PONTIANAK — Dahulu, pemandangan di sejumlah SPBU cukup khas. Jiriken berjejer rapi, menunggu giliran mendapatkan bahan bakar. Jumlahnya bahkan terkadang membuat orang bertanya-tanya: ini SPBU atau tempat pamer koleksi jiriken?
Ketika persoalan ketersediaan BBM semakin terasa, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan yang melarang pengantri membawa jiriken dalam rangka penertiban.
Jiriken pun perlahan menghilang dari antrean SPBU.
Lalu, apakah persoalan selesai?
Ternyata tidak. Jiriken memang pergi, tetapi antrean tidak ikut pergi. Ia hanya berganti kostum.
Kalau dahulu orang membawa jiriken, kini yang terlihat adalah sepeda motor, mobil pribadi, hingga kendaraan angkutan yang berjajar panjang menunggu BBM.
Bahu jalan pun di sejumlah titik berpotensi berubah fungsi menjadi perpanjangan area antrean SPBU.
Di sinilah persoalan baru muncul.
Kebijakan yang dimaksudkan untuk menertibkan antrean dapat menimbulkan konsekuensi lain apabila antrean kendaraan tidak diatur dengan baik. Arus lalu lintas ikut terdampak ketika kendaraan yang mengantre memanjang hingga bahu jalan atau mendekati badan jalan.
Pengguna jalan akhirnya harus ikut menyesuaikan diri.
Mau lewat harus pelan-pelan. Mau menyalip harus berhitung. Kadang rasanya bukan sedang melewati SPBU, melainkan sedang mengikuti ujian praktik mencari celah di antara kendaraan.
Jiriken Hilang, Kendaraan Menggantikan
Persoalannya bukan semata-mata soal jiriken.
Ketika pasokan BBM terbatas, masyarakat yang membutuhkan bahan bakar akan tetap mencari cara untuk mendapatkannya. Antrean pun dapat berpindah dari benda yang sebelumnya digunakan untuk menampung BBM ke kendaraan yang digunakan langsung sebagai sarana antre.
Akibatnya, persoalan yang sebelumnya terlihat sebagai antrean jiriken berubah menjadi antrean kendaraan.
Bahkan, ketika antrean semakin panjang, dampaknya bukan lagi hanya soal distribusi BBM. Persoalannya merembet menjadi masalah lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan.
Kondisi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi.
Sebab, kalau tujuan utama penertiban adalah mencegah penyalahgunaan BBM, menghilangkan jiriken saja belum tentu menyelesaikan persoalan.
Jiriken dilarang, kendaraan pun bisa berubah menjadi “jiriken berjalan”.
Yang Perlu Ditertibkan Sebenarnya Apa?
Pertanyaan yang kemudian muncul sederhana, tetapi penting:
Yang ingin ditertibkan itu jirikennya, antreannya, atau praktik penyalahgunaan BBM?
Jika persoalannya adalah penyalahgunaan atau pembelian BBM secara berulang untuk kemudian dijual kembali, maka pengawasan seharusnya tidak berhenti pada bentuk wadah yang digunakan.
Yang perlu dilihat adalah pola pembelian, volume, frekuensi pengisian, tujuan penggunaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan distribusi BBM.
Sebab manusia selalu memiliki cara untuk beradaptasi terhadap aturan.
Ketika jiriken dibatasi, kendaraan dapat menjadi alternatif.
Ketika satu cara ditutup, cara lain bisa muncul.
Karena itu, kebijakan publik perlu menyasar akar persoalan, bukan hanya gejalanya.
Jangan Sampai Solusi Menjadi Masalah Baru
Pemerintah tentu memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban demi memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan.
Namun, setiap kebijakan juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.
Jika larangan membawa jiriken justru membuat puluhan kendaraan memenuhi area sekitar SPBU, maka pengaturan antrean kendaraan menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Jangan sampai persoalan distribusi BBM selesai di satu sisi, tetapi kemudian menciptakan persoalan lalu lintas di sisi lain.
Karena itu, pemerintah bersama pengelola SPBU dan pihak terkait perlu memastikan adanya sistem antrean yang tertib, pengawasan pembelian berulang, pengendalian penyalahgunaan BBM, serta pengaturan kendaraan agar tidak mengganggu arus lalu lintas.
Jika ditemukan praktik penjualan kembali BBM yang melanggar ketentuan, maka penanganannya tentu harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku.
Perlukah Kebijakan Dievaluasi?
Kalau mekanisme lama dengan jiriken ternyata lebih mudah dikendalikan karena pengisian dapat dilakukan pada titik dan mekanisme tertentu dengan pengawasan, bukan berarti kebijakan lama harus otomatis dikembalikan.
Yang lebih penting adalah evaluasi berbasis kondisi di lapangan.
Pemerintah perlu melihat mana mekanisme yang paling efektif untuk memastikan BBM tepat sasaran sekaligus tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
Jangan sampai masyarakat hanya melihat perubahan bentuk antrean tanpa melihat penyelesaian persoalan sebenarnya.
Sebab menyelesaikan masalah bukan sekadar membuat aturan baru.
Kalau kebijakan hanya memindahkan masalah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, yang berubah mungkin hanya penampilannya. Masalahnya tetap tinggal. Bahkan bisa tumbuh lebih panjang seperti antrean BBM.
Solusinya jangan setengah-setengah.
Kalau ingin menertibkan, tertibkan sampai ke akar: pasokan, distribusi, pola pembelian, pengawasan, dugaan penyalahgunaan, hingga dampaknya terhadap lalu lintas.
Jangan sampai nanti jiriken dilarang, kendaraan dibatasi, sementara masyarakat hanya bisa berdiri di pinggir jalan sambil bertanya:
“Sebenarnya yang sedang kita selesaikan ini antrean BBM atau sekadar bentuk antreannya?”
Fredy Legito
0 Komentar