JAKARTA — Masyarakat diminta berhati-hati terhadap tawaran imbalan uang untuk meminjamkan atau menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada orang lain guna mengajukan kredit kendaraan bermotor. Praktik tersebut dapat menimbulkan risiko hukum dan kerugian finansial, terutama apabila identitas digunakan dalam pengajuan kredit yang bermasalah atau disertai perbuatan melawan hukum.
Kasus yang diberitakan di Tasikmalaya menjadi pengingat bahwa menyerahkan identitas untuk pengajuan kredit bukan perkara sepele. Berdasarkan informasi yang dimuat Investor Daily, Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjatuhkan hukuman kepada seorang debitur berinisial IM dalam perkara kredit sepeda motor di PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Tasikmalaya.
Perkara tersebut tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 303/Pid.Sus/2026/PN.Tsm. Dalam laporan itu, IM disebut dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp10 juta karena dinyatakan bersalah melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
KTP Dipinjamkan dengan Imbalan Rp1 Juta
Berdasarkan pemberitaan tersebut, IM tercatat mengajukan kontrak kredit sepeda motor Honda Beat Sporty dengan angsuran sekitar Rp742 ribu per bulan selama 35 bulan.
Dalam proses penagihan, IM disebut tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Ia berdalih bahwa KTP miliknya hanya dipinjamkan kepada orang lain berinisial ST untuk mengajukan kredit sepeda motor.
IM kemudian mengakui bahwa dirinya menyerahkan identitas dengan iming-iming imbalan sebesar Rp1 juta.
Kasus tersebut berlanjut ke proses hukum setelah pihak FIFGROUP Cabang Tasikmalaya melaporkannya kepada kepolisian. Berdasarkan laporan yang sama, pengadilan menyatakan IM bersalah berdasarkan ketentuan pidana yang didakwakan.
Perkara ini memperlihatkan bahwa alasan meminjamkan identitas kepada orang lain tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum. Namun, pertanggungjawaban seseorang tetap harus ditentukan berdasarkan fakta, peran, unsur tindak pidana, dan putusan pengadilan dalam perkara yang bersangkutan.
Perusahaan Pembiayaan Menagih Nama yang Tercantum dalam Kontrak
Kepala FIFGROUP Cabang Tasikmalaya, Asep Mulyana, menjelaskan bahwa proses penagihan dilakukan kepada konsumen yang identitasnya tercantum dalam kontrak pembiayaan.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran imbalan untuk menyerahkan identitas kepada pihak yang tidak jelas tujuan dan tanggung jawabnya.
Pesan tersebut penting karena pengajuan kredit menggunakan identitas seseorang dapat menimbulkan persoalan ketika pembayaran tidak berjalan sesuai perjanjian. Pemilik identitas berpotensi menghadapi proses penagihan, sengketa kontrak, dan kebutuhan untuk membuktikan bagaimana data pribadinya digunakan.
Meski demikian, status sebagai pihak yang tercantum dalam kontrak tidak otomatis berarti seseorang terbukti melakukan tindak pidana. Penentuan tanggung jawab perdata maupun pidana bergantung pada dokumen, fakta, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Risiko Hukum Tidak Boleh Disepelekan
Penggunaan KTP dalam pengajuan kredit perlu dibedakan berdasarkan situasi dan perbuatan yang dilakukan. Meminjamkan identitas, menggunakan identitas tanpa izin, memalsukan dokumen, memberikan keterangan palsu, atau mengalihkan objek pembiayaan secara melawan hukum merupakan perbuatan yang memiliki unsur dan konsekuensi hukum berbeda.
Dalam perkara tertentu, ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat diterapkan apabila unsur tindak pidana yang diatur di dalamnya terpenuhi. Sementara itu, ketentuan mengenai informasi elektronik dan pelindungan data pribadi hanya dapat diterapkan apabila perbuatan yang terjadi memenuhi unsur pasal terkait.
Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak langsung menyimpulkan bahwa setiap orang yang meminjamkan KTP pasti dipenjara. Risiko pidana harus dinilai berdasarkan tindakan konkret, bukti, ketentuan hukum yang relevan, dan proses peradilan.
Dampak Finansial dan Reputasi Kredit
Selain risiko hukum, penggunaan identitas untuk kredit orang lain dapat menimbulkan persoalan finansial yang panjang.
Apabila seseorang tercatat sebagai debitur dalam kontrak pembiayaan, ia mungkin harus menghadapi penagihan dan menyelesaikan sengketa ketika angsuran tidak dibayar. Jika kewajiban pembiayaan tercatat bermasalah, riwayat kreditnya juga dapat terdampak dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, sesuai data dan ketentuan pelaporan yang berlaku.
Riwayat kredit yang bermasalah dapat menjadi pertimbangan lembaga keuangan ketika orang tersebut mengajukan pembiayaan baru. Namun, penilaian kredit tidak tepat disebut sebagai pemblokiran otomatis untuk semua jenis pinjaman; keputusan tetap bergantung pada kebijakan lembaga keuangan dan hasil penilaian masing-masing pemohon.
Pemilik identitas juga dapat mengalami gangguan kenyamanan akibat penagihan atau dihubungi pihak pembiayaan. Jika data digunakan tanpa izin, korban perlu menyimpan bukti dan segera mengajukan keberatan kepada perusahaan pembiayaan serta melapor kepada pihak berwenang apabila terdapat dugaan tindak pidana.
Jangan Serahkan KTP demi Imbalan Sesaat
Masyarakat diimbau tidak menyerahkan KTP, foto identitas, tanda tangan, kode OTP, maupun data pribadi lainnya kepada orang yang tidak jelas kepentingannya. Jangan pula menandatangani kontrak atau memberikan persetujuan pengajuan kredit tanpa memahami isi dan konsekuensi dokumen tersebut.
Jika seseorang diminta menjadi debitur atau penjamin, pastikan terlebih dahulu kedudukan hukumnya. Debitur yang tercantum dalam kontrak tidak sama dengan penjamin, dan keduanya dapat memiliki kewajiban yang berbeda sesuai perjanjian serta ketentuan hukum.
Apabila identitas telanjur digunakan tanpa izin, segera hubungi perusahaan pembiayaan untuk meminta salinan dokumen dan penjelasan mengenai kontrak, ajukan keberatan secara tertulis, simpan bukti komunikasi, serta laporkan dugaan penyalahgunaan identitas kepada pihak berwenang bila diperlukan.
Kesimpulannya, imbalan ratusan ribu hingga jutaan rupiah tidak sebanding dengan risiko yang mungkin timbul apabila KTP digunakan untuk pengajuan kredit yang tidak dipahami atau tidak dikendalikan pemiliknya. Masyarakat perlu memastikan identitas pribadi tetap berada dalam kendali sendiri dan tidak menjadi sarana bagi pihak lain untuk melakukan tindakan yang merugikan.
Fakta Investigasi News
0 Komentar