SINGKAWANG, KALIMANTAN BARAT — Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 Perumda Air Minum Gunung Poteng Kota Singkawang di tengah keluhan masyarakat mengenai distribusi air bersih memunculkan pertanyaan serius tentang prioritas perusahaan daerah, kualitas pelayanan, dan efektivitas pengawasan oleh pemerintah daerah.
Ketika sebagian pelanggan dilaporkan mengalami gangguan aliran air, kewajiban membayar tagihan bulanan tetap menjadi perhatian. Di sisi lain, Perumda menggelar perayaan HUT ke-7 pada Minggu (11/10/2026) di halaman kantornya, dengan sejumlah kegiatan, termasuk undian hadiah berupa sepeda motor dan penjualan sembako murah. Agenda perayaan berikutnya juga disebut dijadwalkan berlangsung di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang pada Selasa (13/10/2026).
Situasi tersebut memantik kritik dari anggota DPRD Kota Singkawang, Afriza Rusandi, R.S., S.E., M.E. Ia menilai persoalan distribusi air bersih perlu mendapatkan perhatian lebih serius daripada sekadar kegiatan seremonial.
Bagi masyarakat, persoalan utamanya bukan semata-mata apakah perusahaan daerah boleh merayakan hari jadinya. Yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana manajemen memastikan pelayanan air bersih berjalan, keluhan pelanggan ditangani, dan penggunaan anggaran perusahaan dapat dipertanggungjawabkan ketika gangguan distribusi masih menjadi persoalan.
Pelayanan Air Bersih Dipertanyakan, Tagihan Tetap Berjalan
Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk memasak, mandi, mencuci, menjaga kebersihan, dan menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Karena itu, gangguan distribusi yang berlangsung berulang atau berkepanjangan dapat menimbulkan beban tambahan bagi pelanggan.
Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai penyebab air tidak mengalir, wilayah yang terdampak, perkiraan waktu pemulihan, serta langkah yang dilakukan perusahaan untuk mencegah gangguan serupa terulang.
Afriza menilai DPRD harus menggunakan fungsi pengawasannya untuk meminta penjelasan secara terukur dari manajemen Perumda. Menurutnya, persoalan pelayanan tidak cukup dijawab dengan pernyataan umum tanpa disertai data dan rencana penyelesaian.
Ia meminta agar manajemen menjelaskan wilayah terdampak, penyebab gangguan, target pemulihan distribusi, serta dasar pengenaan tagihan kepada pelanggan yang mengalami gangguan layanan.
“Fungsi pengawasan DPRD harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya muncul ketika persoalan sudah ramai diperbincangkan,” tegasnya, sebagaimana disampaikan dalam bahan pemberitaan.
Persoalan tagihan juga perlu dijelaskan secara terbuka. Apakah pelanggan yang mengalami gangguan telah memperoleh informasi mengenai mekanisme pengaduan? Bagaimana perusahaan menghitung tagihan ketika distribusi tidak berjalan normal? Apakah tersedia ketentuan mengenai penyesuaian tagihan atau kompensasi dalam kondisi tertentu?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab berdasarkan aturan tarif, ketentuan pelayanan, dan kebijakan resmi Perumda yang berlaku. Dengan demikian, hak dan kewajiban perusahaan maupun pelanggan dapat dinilai secara objektif.
Perayaan HUT Bukan Persoalan Utama, Prioritas Pelayanan yang Harus Dijelaskan
Perayaan hari jadi perusahaan daerah pada dasarnya tidak otomatis menjadi persoalan. Kegiatan semacam itu dapat menjadi bagian dari agenda kelembagaan, apresiasi kepada pegawai, atau upaya membangun hubungan dengan masyarakat.
Namun, ketika pelanggan masih mengeluhkan pelayanan yang belum optimal, manajemen perlu mampu menjelaskan alasan, sumber pembiayaan, dan proporsi anggaran yang digunakan untuk kegiatan perayaan.
Publik berhak mengetahui apakah kegiatan tersebut menggunakan anggaran operasional perusahaan, sponsor, atau sumber lain. Transparansi itu penting agar tidak muncul kesimpulan yang keliru mengenai penggunaan dana perusahaan.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah kebutuhan perbaikan jaringan, pemeliharaan instalasi, penanganan kebocoran, peningkatan kapasitas produksi, dan respons terhadap keluhan pelanggan telah memperoleh perhatian yang memadai.
