JAKARTA — Pemerintah disebut akan memperluas pemungutan pajak melalui sistem digital mulai 9 November 2026. Rencana tersebut disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Dalam paparannya, Hashim menyebut kebijakan tersebut akan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, perusahaan teknologi finansial atau financial technology (fintech), hingga sejumlah platform perdagangan digital seperti Shopee, Lazada, dan GoTo.
Menurut Hashim, lembaga dan perusahaan tersebut nantinya akan dilibatkan dalam mekanisme pemungutan serta penyetoran pajak dari transaksi yang selama ini dinilai belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem perpajakan.
“Kita mulai dengan transaksi yang namanya digital taxation, pajak digital. Ini akan segera dilaksanakan tanggal 9 November. Semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut,” ujar Hashim dalam Rapimnas Kadin 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah akan memanfaatkan teknologi elektronik, teknologi informasi (IT), serta kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendukung pengawasan dan optimalisasi pemungutan pajak. Pelaksanaannya, menurut Hashim, harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Ingin Tingkatkan Rasio Penerimaan Negara
Hashim juga menyoroti rasio penerimaan negara Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menyebut penerimaan negara yang mencakup pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berada di kisaran 12 persen dari PDB.
Sebagai perbandingan, Hashim menyebut Kamboja memiliki rasio sekitar 18 persen, sedangkan India mencapai 20 persen. Berdasarkan perbandingan tersebut, ia menilai Indonesia masih memiliki ruang untuk meningkatkan penerimaan negara.
Hashim memperkirakan, apabila rasio penerimaan negara Indonesia dapat meningkat hingga menyamai Kamboja, terdapat potensi tambahan penerimaan sekitar 6 persen dari PDB. Dengan menggunakan angka PDB sekitar Rp25.000 triliun sebagaimana disampaikan dalam paparannya, potensi tambahan tersebut diperkirakan mencapai Rp1.500 triliun per tahun.
“Enam persen dari yang tercatat adalah Rp25 ribu triliun. Enam persennya berapa? Rp1.500 triliun. Itu yang seharusnya kita terima tiap tahun tambahan Rp1.500 triliun,” ujarnya.
Ia menargetkan rasio penerimaan negara Indonesia dapat mendekati capaian Kamboja dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Defisit APBN Turut Menjadi Sorotan
Dalam kesempatan yang sama, Hashim menyinggung defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menurutnya berada pada kisaran Rp500 triliun hingga Rp600 triliun.
Ia berpendapat bahwa peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan bea cukai dapat memperkuat kapasitas fiskal negara. Bahkan, Hashim menyampaikan pandangan bahwa apabila aparat pajak dan bea cukai bekerja secara optimal, Indonesia berpotensi memiliki ruang penerimaan yang jauh lebih besar.
“Kalau aparat kita, Pajak dan Bea Cukai bekerja semestinya, seharusnya seperti orang Kamboja, kita surplus tahun ini Rp900 triliun,” kata Hashim.
Ia juga menilai persoalan fiskal Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh lemahnya kemampuan ekonomi nasional, melainkan berkaitan dengan belum optimalnya pengumpulan penerimaan negara.
Perlu Dibedakan dengan Pajak Marketplace yang Sudah Diatur
Di tengah rencana tersebut, masyarakat dan pelaku usaha perlu memahami bahwa pemungutan pajak melalui platform digital bukan berarti seluruh transaksi digital otomatis dikenakan jenis pajak baru.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelumnya telah mengatur mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh marketplace melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Dalam mekanisme tersebut, marketplace yang ditunjuk bertindak sebagai pemungut pajak atas penghasilan pedagang dalam negeri yang bertransaksi melalui sistem perdagangan elektronik.
DJP menjelaskan bahwa skema tersebut pada dasarnya merupakan perubahan mekanisme pemungutan dan penyetoran PPh, bukan penciptaan jenis pajak baru. Pajak tetap berkaitan dengan kewajiban penghasilan pedagang sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, rencana pajak digital yang disampaikan Hashim perlu dibedakan dari mekanisme PPh Pasal 22 marketplace tersebut. Keduanya tidak serta-merta dapat dianggap sebagai kebijakan yang sama.
Hingga diperlukan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah dan otoritas perpajakan mengenai dasar hukum, jenis transaksi yang menjadi objek pemungutan, pihak yang ditunjuk, tarif, serta tata cara pelaksanaannya.
Transparansi dan Kepastian Aturan Menjadi Perhatian
Rencana perluasan pemungutan pajak digital berpotensi memperkuat pengawasan transaksi dan memperluas basis penerimaan negara. Namun, pelaksanaannya juga membutuhkan kejelasan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat, pelaku usaha, maupun pengguna layanan keuangan digital.
Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apakah bank dan perusahaan fintech akan bertindak sebagai pemungut pajak, penyedia data transaksi, atau menjalankan fungsi lain sesuai ketentuan. Penjelasan tersebut penting agar masyarakat tidak menganggap setiap transaksi melalui rekening bank atau aplikasi digital otomatis dikenakan pungutan tambahan.
Selain itu, perlu dipastikan siapa pihak yang secara hukum menanggung kewajiban pajak, bagaimana perlakuan terhadap pelaku usaha kecil, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan pengaduan apabila terjadi kesalahan pemungutan.
Kebijakan perpajakan yang efektif tidak hanya bergantung pada kemampuan teknologi, tetapi juga pada kepastian hukum, transparansi, perlindungan wajib pajak, dan pengawasan yang akuntabel.
Dengan target penerapan pada 9 November 2026 sebagaimana disampaikan Hashim, publik kini menantikan penjelasan resmi pemerintah mengenai bentuk konkret kebijakan tersebut. Kejelasan aturan menjadi penting agar upaya meningkatkan penerimaan negara dapat berjalan tanpa menimbulkan beban atau ketidakpastian baru bagi masyarakat dan dunia usaha.
Fredy Legito
0 Komentar