PONTIANAK — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat resmi meluncurkan SIKAWAN DAYAK (Sistem Perlindungan Hak Keperdataan Perempuan dan Anak Dayak di Kalimantan Barat) sebagai inovasi pelayanan hukum untuk memperkuat perlindungan hak keperdataan perempuan dan anak masyarakat adat.
Program tersebut merupakan proyek perubahan yang digagas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Laksmi Indriyah R., S.H., LL.M., dalam rangkaian Diklat PKN II Angkatan XIX Tahun 2026.
Peluncuran SIKAWAN DAYAK berlangsung di Ruang Vicon Lantai 4 Kejati Kalbar, Selasa (6/10/2026), dipimpin Kepala Kejati Kalbar Dr. Emilwan Ridwan dan diikuti Wakajati, para asisten, koordinator, kepala seksi serta jajaran Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Barat secara virtual.
Bukan Sekadar Program, Hadirkan Perlindungan Negara
Dalam sambutannya, Emilwan menegaskan SIKAWAN DAYAK tidak boleh dipandang sekadar sebagai peluncuran sebuah program. Menurutnya, sistem tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat adat, khususnya perempuan dan anak.
“Program ini merupakan bentuk perubahan untuk meningkatkan pelayanan publik secara sinergis bersama dengan Dinas Dukcapil, ketua dewan adat/pemangku adat, pengadilan dan stakeholders terkait,” ujar Emilwan.
Menurut Kajati, persoalan perkawinan adat yang belum tercatat secara resmi tidak hanya berkaitan dengan masalah administrasi.
Ketiadaan dokumen kependudukan dapat berdampak terhadap pemenuhan hak keperdataan dalam keluarga serta akses perempuan dan anak terhadap berbagai layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan.
Karena itu, melalui SIKAWAN DAYAK, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Kalbar didorong menjadi salah satu penghubung sinergi antara Kejaksaan, Dinas Dukcapil, pengadilan dan pemangku adat.
Sinergi tersebut diarahkan agar pelayanan hukum dan administrasi kependudukan dapat lebih dekat dengan masyarakat adat, termasuk masyarakat yang berada di wilayah pedalaman.
Tidak Dimaksudkan untuk Stigmatisasi Suku
Emilwan menegaskan peluncuran SIKAWAN DAYAK bukan bentuk stigmatisasi terhadap kelompok masyarakat tertentu.
Sebaliknya, program tersebut merupakan bentuk perhatian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak memperoleh akses pelayanan negara.
“Pencanangan SIKAWAN DAYAK bukan merupakan stigmatisasi kesukuan, tetapi bentuk perhatian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat sebagai bagian dari kelompok yang membutuhkan akses pelayanan negara, terutama perempuan dan anak,” tegasnya.
Menurutnya, pencatatan perkawinan secara resmi memiliki arti penting karena dapat menjadi salah satu pintu masuk bagi pemenuhan berbagai hak keperdataan.
Data yang diperoleh melalui proses tersebut juga dapat menjadi salah satu parameter dalam memahami kondisi masyarakat sekaligus memperkuat kebijakan perlindungan terhadap masyarakat adat.
Telah Disosialisasikan di Sejumlah Daerah
Sebelum resmi diluncurkan, SIKAWAN DAYAK telah melalui tahapan sosialisasi di sejumlah daerah, antara lain Mempawah, Singkawang dan Sambas.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, termasuk Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengadilan, DPRD serta para pemangku adat.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) pada 1 Oktober 2026 di Kejati Kalbar.
FGD tersebut disebut mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta dukungan dari Dewan Adat Dayak, akademisi, KPPAD dan unsur terkait lainnya.
Pemangku Adat Jadi Jembatan Pelayanan
Keterlibatan pemangku adat menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan SIKAWAN DAYAK.
Pemangku adat diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adat sehingga pelayanan hukum maupun administrasi kependudukan tidak hanya tersedia secara administratif, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Kajati Kalbar mengajak seluruh jajaran Kejaksaan, Dinas Dukcapil, pemangku adat dan stakeholders terkait untuk memastikan SIKAWAN DAYAK tidak berhenti pada seremoni peluncuran.
“Mari kita bersama-sama secara terpadu dan berkelanjutan menyelenggarakan SIKAWAN DAYAK sebagai kontribusi nyata dalam melayani kepentingan publik dan masyarakat adat di Kalimantan Barat,” pungkasnya.
Masyarakat Dapat Mengakses Layanan SIKAWAN DAYAK
SIKAWAN DAYAK dirancang sebagai sistem terpadu yang dapat dimanfaatkan masyarakat adat Dayak untuk memperoleh informasi dan mengajukan layanan terkait pencatatan perkawinan maupun kebutuhan dokumen kependudukan lainnya.
Berdasarkan keterangan Kejati Kalbar, masyarakat dapat mengakses nomor WhatsApp (WA) Hotline SIKAWAN DAYAK melalui menu layanan publik pada situs resmi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
Selain melalui hotline, masyarakat juga dapat memperoleh akses layanan melalui Ketua Adat setempat maupun Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri.
Peluncuran SIKAWAN DAYAK menegaskan pendekatan pelayanan hukum yang tidak hanya menunggu ketika persoalan muncul, tetapi juga diarahkan untuk mencegah persoalan sejak awal, mendekatkan akses pelayanan negara dan membantu memastikan hak keperdataan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, tidak terhambat hanya karena keterbatasan dokumen administrasi.
Penguatan perlindungan perempuan dan anak, hak asasi manusia serta pembangunan sumber daya manusia juga disebut menjadi bagian dari arah kebijakan nasional dalam Asta Cita ke-4, khususnya penguatan peran perempuan.
Pontianak, 6 Oktober 2026
Penkum Kejati Kalbar
I Wayan Gedin Arianta, S.H., M.H.
Pewarta: Fredy Legito
0 Komentar