HUT ke-7 semestinya menjadi momentum evaluasi kinerja, bukan hanya perayaan. Perusahaan perlu menunjukkan capaian pelayanan, mengungkap persoalan yang belum terselesaikan, dan menyampaikan target perbaikan yang dapat diukur.
Sebab, ukuran keberhasilan perusahaan penyedia air bersih tidak cukup dilihat dari meriahnya kegiatan hari jadi, tetapi juga dari kemampuan memastikan layanan yang dibutuhkan pelanggan tersedia secara andal.
Pengakuan Kerugian Operasional Perlu Dibuka dengan Data
Sorotan semakin menguat karena, menurut Afriza, dalam sejumlah pemanggilan oleh DPRD, pihak Perumda disebut menyampaikan bahwa operasional penyediaan air bersih mengalami kerugian.
Pernyataan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh manajemen. Jika perusahaan memang mengalami kerugian operasional, masyarakat perlu memperoleh gambaran mengenai faktor penyebabnya, kondisi pendapatan, biaya produksi dan distribusi, beban pemeliharaan, tingkat kehilangan air, serta kewajiban perusahaan.
Kerugian operasional tidak dapat dinilai hanya berdasarkan satu angka atau pernyataan. Diperlukan laporan keuangan, hasil evaluasi kinerja, dan penjelasan mengenai komponen biaya yang dapat diverifikasi.
Afriza menilai alasan kerugian harus disertai langkah penyelesaian yang jelas, terutama apabila pada saat bersamaan pelanggan masih mengeluhkan distribusi air bersih.
“Jangan sampai alasan kerugian terus disampaikan, sementara masyarakat masih mempertanyakan mengapa pelayanan air bersih belum berjalan optimal. Kerugian operasional harus dijelaskan dengan data, bukan sekadar dijadikan jawaban tanpa solusi yang terukur,” ungkapnya.
Pertanyaan yang perlu dijawab manajemen antara lain: apa penyebab utama kerugian, langkah efisiensi apa yang telah dilakukan, berapa kebutuhan investasi untuk memperbaiki pelayanan, dan kapan masyarakat dapat melihat hasil perbaikannya?
Penjelasan tersebut penting agar persoalan keuangan tidak hanya menjadi alasan administratif, tetapi menjadi dasar penyusunan langkah pembenahan yang dapat dievaluasi bersama.
Fungsi Dewan Pengawas Ikut Menjadi Sorotan
Kritik juga diarahkan kepada Dewan Pengawas Perumda Air Minum Gunung Poteng yang berada dalam lingkup tata kelola Pemerintah Kota Singkawang.
Afriza mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan telah dijalankan ketika keluhan distribusi air masih disampaikan masyarakat. Ia meminta agar evaluasi terhadap manajemen tidak berhenti pada rapat atau laporan administratif, melainkan menghasilkan rekomendasi dan tindak lanjut yang jelas.
Publik perlu mengetahui apakah Dewan Pengawas telah mengevaluasi kinerja pelayanan, meminta penjelasan atas kondisi keuangan, memantau tindak lanjut pengaduan pelanggan, serta mendorong perbaikan terhadap masalah yang berulang.
“Publik berhak mempertanyakan sejauh mana pengawasan dilakukan ketika persoalan distribusi air bersih masih dikeluhkan masyarakat,” demikian inti kritik yang disampaikan dalam bahan pemberitaan.
Fungsi pengawasan perusahaan daerah seharusnya menjadi bagian dari upaya menjaga agar pengelolaan perusahaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, termasuk akuntabilitas, transparansi, dan orientasi pelayanan publik.
Meski demikian, penilaian bahwa pengawasan tidak efektif perlu didukung data mengenai pelaksanaan tugas, hasil evaluasi, rekomendasi, serta tindak lanjut yang telah dilakukan. Karena itu, penjelasan resmi Dewan Pengawas menjadi penting agar publik memperoleh gambaran yang utuh.
Pemerintah Kota Singkawang juga perlu memastikan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan daerah berjalan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing pihak.
“Kalah Sama Satu Orang Dewan Pengawas?”
