PONTIANAK — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) memperkuat sinergi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong kemandirian fiskal, memperkuat tata kelola keuangan daerah, serta memastikan potensi pendapatan dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Barat bersama Kejati Kalbar yang berlangsung di Aula Baharuddin Lopa Lantai IV, Kantor Kejati Kalbar, Pontianak, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat Aloysius, S.H., M.Si., bersama para Wakil Ketua DPRD, yakni Hj. Hadijah Fitriah, S.E., Ir. H. Prabasa Anantatur, M.H., dan H. Nofal Nofiendra, S.H. Hadir pula Ketua Pansus Optimalisasi PAD Agus Sudarmansyah, S.I.Pem., M.Si., beserta anggota Pansus dan tim pendamping.
Dari pihak Kejati Kalbar, hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Dr. Emilwan Ridwan, didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Laksmi Indriyah, S.H., LL.M., para asisten, Pelaksana Harian Kepala Bagian Tata Usaha, para koordinator, serta para kepala seksi di lingkungan Kejati Kalbar.
Kejati Siap Berikan Dukungan Hukum
Dalam sambutannya, Kajati Kalbar menegaskan pentingnya membangun sinergi antarlembaga untuk mendukung optimalisasi PAD sekaligus memastikan pengelolaan pendapatan dan aset daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui tugas dan kewenangannya, khususnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejati Kalbar siap memberikan dukungan berupa pertimbangan hukum, pendampingan hukum (legal assistance), serta langkah penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi berbagai hambatan yuridis maupun teknis dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi aset, serta pemulihan hak-hak keuangan daerah.
Kajati Kalbar juga menekankan pentingnya penyamaan persepsi dan perumusan langkah kerja yang komprehensif. Dengan demikian, upaya optimalisasi PAD tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, dan kepastian hukum.
DPRD Tekankan Tata Kelola PAD yang Transparan dan Akuntabel
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Aloysius, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa optimalisasi PAD merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan daerah.
Melalui Pansus Optimalisasi PAD, DPRD berkomitmen mengidentifikasi dan mengawal seluruh potensi pendapatan daerah secara terukur, mengevaluasi berbagai kendala, serta memastikan pengelolaan pajak, retribusi, dan aset daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aloysius juga menekankan bahwa peningkatan PAD tidak boleh semata-mata berorientasi pada angka penerimaan. Upaya tersebut harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, kepastian hukum, serta tetap memperhatikan iklim usaha dan kepentingan masyarakat.
Oleh karena itu, sinergi antara DPRD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Kejati Kalbar dinilai menjadi kunci untuk mencegah kebocoran pendapatan, meminimalkan potensi kerugian daerah, serta memastikan setiap kebijakan optimalisasi PAD memberikan kontribusi nyata bagi kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
Pansus Inventarisasi Potensi dan Kendala Pendapatan Daerah
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Pansus Optimalisasi PAD DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Agus Sudarmansyah, S.I.Pem., M.Si., memaparkan agenda dan pembahasan Pansus terkait optimalisasi pendapatan daerah.
Paparan tersebut menjadi bagian dari upaya menginventarisasi potensi penerimaan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi dan langkah strategis untuk meningkatkan PAD Provinsi Kalimantan Barat.
Melalui konsultasi dan koordinasi ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi antara DPRD dan Kejati Kalbar dalam memetakan persoalan, menyelaraskan langkah, serta menentukan bentuk dukungan hukum yang diperlukan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Optimalisasi PAD untuk Memperkuat Kemandirian Daerah
Optimalisasi PAD merupakan salah satu fondasi penting bagi kemandirian fiskal daerah. Pengelolaan potensi pendapatan secara tepat tidak hanya memperkuat kapasitas keuangan pemerintah daerah, tetapi juga membuka ruang yang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kejati Kalbar bersama DPRD Provinsi Kalimantan Barat diharapkan terus memperkuat kolaborasi secara profesional dan berkelanjutan. Dengan dukungan hukum yang sesuai kewenangan, pengawasan yang memadai, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel, setiap potensi pendapatan daerah diharapkan dapat dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sinergi diperkuat, potensi pendapatan dioptimalkan, keuangan daerah dilindungi. Demi Kalimantan Barat yang semakin mandiri, maju, dan sejahtera.
Pontianak, 27 Oktober 2026
Sumber: Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Kalbar I Wayan Gedin Arianta, S.H., M.H.
Pewarta: Fredy Legito
0 Komentar