PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Kemacetan di kawasan Jembatan Kapuas I dan Jembatan Kapuas II kembali menjadi perhatian. Sejumlah usulan penanganan mengemuka, mulai dari pembukaan kembali lajur Jembatan Kapuas I yang ditutup hingga percepatan pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Ishak Ali Almutahar, mengusulkan agar akses lajur Jembatan Kapuas I dari arah Simpang Lampu Merah Garuda yang sebelumnya ditutup dapat dibuka kembali. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi membantu mengurai kepadatan kendaraan, khususnya bagi masyarakat dari Pontianak Timur dan Pontianak Utara yang hendak menuju pusat kota.
Usulan itu disampaikan Ishak saat mendampingi Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meninjau uji coba pengaturan arus lalu lintas di kawasan Duplikasi Jembatan Kapuas I, Kamis (15/10/2026).
Ishak meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, kepolisian, serta dinas perhubungan terkait duduk bersama untuk mencari pola pengaturan lalu lintas yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
“Kami selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat meminta agar kemacetan bisa diatasi. Kami memohon kepada Kapolresta, Dinas Perhubungan Kota Pontianak, maupun Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat untuk membuka akses jalan yang ada ini demi kelancaran masyarakat yang hilir mudik dari wilayah Pontianak Timur dan Utara, serta masyarakat yang datang dari luar untuk masuk ke Kota Pontianak,” ujar Ishak.
Menurutnya, pembukaan kembali lajur tersebut layak dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif. Namun, penerapannya perlu dibahas bersama instansi berwenang dengan memperhitungkan keselamatan pengguna jalan dan dampaknya terhadap arus kendaraan di sekitar jembatan.
Ishak menyebut usulan itu telah disampaikan kepada Gubernur Kalbar untuk dibicarakan lebih lanjut bersama pihak terkait. Ia berharap keputusan yang diambil nantinya berdasarkan kesepakatan dan kajian yang memadai.
Gubernur Evaluasi Uji Coba Kendaraan Angkutan
Di sisi lain, kebijakan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang mengizinkan kendaraan angkutan tertentu melintasi Jembatan Kapuas I juga menjadi perhatian publik.
Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai upaya mengurangi penumpukan kendaraan di Jembatan Kapuas II, Kabupaten Kubu Raya. Dalam masa uji coba pada 8–14 Oktober 2026, kendaraan yang memenuhi ketentuan diperbolehkan melintas pada pukul 20.00 hingga 06.00 WIB, dengan syarat kendaraan tidak bermuatan penuh.
Norsan menjelaskan, kebijakan itu diambil karena kepadatan di Jembatan Kapuas II dinilai telah mengganggu kelancaran lalu lintas.
“Kenapa kita keluarkan edaran itu, yang pertama Jembatan Kapuas 2 yang ada di Kubu Raya itu kan macet total,” ungkap Norsan.
Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi struktur Jembatan Kapuas I, Norsan mengatakan aspek tersebut telah diperhitungkan pemerintah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan itu masih dalam tahap evaluasi.
Pemerintah membuka kemungkinan untuk meninjau ulang, menyesuaikan, bahkan mencabut surat edaran apabila penerapannya tidak efektif atau justru menimbulkan persoalan lalu lintas baru.
“Kalau seandainya memang itu masih juga menimbulkan kemacetan, akan kita evaluasi dan mungkin edarannya akan kita cabut,” jelasnya.
Karena itu, hasil evaluasi uji coba menjadi penting untuk menentukan apakah pengaturan tersebut layak dilanjutkan, perlu diperbaiki, atau dihentikan.
Duplikasi Jembatan Kapuas II Didorong Jadi Solusi Jangka Panjang
Selain penyesuaian rekayasa lalu lintas, pembangunan infrastruktur juga dinilai perlu menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mendukung dorongan agar pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II diprioritaskan. Menurutnya, peningkatan kapasitas jalan dan jembatan dapat membantu membagi arus kendaraan agar tidak terkonsentrasi pada titik-titik tertentu.
Pernyataan itu disampaikan Edi setelah menerima kunjungan kerja anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah, di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (14/10/2026).
“Duplikasi Jembatan Kapuas II ini penting, karena bagaimanapun salah satu kunci mengatasi kemacetan adalah memperluas geometrik jalan dan menambah jembatan, supaya arus terbagi dan kapasitasnya lebih besar,” ujarnya.
Edi berharap hasil uji coba pengaturan lalu lintas di kawasan Jembatan Kapuas I menjadi bahan evaluasi agar kebijakan yang diterapkan benar-benar membantu masyarakat dan tidak memindahkan persoalan kemacetan dari satu kawasan ke kawasan lainnya.
Sementara itu, Syarif Abdullah menilai duplikasi Jembatan Kapuas II dapat dipertimbangkan sebagai prioritas pembangunan dalam waktu dekat dibandingkan pembangunan Jembatan Kapuas III yang masih membutuhkan proses panjang, termasuk penyelesaian pembebasan lahan.
“Sekarang ini kemacetan sudah menjadi persoalan. Jembatan Kapuas II juga traffic-nya cukup padat. Karena itu kita sudah berdiskusi, mungkin yang diprioritaskan lebih dahulu adalah duplikasi Jembatan Kapuas II,” ujarnya.
Menurut Syarif, peningkatan kapasitas jembatan berpotensi membantu mendistribusikan arus kendaraan. Namun, realisasi pembangunan tetap memerlukan penyelesaian tahapan teknis dan administrasi serta pembahasan mengenai kebutuhan anggaran dan kesiapan lahan.
Perlu Solusi Terpadu, Bukan Sekadar Memindahkan Kemacetan
Berbagai usulan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kemacetan di kawasan Jembatan Kapuas I dan II membutuhkan penanganan yang terkoordinasi. Rekayasa lalu lintas dapat menjadi langkah jangka pendek, sedangkan peningkatan kapasitas infrastruktur berpotensi menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
Pembukaan kembali lajur Jembatan Kapuas I sebagaimana diusulkan Ishak Ali perlu dikaji bersamaan dengan dampak kebijakan kendaraan angkutan terhadap kapasitas jalan, keselamatan pengguna, serta kelancaran arus di kedua jembatan.
Pemerintah daerah, kepolisian, dan dinas perhubungan perlu mengandalkan hasil pemantauan lalu lintas selama uji coba, termasuk perubahan volume kendaraan, panjang antrean, dan potensi kemacetan di akses masuk maupun keluar jembatan. Aspek teknis dan keselamatan struktur jembatan juga harus menjadi pertimbangan sesuai kewenangan instansi terkait.
Masyarakat tentu membutuhkan kebijakan yang tidak hanya mengurangi antrean di satu titik, tetapi juga menjaga kelancaran perjalanan secara menyeluruh.
Kini, publik menantikan hasil evaluasi pemerintah: apakah pembukaan kembali lajur lama Jembatan Kapuas I dapat menjadi alternatif, apakah pengaturan kendaraan angkutan akan dilanjutkan, serta sejauh mana duplikasi Jembatan Kapuas II dapat didorong sebagai solusi infrastruktur.
Yang menjadi perhatian utama bukan semata-mata membuka atau menutup akses, melainkan memastikan setiap kebijakan lalu lintas berbasis kajian, aman bagi pengguna jalan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Pontianak serta Kubu Raya.
Fredy Legito
0 Komentar