KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT — Bong Kong Bun, yang akrab disapa Abun, warga Kota Baru Ujung, Desa Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, meminta pertanggungjawaban pihak perusahaan yang bertindak sebagai balai lelang terkait dokumen kendaraan yang dibelinya melalui proses lelang pada Juni 2024.
Menurut Abun, meskipun seluruh pembayaran telah dilunasi, hingga kini Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan dokumen terkait kendaraan tersebut belum diterimanya. Ia juga mengaku belum memperoleh kepastian atas penyelesaian yang sebelumnya dibicarakan dalam mediasi.
Pembayaran Lelang Diklaim Telah Lunas
Abun menjelaskan, dirinya mengikuti lelang mobil pada Juni 2024 dan telah memenuhi kewajiban pembayaran sesuai prosedur yang berlaku.
Ia mengaku memiliki sejumlah bukti transaksi, di antaranya bukti dari aplikasi lelang, kuitansi pembayaran, serta surat pengeluaran unit kendaraan.
Namun, menurut keterangannya, persoalan muncul ketika dokumen kendaraan, khususnya BPKB, belum diserahkan meskipun pembayaran telah dinyatakan lunas dan kendaraan sempat berada dalam penguasaannya.
“Pembayaran sudah lunas. Bukti dari aplikasi lelang ada, kuitansi pembayaran ada, surat pengeluaran unit juga ada. Yang menjadi masalah sampai sekarang adalah surat-menyurat kendaraan, terutama BPKB, yang belum saya terima,” ungkap Abun.
Kondisi tersebut membuat Abun mempertanyakan kejelasan proses penyelesaian administrasi kendaraan yang dibelinya melalui lelang.
Laporan Polisi Berlanjut ke Mediasi
Karena belum memperoleh kepastian, Abun mengaku telah membuat laporan polisi di Polsek Sungai Kakap sekitar dua bulan sebelum memberikan keterangannya kepada media.
Menurut Abun, laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan proses mediasi antara pihak-pihak terkait.
Dalam mediasi itu, ia menyebut muncul pembicaraan mengenai kemungkinan pembelian kembali kendaraan atau buyback oleh pihak perusahaan. Rencana tersebut, menurut Abun, masih mencakup pembahasan mengenai nilai atau harga yang akan disepakati.
Akan tetapi, Abun mengaku kecewa karena setelah sekitar dua bulan sejak mediasi, belum ada komunikasi lanjutan maupun penyelesaian konkret yang diterimanya.
“Waktu mediasi di Polsek Kakap, disampaikan bahwa unit akan diajukan untuk dibeli kembali dan akan dinegosiasikan harganya. Namun, sampai sekarang sudah dua bulan, saya belum dihubungi lagi. Saya berharap ada niat baik untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.
Abun berharap pembicaraan dalam mediasi tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kejelasan mengenai mekanisme, waktu, dan hasil penyelesaian yang dapat disepakati para pihak.
Abun Sebut Total Pengeluaran Capai Rp98 Juta
Abun menegaskan bahwa dirinya telah mengikuti prosedur lelang dan melunasi pembayaran sebagaimana yang dipersyaratkan. Karena itu, ia meminta pihak perusahaan dan pihak terkait memberikan kepastian mengenai status dokumen kendaraan serta tindak lanjut rencana pembelian kembali yang menurutnya pernah dibicarakan.
Ia memperkirakan total pengeluaran sejak pembelian kendaraan hingga biaya pajak mencapai sekitar Rp98 juta. Nilai tersebut merupakan perhitungan pengeluaran yang disampaikan Abun dan masih perlu dicocokkan dengan bukti transaksi serta dokumen pendukung.
“Saya berharap persoalan ini bisa segera ditangani dan diselesaikan. Saya sudah mengikuti prosedur, pembayaran juga sudah lunas. Tolong pihak-pihak yang berwenang dan perusahaan terkait membantu menyelesaikannya agar ada kepastian bagi saya,” tegasnya.
Abun juga berharap perusahaan selaku balai lelang dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai kendala penyerahan BPKB dan dokumen kendaraan lainnya. Menurutnya, kepastian administrasi serta tindak lanjut hasil mediasi penting agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.
Perusahaan Diminta Memberikan Klarifikasi
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan atau konfirmasi dari pihak perusahaan mengenai pengaduan Abun, kendala penyerahan BPKB, maupun tindak lanjut pembicaraan pembelian kembali kendaraan dalam mediasi.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak perusahaan, penyelenggara lelang, serta pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut.
Penyelesaian yang transparan dan berdasarkan dokumen transaksi diharapkan dapat memberikan kepastian bagi semua pihak. Status tanggung jawab masing-masing pihak tetap perlu dinilai berdasarkan bukti, ketentuan yang berlaku, dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Fredy Legito
0 Komentar