JAKARTA — KAMIS, 29 OKTOBER 2026, 16.43 WIB
Pemerintah Indonesia dan Singapura menyepakati pembentukan Satuan Tugas Bersama (Joint Task Force) untuk memperkuat kerja sama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk menelusuri serta menindak perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran dan dampak kabut asap lintas negara.
Kesepakatan tersebut diumumkan dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat pertukaran informasi, intelijen keuangan, pengumpulan bukti lintas batas, serta kemungkinan pemulihan aset yang berkaitan dengan kasus karhutla.
Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen memastikan pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.
“Instruksi Presiden Prabowo jelas. Kami akan menggunakan kekuatan hukum sepenuhnya untuk memastikan mereka yang mengambil keuntungan dari kebakaran harus bertanggung jawab atas kebakaran tersebut,” demikian inti pernyataan yang disampaikan dalam naskah awal.
Arrmanatha juga menyoroti pentingnya menelusuri aliran dana perusahaan yang diduga terkait dengan kebakaran. Menurutnya, dampak kebakaran dapat melintasi batas negara, demikian pula aliran keuangan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
Karena itu, pertukaran data dan informasi antara Indonesia dan Singapura dinilai dapat membantu proses penelusuran serta pengumpulan bukti yang diperlukan oleh otoritas masing-masing negara.
Singapura Siap Gunakan Instrumen Hukum
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyatakan dukungan terhadap pembentukan satuan tugas bersama tersebut. Ia menegaskan bahwa negaranya siap menggunakan instrumen hukum, regulasi, dan langkah ekonomi yang tersedia untuk menindak perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan.
Vivian juga menekankan bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai fenomena alam akibat El Niño. Aktivitas manusia yang memicu kebakaran menimbulkan tanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat, baik di Indonesia maupun di negara-negara tetangga.
Singapura menyatakan akan bekerja sama dengan Indonesia, termasuk dalam penanganan perusahaan yang terdaftar di Singapura apabila ditemukan bukti keterlibatan mereka dalam kasus yang ditangani.
Meski demikian, penindakan terhadap perusahaan tetap harus mengikuti kewenangan hukum masing-masing negara, prosedur pembuktian, dan ketentuan yang berlaku. Pembentukan satgas tidak dengan sendirinya berarti seluruh perusahaan yang diselidiki telah terbukti bersalah.
Prabowo Terima Kunjungan Menlu Singapura
Dalam kunjungan kerjanya ke Indonesia pada 27–29 Oktober 2026, Vivian Balakrishnan juga melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (28/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian komunikasi tingkat tinggi kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral dan membahas sejumlah persoalan bersama, termasuk penanganan kabut asap lintas batas.
Kementerian Luar Negeri Singapura menyatakan bahwa kedua negara sepakat memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi melalui satuan tugas bersama. Kedua pihak juga menyepakati pembentukan saluran komunikasi atau hotline guna membantu menangani perbedaan dalam hubungan bilateral.
Penegakan Hukum dan Perlindungan Masyarakat
Karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi, dan berdampak pada kehidupan warga di wilayah terdampak.
Masyarakat di Sumatra dan Kalimantan menjadi kelompok yang turut menghadapi paparan asap dari kebakaran hutan dan lahan. Oleh sebab itu, penanganan karhutla membutuhkan langkah pencegahan, pemadaman, pemulihan lingkungan, serta penegakan hukum yang konsisten.
Pembentukan satgas Indonesia–Singapura diharapkan memperkuat upaya penelusuran bukti dan pertanggungjawaban korporasi lintas batas. Namun, efektivitas kerja sama tersebut akan bergantung pada pelaksanaan tugas, koordinasi antarlembaga, kualitas bukti, dan tindak lanjut hukum yang dilakukan oleh masing-masing negara.
Dengan kerja sama yang terarah, kedua negara berupaya mencegah terulangnya kebakaran yang berdampak lintas batas sekaligus memastikan bahwa pihak yang terbukti melanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Fredy Legito
0 Komentar