Tak Terima Difitnah, Hery Kurdi Akan Pidanakan Pendemo Yang Diduga Dibayar
PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem, Hery Kurdi, menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap para pengunjuk rasa yang menurutnya diduga merupakan pendemo bayaran dan telah menyebarkan fitnah serta pencemaran nama baik.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi demonstrasi mahasiswa pada Senin (19/10/2026) yang mendesak Partai NasDem mencopot Hery Kurdi dari kursi DPRD Kalbar. Aksi itu dipicu oleh tudingan di media sosial yang mengaitkan dirinya dengan dugaan perdagangan narkoba dan tindak pidana pencucian uang.
“Yang pasti saya akan mempidanakan pendemo yang diduga bayaran yang menebar fitnah dan pencemaran nama baik,” tegas Hery pada Selasa (20/10/2026).
Hery: Mahasiswa Jangan Mudah Percaya Informasi yang Belum Terbukti
Hery menyayangkan keterlibatan mahasiswa dalam aksi tersebut. Menurutnya, sebagai kelompok yang terpelajar, mahasiswa seharusnya mampu menyaring informasi sebelum menyebarkannya, terutama ketika suatu perkara masih berada dalam proses hukum.
“Karena tukang fitnah sudah tidak bisa bergerak lagi, makanya pembiaya beralih ke mahasiswa. Padahal kalau orang terpelajar seharusnya bisa menyaring berita, apalagi dalam proses hukum yang sedang berjalan, tidak boleh ikut menyebarkan fitnah,” ujarnya.
Hery juga mengungkapkan bahwa laporan yang sebelumnya dibuat terkait dugaan fitnah di media sosial telah ditangani oleh Polda Kalimantan Barat.
“Saat ini sudah ditangani Polda Kalbar. Statusnya sudah jadi tersangka. Sudah tak bisa gerak lagi karena HP tersangka pelaku juga sudah disita, makanya pembiaya beralih ke mahasiswa,” tambahnya.
Pernyataan tersebut merupakan keterangan dari Hery Kurdi. Informasi mengenai status perkara tetap perlu merujuk pada penjelasan resmi dari pihak kepolisian sesuai perkembangan proses hukum yang berjalan.
Berawal dari Tudingan Viral di Media Sosial
Persoalan ini bermula dari unggahan akun Instagram @estevanisellawijaya yang sempat viral pada September 2026. Dalam unggahan tersebut, Hery Kurdi dituding terlibat dalam perdagangan narkoba, pencucian uang, hingga tuduhan lain yang menurut Hery merupakan fitnah.
Merasa dirugikan, Hery kemudian melaporkan perkara tersebut ke Subdirektorat Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda Kalbar.
Saat itu, Hery memilih tidak memberikan klarifikasi panjang kepada publik dan menyatakan ingin menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum.
“Tidak perlu dulu buat klarifikasi. Tangkap dulu pelaku, baru umumkan ke publik tukang fitnah ini,” katanya saat itu.
NasDem: Persoalan Bersifat Personal
Menanggapi viralnya tudingan terhadap kadernya, Sekretaris DPW Partai NasDem Kalimantan Barat, Michael Yan Sriwidodo, menyatakan bahwa persoalan tersebut dipandang sebagai persoalan personal.
“Ini hanya satu orang, sepertinya dendam pribadi,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengatakan Partai NasDem tetap memiliki mekanisme internal untuk meminta penjelasan kepada kader apabila suatu persoalan telah menjadi perhatian publik.
Aksi Mahasiswa dan Proses Hukum Berjalan Paralel
Aksi demonstrasi yang berlangsung pada 19 Oktober 2026 menjadi perkembangan baru dalam rangkaian perkara tersebut. Para mahasiswa yang berunjuk rasa meminta Partai NasDem mengambil langkah terhadap Hery Kurdi terkait tudingan yang beredar.
Di sisi lain, Hery menilai tuntutan tersebut dibangun di atas informasi yang menurutnya belum terbukti dan memilih meresponsnya melalui jalur hukum.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari penyelenggara aksi mahasiswa mengenai tanggapan atas pernyataan Hery yang menyebut adanya dugaan pendemo bayaran.
Asas Praduga Tak Bersalah Tetap Berlaku
Perkara ini masih berada dalam proses hukum sehingga seluruh pihak tetap berhak atas asas praduga tak bersalah.
Hingga saat ini, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Hery Kurdi terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhan yang beredar di media sosial. Demikian pula, dugaan mengenai pendemo bayaran yang disampaikan Hery masih merupakan klaim yang memerlukan pembuktian sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini apabila ingin memberikan penjelasan atau tanggapan lebih lanjut.
Fredy Legito
0 Komentar