PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani menjadi bagian penting dalam arah pembangunan pertanian Kalimantan Barat. Untuk menyelaraskan program dan kebutuhan di lapangan, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Zaidar Mochtar, S.E., M.M., melakukan kunjungan kerja koordinasi ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (14/10/2026).
Kunjungan tersebut diterima secara resmi oleh Sekretaris Dinas TPH Kalimantan Barat. Pertemuan ini membahas evaluasi pelaksanaan program pertanian sepanjang 2026 sekaligus penyusunan rencana awal kegiatan untuk tahun anggaran 2027.
Koordinasi antara unsur legislatif dan perangkat daerah tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan arah kebijakan, perencanaan program, serta kebutuhan anggaran agar pembangunan sektor pertanian dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani.
Ketepatan Program dan Anggaran Menjadi Perhatian
Perencanaan program pertanian perlu didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan, mulai dari dukungan sarana produksi, peningkatan produktivitas, hingga pembangunan infrastruktur pertanian.
Dalam konteks tersebut, koordinasi Komisi I DPRD Kalbar dengan Dinas TPH menjadi ruang untuk membahas capaian program berjalan dan kebutuhan yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tahun berikutnya.
Ketepatan sasaran dan efisiensi anggaran menjadi aspek penting agar program pemerintah tidak hanya tercatat dalam dokumen perencanaan, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh petani.
Meski demikian, rincian anggaran, capaian program 2026, serta usulan kegiatan 2027 perlu merujuk pada data resmi dan hasil pembahasan lebih lanjut antara pihak terkait.
Dorong Produktivitas dan Kemandirian Pangan
Penguatan produksi pangan daerah merupakan salah satu tantangan penting dalam pembangunan pertanian Kalimantan Barat. Upaya peningkatan produksi dapat dilakukan melalui optimalisasi lahan pertanian, peningkatan indeks pertanaman, intensifikasi lahan, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
Program survei, investigasi, dan desain (SID) untuk pembukaan atau pencetakan sawah baru juga menjadi salah satu aspek yang perlu direncanakan secara cermat. Pelaksanaannya memerlukan kajian teknis, kesesuaian lahan, ketersediaan air, serta perencanaan infrastruktur pendukung.
Pembangunan irigasi dan pengelolaan air juga penting untuk mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian, terutama dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca dan risiko gangguan musim tanam.
Melalui koordinasi lintas lembaga, perencanaan program diharapkan dapat selaras dengan kebutuhan petani dan target penguatan ketahanan pangan daerah.
Regulasi Perladangan Berbasis Kearifan Lokal
Selain aspek produksi dan anggaran, kebijakan pertanian di Kalimantan Barat juga berkaitan dengan perlindungan sistem perladangan tradisional dan kearifan lokal masyarakat.
Salah satu agenda regulasi yang perlu mendapat perhatian adalah pembahasan rancangan peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.
Kejelasan aturan pelaksana diperlukan agar penerapan kebijakan dapat dipahami masyarakat, memberikan kepastian pelaksanaan, serta memperhatikan keseimbangan antara praktik perladangan tradisional dan perlindungan lingkungan.
Dalam prosesnya, penyusunan regulasi perlu melibatkan pemangku kepentingan yang relevan agar ketentuan yang dirumuskan dapat diterapkan secara jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Peredaran Benih
Ketersediaan pupuk dan benih berkualitas turut menentukan keberhasilan usaha tani. Karena itu, pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan peredaran benih perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah.
Optimalisasi fungsi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) diharapkan dapat mendukung pengawasan distribusi agar sesuai ketentuan dan kebutuhan petani. Pengawasan benih juga penting untuk memastikan produk yang beredar memenuhi persyaratan mutu dan ketentuan sertifikasi yang berlaku.
Distribusi sarana produksi yang tepat waktu dan tepat sasaran dapat membantu petani merencanakan kegiatan usaha tani dengan lebih baik. Sebaliknya, kendala pasokan maupun kualitas sarana produksi dapat berdampak pada biaya dan produktivitas.
Oleh sebab itu, koordinasi antara perangkat daerah dan lembaga pengawasan perlu diarahkan pada pemetaan persoalan, penguatan pengawasan, serta tindak lanjut terhadap kendala yang ditemukan di lapangan.
Sinkronisasi Kebijakan untuk Tahun 2027
Koordinasi Komisi I DPRD Kalbar dan Dinas TPH menjadi bagian dari upaya menyelaraskan perencanaan pembangunan pertanian untuk periode 2026–2027.
Keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan besarnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan pelaksanaan, pengawasan, serta kemampuan program menjawab kebutuhan petani.
Masyarakat berharap program pembangunan pertanian dapat dilaksanakan secara terukur, transparan, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kondisi lahan, ketersediaan sarana produksi, infrastruktur pertanian, serta perlindungan terhadap petani lokal.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan pertanian bukan semata-mata banyaknya program yang direncanakan, melainkan manfaat yang benar-benar dirasakan petani dan kontribusinya terhadap ketahanan pangan Kalimantan Barat.
Catatan redaksi: Naskah ini disusun berdasarkan informasi kegiatan yang disampaikan. Rincian hasil rapat, keputusan, angka anggaran, dan tindak lanjut resmi perlu dikonfirmasi kepada DPRD Kalbar maupun Dinas TPH Kalbar sebelum dipublikasikan sebagai keputusan yang telah ditetapkan.
#DPRDKalbar #DinasTPHKalbar #PertanianKalbar #KetahananPangan #PetaniKalbar #KebijakanPertanian #KalimantanBarat #MediaFaktaInvestigasiNews
0 Komentar