PONTIANAK — Dalam sengketa pertanahan, antara Sertifikat Hak Milik (SHM) yang memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai bukti hak atas kepemilikan tanah, oleh karena itu, ketika SHM berbenturan atau berhadapan dengan Surat Keterangan Tanah ( SKT) yang diterbitkan oleh Desa, kelurahan, atau kecamatan, artinya apabila terjadi persoalan sengketa antara SHM dengan SKT maka posisi SHM adalah merupakan tanda bukti Hak yang Kuat, otentik dan diakui oleh negara, Sedangkan SKT adalah merupakan Alas Hak atau bukti riwayat penguasaan tanah.
Hal utama yang harus diperiksa adalah keabsahan hak, riwayat tanah, batas dan lokasi objek, serta proses penerbitan masing-masing dokumen.
Bagi masyarakat, terutama generasi muda yang ingin memahami persoalan pertanahan, ada satu hal penting yaitu SKT tidak secara otomatis mengalahkan SHM hanya karena terbitnya lebih dahulu atau karena pemegang SKT mengaku telah menguasai tanah selama bertahun-tahun.
SHM Memiliki Kekuatan Pembuktian yang Kuat.
Kedudukan sertifikat tanah diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Aturan tersebut menegaskan bahwa sertifikat adalah merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tanah, sepanjang sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah.
Artinya, SHM bukanlah sekadar dokumen biasa namun Sertifikat memuat data yang berkaitan dengan status pemegang hak, letak, luas, dan batas tanah yang terdaftar.
Namun, kekuatan pembuktian SHM bukan berarti sertifikat tidak mungkin dipersoalkan. Apabila ada bukti bahwa prosesi penerbitannya bermasalah, objeknya tumpang tindih, atau terdapat hak pihak lain yang sah, makan penyelesaian tentang persoalan tersebut tetap dapat diuji melalui mekanisme hukum.
Dengan demikian, SHM harus dihormati sebagai bukti hak yang kuat, tetapi penilaian terhadap sengketa tertentu tetap harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah.
SKT Bukan Otomatis Bukti Kepemilikan yang Mengalahkan SHM
SKT umumnya merupakan surat keterangan yang menerangkan riwayat atau penguasaan tanah berdasarkan data yang diketahui oleh aparat setempat.
Dokumen ini dapat menjadi bagian dari bukti pendukung dalam proses pendaftaran tanah atau pemeriksaan sengketa. Akan tetapi, SKT tidak memiliki kedudukan yang secara otomatis setara legalitasnya dengan sertifikat hak atas tanah.
Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur bahwa surat keterangan tanah dan dokumen sejenis yang diterbitkan kepala desa, lurah, atau camat dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah.
Oleh Karena itu, jika seseorang hanya mengandalkan SKT untuk mengklaim tanahnya diatas tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang lain, maka klaim tersebut tetap harus dibuktikan bagaimana proses terbitanya atau proses mendapatkan SKT tersebut Tidak cukup hanya dengan menunjukkan surat keterangan atau menyatakan bahwa dokumen itu lebih tua.
Sebaliknya juga, pemegang SHM haruslah dapat memastikan bahwa perolehan sertifikatnya yang dimilikinya adalah memang benar-benar sesuai dengan objek tanah dikuasainya atau didapatkannya dengan proses riwayat kepemilikan yang Sah.
Bagaimana Jika SKT Terbit Lebih Dahulu daripada SHM?
Tanggal penerbitan serta proses lahirnya dokumen memang sangatlah penting sekali tetapi hal tersebut bukanlah satu-satunya penentu siapa yang berhak atas objek tanah yang dikuasai.
Pemeriksaan perlu mencakup sejumlah hal, antara lain:
1. Apakah dokumen benar-benar menunjuk bidang tanah yang sama?
2. Apakah batas, luas, dan letak tanah sesuai dengan hasil pengukuran?
3. Bagaimana riwayat perolehan serta penguasaan dan proses peralihan hak atas tanah tersebut?
4. Apakah penerbitan SHM dilakukan sesuai prosedur formil sesuai tahapan tahapan yang Sah dan apakah sudah berdasarkan data yang benar dan Sah ?
5. Apakah terdapat proses peralihan yang Sah dengan menunjukkan bukti jual beli, waris, pelepasan hak, atau dokumen dukungan lainnya yang relevan?
Salah satu asumsi yang sering dimunculkan bahwa orang yang telah menguasai tanah selama 20 tahun berturut turut secara otomatis menjadi pemilik yang sah.
Asumsi itu perlulah diluruskan dengan Aturan.
Di Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 mengatur pembuktian Hak lama melalui penguasaan fisik dalam kondisi tertentu, dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Penguasaan tersebut tidak serta-merta dapat mengalahkan kedudukan SHM.
Sementara itu, Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 memuat ketentuan perlindungan bagi pemegang sertifikat yang diterbitkan secara sah, memperoleh tanah dengan iktikad baik, dan secara nyata menguasainya, apabila selama lima tahun sejak sertifikat diterbitkan tidak ada keberatan tertulis atau gugatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.
Penerapan ketentuan ini tetaplah bergantung pada sudah terpenuhinya atau tidaknya seluruh persyaratan hukum dalam perkara konkret dan objektive.
Dengan kata lain, masa lamanya penguasaan tanah haruslah dibuktikan bersama unsur-unsur lain yang singkron atau relevan dengan status riwayat penguasaannya karena belumlah tentu Angka 20 tahun merupakan tiket otomatis untuk mengalahkan SHM.
Jika SHM Digugat oleh Pemegang SKT, Apakah Itu Terbalik?
Secara hukum acara, tidak ada aturan yang melarang pemegang SKT mengajukan gugatan terhadap pemegang SHM apabila ia merasa status kepemilikan haknya dirugikan.
Namun, mengajukan gugatan tidak sama dengan membuktikan bahwa gugatan itu benar.
Pemegang SKT yang menggugat SHM haruslah dapat menguraikan dasar dasar dari riwayat haknya, serta dia mesti dapat menunjukkan objek tanahnya secara jelas dan nyata batas batasnya serta luasannya dengan menyertakan bukti bukti pendukung formil lainnya.
Si Pemegang SHM pun.juga berhak mempertahankan haknya dengan menunjukkan riwayat proses atau kronologis kepemilikan sertifikatnya, surat ukurnya, buku tanahnya, validasinya serta dokumen pendukung lainnya.
SHM Perlu Dipertahankan dengan Bukti yang Sah Bukan Sekadar meng Klaim kepemilikannya.
Pada akhirnya, SHM memiliki kekuatan pembuktian yang kuat Namun, perlindungan hukum terhadap SHM juga harus berjalan seiring dengan pemeriksaan secara objektif jika apabila muncul bukti sah tersebut telah cacat di proses penerbitannya atau munculnya status tumpang tindih hak diatas objek yang sama dengan hak pihak lain.
Prinsipnya sederhana penyelesaiannya adalah dokumen haruslah diuji berdasarkan aturan hukum, dimulai proses pengujian riwayat dari tanah tersebut yang juga harus diperiksa, serta keputusan akhirnya haruslah didasarkan pada bukti bukti peralihak hak yang sah bukanlah semata-mata mengklaim sepihak dialah sipemiliknya.
Fredy Legito
0 Komentar