PONTIANAK — Dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi proyek pembangunan gerai Mie Gacoan senilai Rp2,3 miliar dilaporkan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Laporan yang disampaikan pada 13 April 2026 tersebut hingga kini disebut masih berada dalam tahap penyelidikan.
Pihak pelapor melalui kuasa hukumnya menyampaikan perkembangan laporan sekaligus berharap aparat penegak hukum menangani perkara secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta serta alat bukti.
Perkara ini dilaporkan oleh PT Dua Pilar Askara Amerta, dengan terlapor berinisial R bersama pihak-pihak lain yang disebut berkaitan dengan penawaran investasi tersebut.
Kuasa hukum pelapor menyebutkan, laporan itu berkaitan dengan penanaman modal untuk pembiayaan proyek pembangunan sejumlah gerai Mie Gacoan. Menurut keterangan pihak pelapor, terlapor menawarkan kerja sama investasi dengan prospek keuntungan sebesar 8 persen setiap bulan, disertai janji jaminan aset berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).
Ditawari Investasi Proyek di Lebih dari 10 Lokasi
Berdasarkan kronologi yang disampaikan pihak pelapor, persoalan bermula ketika terlapor menawarkan skema pembiayaan proyek atau project financing untuk pembangunan gerai Mie Gacoan di lebih dari 10 lokasi.
Terlapor disebut mengklaim memiliki atau mengelola kegiatan usaha konstruksi yang berkaitan dengan proyek-proyek tersebut. Pihak pelapor juga menyatakan bahwa proyek itu dikaitkan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang disebut berasal dari PT Pesta Pora Abadi.
Menurut kuasa hukum, dalam proses penawaran, pihak pelapor menerima penjelasan serta diperlihatkan sejumlah dokumen yang diklaim berkaitan dengan kerja sama dan perkembangan pekerjaan proyek, termasuk informasi mengenai tahapan pencairan termin kedua dan ketiga.
Pihak pelapor mengaku tertarik menanamkan modal setelah memperoleh gambaran mengenai proyek, potensi keuntungan, serta jaminan yang ditawarkan.
Dalam penawaran tersebut, terlapor disebut menjanjikan jaminan berupa aset atau surat berharga, termasuk Sertifikat Hak Milik (SHM), dengan nilai yang diklaim sebanding dengan dana investasi. Selain itu, keuntungan sebesar 8 persen per bulan disebut menjadi salah satu pertimbangan pelapor untuk menyetorkan dana.
Atas dasar penawaran tersebut, PT Dua Pilar Askara Amerta mengaku telah menanamkan dana dengan total mencapai Rp2,3 miliar.
Pelapor Mengaku Mengalami Kerugian
Namun, menurut keterangan pihak pelapor, janji mengenai keuntungan investasi dan jaminan aset tersebut dinilai tidak terealisasi sebagaimana yang ditawarkan. Kondisi itu disebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan sehingga persoalan tersebut dilaporkan kepada kepolisian.
Pihak pelapor menilai perlu adanya proses hukum untuk memperoleh kejelasan mengenai penggunaan dana, realisasi proyek, serta pemenuhan komitmen yang sebelumnya disampaikan dalam penawaran investasi.
Meski demikian, uraian mengenai penawaran, jaminan, dan kerugian tersebut masih merupakan keterangan dari pihak pelapor. Pembuktian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana, termasuk tanggung jawab pihak-pihak yang dilaporkan, menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses yang berlaku.
Kuasa Hukum Percayakan Penanganan kepada Penyidik
Kuasa hukum menyatakan laporan tersebut telah disampaikan ke Polda Kalimantan Barat pada 13 April 2026. Mereka juga disebut kembali mendatangi Polda Kalbar pada 22 Oktober 2026 untuk menanyakan perkembangan penanganan perkara.
Berdasarkan informasi yang diterima pihak pelapor, laporan tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan.
“Kami menghormati proses yang sedang berjalan dan memberikan kepercayaan kepada penyidik untuk bekerja secara profesional, objektif, serta berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh,” demikian pernyataan pihak kuasa hukum.
Pihak pelapor menegaskan tidak ingin mendahului kewenangan penyidik maupun menarik kesimpulan sebelum proses hukum memberikan kejelasan. Mereka berharap seluruh keterangan, dokumen, dan bukti yang berkaitan dengan perkara dapat diperiksa secara menyeluruh.
“Penegakan hukum yang baik bukan hanya tentang proses yang berjalan, tetapi juga tentang bagaimana proses tersebut mampu memberikan kejelasan, perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berkepentingan, dan kepastian hukum,” demikian pernyataan kuasa hukum.
Menunggu Kejelasan Proses Hukum
Pihak pelapor berharap penyelidikan dapat memberikan kejelasan mengenai duduk perkara dan memastikan hak-hak para pihak terlindungi sesuai ketentuan hukum.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat agar berhati-hati sebelum menanamkan modal dalam suatu skema investasi. Calon investor perlu memeriksa legalitas pihak yang menawarkan kerja sama, memastikan keaslian dokumen proyek dan jaminan, serta memahami risiko dan ketentuan investasi secara tertulis.
Hingga informasi ini disusun, perkara tersebut disebut masih dalam tahap penyelidikan. Dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan belum dapat dinyatakan terbukti. Klarifikasi dari pihak terlapor maupun keterangan resmi Polda Kalimantan Barat tetap diperlukan untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak terkait sesuai prinsip pemberitaan yang berimbang dan ketentuan hukum yang berlaku.
Fredy Legito
0 Komentar