Dasar Hukum Pengelolaan oleh PT Agrinas
KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT — Ketegangan kembali terjadi di Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Selasa (27/10/2026). Persoalan ini melibatkan warga setempat dan PT Agrinas Palma Nusantara terkait pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit eks PT Rezeki Kencana.
Kedatangan pihak perusahaan yang disebut membawa tenaga pemanen dari luar daerah diduga memicu persoalan baru. Langkah tersebut menjadi sorotan warga karena dinilai dilakukan tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan koperasi maupun pemerintah desa setempat.
Peristiwa ini bukan kali pertama terjadi. Konflik serupa dilaporkan sempat mencuat pada 5 September 2026. Kini, persoalan kembali muncul dan menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi, kepastian hukum atas lahan, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan perkebunan sawit tersebut.
Warga Pertanyakan Status dan Pengelolaan Lahan
Berdasarkan keterangan yang disampaikan terkait persoalan tersebut, warga mengklaim bahwa lahan yang dipersengketakan selama ini dikelola masyarakat melalui pola kemitraan. Karena itu, warga menyatakan keberatan apabila pengelolaan lahan dialihkan atau dilakukan pihak lain tanpa kejelasan dasar hukum.
Warga juga mempertanyakan dasar dan mekanisme keterlibatan PT Agrinas Palma Nusantara dalam pengelolaan lahan eks PT Rezeki Kencana. Bagi masyarakat, kejelasan status lahan menjadi persoalan penting yang perlu dijawab sebelum kegiatan pengelolaan berjalan lebih jauh.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian warga antara lain:
- Kepastian status lahan: warga meminta penjelasan mengenai status hukum lahan serta dokumen yang menjadi dasar pengelolaannya.
- Batas kawasan hutan: warga mempertanyakan kejelasan batas kawasan hutan yang berkaitan dengan lahan tersebut.
- Dasar hukum keterlibatan perusahaan: warga meminta penjelasan mengenai dasar hukum dan rencana pengelolaan oleh PT Agrinas Palma Nusantara.
- Koordinasi dengan masyarakat: warga menyoroti pentingnya komunikasi dengan koperasi dan pemerintah desa setempat agar persoalan tidak semakin berkembang.
Warga Minta Pemerintah Turun Tangan
Warga berharap pemerintah dan instansi berwenang segera turun tangan untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status lahan, dasar pengelolaan, serta hak dan kewajiban para pihak yang berkaitan dengan perkebunan tersebut.
Kejelasan informasi dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman dan menghindari meluasnya ketegangan menjadi konflik agraria yang lebih besar.
Penyelesaian persoalan ini membutuhkan pemeriksaan dokumen, penjelasan mengenai status dan batas lahan, serta dialog antara masyarakat, koperasi, pemerintah desa, perusahaan, dan instansi terkait. Setiap keputusan mengenai pengelolaan lahan juga perlu mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, klaim warga mengenai pengelolaan lahan dan keberatan atas kedatangan tenaga pemanen dari luar daerah masih memerlukan klarifikasi dari pihak PT Agrinas Palma Nusantara maupun instansi berwenang. Redaksi membuka ruang bagi pihak perusahaan dan pihak terkait untuk memberikan penjelasan serta hak jawab.
Publik kini menantikan kejelasan: bagaimana status hukum lahan perkebunan sawit eks PT Rezeki Kencana di Desa Sungai Deras, dan bagaimana memastikan pengelolaannya berjalan sesuai aturan serta memperhatikan hak masyarakat setempat?
Fredy Legito
0 Komentar