PONTIANAK — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan dan ekspor bauksit PT Laman Mining serta dugaan penyalahgunaan dana corporate social responsibility (CSR) kegiatan Napak Tilas Kabupaten Ketapang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Klarifikasi tersebut disampaikan Kejati Kalbar untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan kedua perkara yang menjadi perhatian publik.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr. Emilwan Ridwan, melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) I Wayan Gedin Arianta, S.H., M.H., menegaskan bahwa setiap tahapan penanganan perkara dilakukan berdasarkan fakta, alat bukti, serta kewenangan penyidik sesuai peraturan perundang-undangan.
Penyidikan Perkara PT Laman Mining
Dalam perkara dugaan penyimpangan aktivitas pertambangan dan penjualan ekspor bauksit PT Laman Mining, penyidik telah melakukan sejumlah tindakan untuk mendalami dugaan perbuatan yang menjadi objek penyidikan.
Pada Januari 2026, penyidik melakukan penggeledahan di lima lokasi dan mengamankan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan kepentingan penyidikan.
Dokumen tersebut menjadi bagian dari bahan yang didalami penyidik untuk mengungkap fakta dan menguji keterkaitan berbagai informasi dengan dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.
Proses penyidikan masih memerlukan pendalaman menyeluruh, termasuk penelaahan dokumen, pemeriksaan pihak-pihak terkait, serta pengumpulan alat bukti sesuai kebutuhan perkara.
Perkara Dana CSR Napak Tilas Ketapang
Sementara itu, perkara dugaan penyalahgunaan dana CSR untuk kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang berkaitan dengan penggunaan dana kegiatan pada periode tahun anggaran 2022–2024.
Pada Desember 2025, penyidik melakukan penggeledahan dan mengamankan sejumlah dokumen serta perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Dokumen dan perangkat elektronik yang diamankan merupakan bagian dari bahan penyidikan yang perlu ditelaah untuk mengetahui rangkaian peristiwa, penggunaan dana, serta kemungkinan adanya penyimpangan yang dapat dibuktikan secara hukum.
Dalam perkara ini, proses penanganan tidak hanya bertumpu pada pengumpulan dokumen, tetapi juga memerlukan pemeriksaan dan pencocokan berbagai keterangan serta bukti yang relevan.
Penghitungan Kerugian Negara Menjadi Salah Satu Tahapan
Kejati Kalbar menjelaskan bahwa proses penanganan kedua perkara saat ini mencakup penghitungan kerugian keuangan negara sebagai salah satu aspek yang diperlukan dalam pembuktian perkara.
Koordinasi dengan pihak yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terus dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing perkara.
Selain itu, penyidik tetap melakukan pendalaman fakta, pemeriksaan saksi, pengumpulan dan penelaahan alat bukti, serta tindakan penyidikan lain sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Penghitungan kerugian keuangan negara merupakan bagian penting dalam proses pembuktian, tetapi penanganan perkara tetap harus didasarkan pada keseluruhan fakta dan alat bukti yang relevan. Karena itu, setiap perkembangan perlu ditempatkan sesuai tahapan proses hukum yang sedang berlangsung.
Kejati Kalbar juga menyatakan bahwa perkembangan penanganan perkara dievaluasi secara profesional, objektif, dan akuntabel.
Kejati Kalbar Tekankan Kepastian Hukum dan Akuntabilitas
Kejati Kalbar memahami bahwa masyarakat mengharapkan kejelasan dan kepastian hukum atas perkara-perkara yang menjadi perhatian publik. Namun, proses penegakan hukum harus tetap berjalan secara cermat agar setiap kesimpulan didasarkan pada fakta dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lembaga tersebut menegaskan komitmennya untuk menangani setiap perkara secara profesional, dengan tetap menjaga kepentingan penyidikan dan menghormati asas praduga tidak bersalah.
Dengan demikian, perkembangan penanganan perkara PT Laman Mining maupun dugaan penyalahgunaan dana CSR Napak Tilas Kabupaten Ketapang masih harus mengikuti proses hukum yang berlaku. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana serta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait harus didasarkan pada hasil pembuktian sesuai ketentuan hukum.
Kejati Kalbar menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bagian dari upaya mendukung penegakan hukum yang berintegritas serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Fredy Legito
0 Komentar