Dalam kritiknya, Afriza menyampaikan pernyataan keras yang ditujukan kepada anggota DPRD Kota Singkawang. Ia mempertanyakan sejauh mana lembaga legislatif telah menggunakan kewenangannya untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
“Kok 30 orang Anggota DPRD Kota Singkawang kalah sama satu orang Dewan Pengawas? Saya meminta DPRD segera memanggil manajemen Perumda dan Dewan Pengawas untuk mempertanggungjawabkan persoalan air bersih yang dikeluhkan masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merupakan kritik politik dari Afriza terhadap fungsi pengawasan DPRD. Substansi yang menjadi perhatian ialah perlunya langkah konkret, termasuk meminta penjelasan manajemen dan Dewan Pengawas melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.
DPRD dapat mendorong evaluasi terbuka sesuai kewenangannya, meminta data pelayanan dan keuangan yang relevan, serta memantau tindak lanjut atas keluhan masyarakat.
Namun, efektivitas pengawasan sebaiknya dinilai dari langkah dan hasil yang dapat diperiksa, bukan semata-mata dari jumlah anggota dewan atau kerasnya pernyataan yang disampaikan.
Masyarakat membutuhkan bukti bahwa keluhan mereka ditindaklanjuti: penjelasan penyebab gangguan, jadwal pemulihan, evaluasi kinerja, dan target perbaikan yang jelas.
Masyarakat Tidak Meminta Kemewahan, Hanya Pelayanan yang Layak
Air bersih bukan fasilitas tambahan yang dapat diabaikan ketika perusahaan menghadapi persoalan operasional. Bagi pelanggan, ketersediaan air berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga dan kesehatan lingkungan.
Afriza menegaskan bahwa masyarakat tidak sedang meminta kemewahan. Yang dibutuhkan adalah pelayanan yang layak, informasi yang jelas ketika terjadi gangguan, serta mekanisme penanganan pengaduan yang dapat diakses.
“Jangan sampai masyarakat terus dituntut disiplin membayar tagihan setiap bulan, sementara hak mereka untuk mendapatkan air bersih masih dipertanyakan,” demikian pokok kritik yang disampaikannya.
Dalam kondisi gangguan, perusahaan perlu menyediakan informasi yang mudah dipahami mengenai penyebab, wilayah terdampak, estimasi pemulihan, dan saluran pengaduan. Apabila aturan memungkinkan penyesuaian tagihan dalam kondisi tertentu, mekanismenya juga perlu dijelaskan kepada pelanggan.
Transparansi seperti itu bukan hanya membantu masyarakat, tetapi juga dapat menjaga kepercayaan terhadap perusahaan daerah.
HUT ke-7 Harus Menjadi Momentum Pembuktian Kinerja
Polemik ini semestinya tidak berhenti pada perdebatan mengenai perayaan HUT. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana Perumda Air Minum Gunung Poteng membuktikan bahwa perusahaan mampu memperbaiki pelayanan sekaligus menjaga keberlanjutan operasionalnya.
Manajemen perlu menyampaikan data mengenai wilayah yang mengalami gangguan, penyebab teknis, rencana perbaikan, kondisi keuangan, serta strategi peningkatan pelayanan. Dewan Pengawas perlu menjelaskan langkah evaluasi yang telah dilakukan, sementara Pemerintah Kota Singkawang dan DPRD perlu memastikan persoalan tersebut ditangani melalui mekanisme yang sesuai kewenangan.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran atau pelaksanaan tugas, penanganannya harus didasarkan pada bukti dan mekanisme pemeriksaan yang sah. Sebaliknya, apabila masalah bersumber dari kendala teknis atau operasional, perusahaan perlu menyampaikan solusi dan jadwal penyelesaiannya secara transparan.
HUT ke-7 seharusnya menjadi momentum pembuktian kinerja, bukan sekadar perayaan seremonial. Masyarakat tidak hanya membutuhkan kegiatan ulang tahun dan hadiah, tetapi kepastian bahwa air bersih dapat mengalir ke rumah mereka.
Kini, yang ditunggu pelanggan bukan sekadar penjelasan, melainkan langkah nyata: pelayanan yang membaik, pengaduan yang ditangani, pengelolaan keuangan yang transparan, dan pengawasan yang menghasilkan perbaikan terukur.
Catatan redaksi: Kritik dan pernyataan dalam berita ini diatribusikan kepada Afriza Rusandi berdasarkan bahan yang diterima redaksi. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi manajemen Perumda Air Minum Gunung Poteng, Dewan Pengawas, dan Pemerintah Kota Singkawang untuk menjelaskan kondisi distribusi air, dasar penagihan, laporan kerugian operasional, serta pembiayaan kegiatan HUT ke-7.
0 Komentar