PONTIANAK, 17 Oktober 2026 — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Gedung Yayasan Mujahidin tetap berjalan sesuai ketentuan hukum dan tahapan proses peradilan. Berakhirnya masa penahanan terdakwa tidak serta-merta menghentikan perkara maupun menjadi dasar untuk menyatakan terdakwa tidak bersalah.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), I Wayan Gedin Arianta, S.H., M.H., menanggapi pemberitaan di sejumlah media massa dan media sosial mengenai berakhirnya masa penahanan dua terdakwa, Ismuni dan Mulyadi, pada 17 Oktober 2026.
Kejati Kalbar menyatakan bahwa persoalan masa penahanan harus dipahami berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, status perkara, masa penahanan yang telah dijalani, serta kewenangan pejabat yang menangani perkara pada setiap tahapan proses hukum.
Masa Penahanan Berakhir, Status Terdakwa Perlu Dipahami Secara Tepat
Dalam keterangan yang disampaikan, dijelaskan bahwa apabila masa penahanan yang sah telah berakhir dan tidak terdapat dasar hukum untuk memperpanjang atau melanjutkan penahanan, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kondisi tersebut kerap disebut sebagai bebas demi hukum karena berakhirnya masa penahanan. Namun, istilah itu tidak berarti perkara pidana dihentikan atau terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan.
Berakhirnya masa penahanan berkaitan dengan status penahanan seseorang, sedangkan pemeriksaan perkara dan penentuan kesalahan terdakwa merupakan persoalan hukum yang berbeda.
Karena itu, status terdakwa yang tidak lagi ditahan tidak dapat secara otomatis ditafsirkan sebagai berakhirnya proses peradilan. Persidangan tetap dapat dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku.
Perkara Hibah Yayasan Mujahidin Masih Disidangkan
Perkara dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk pembangunan Gedung Yayasan Mujahidin tahun anggaran 2020–2022 saat ini disebut masih dalam proses persidangan.
Dalam tahapan tersebut, seluruh materi dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, alat bukti, serta pembelaan dari pihak terdakwa harus diuji berdasarkan mekanisme pembuktian di pengadilan.
Dengan demikian, penilaian mengenai terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada Ismuni dan Mulyadi berada dalam kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah.
Kejati Kalbar menegaskan pentingnya menghormati proses peradilan yang sedang berjalan. Setiap perkembangan perkara harus ditempatkan secara proporsional agar masyarakat dapat membedakan antara persoalan penahanan, proses pembuktian, dan putusan pengadilan.
Kepastian Hukum dan Hak Terdakwa Tetap Dijaga
Kejati Kalbar menyatakan menghormati proses persidangan serta menekankan pentingnya kepastian hukum, perlindungan hak-hak terdakwa, dan pelaksanaan tugas aparat penegak hukum secara profesional serta akuntabel.
Dalam proses pidana, penegakan hukum tidak hanya menyangkut upaya membuktikan dakwaan, tetapi juga kewajiban memastikan setiap tindakan aparat memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai prosedur.
Asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, baik dakwaan penuntut umum maupun pembelaan terdakwa harus dinilai melalui proses peradilan, bukan semata-mata berdasarkan opini atau informasi yang beredar di ruang publik.
Kejati Kalbar menegaskan bahwa berakhirnya masa penahanan tidak menghapus perkara dugaan korupsi dana hibah Yayasan Mujahidin. Proses persidangan tetap berjalan, sedangkan penentuan kesalahan atau tidaknya para terdakwa menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan pembuktian yang sah.
Fredy Legito
0 Komentar