KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT — Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyoroti belum terealisasinya anggaran sebesar Rp336 juta untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal di Puskesmas Sungai Raya Dalam hingga Oktober 2026. Anggaran yang diperuntukkan bagi balita dan ibu hamil tersebut menjadi perhatian karena waktu pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026 semakin terbatas.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut serapan anggaran. Lebih dari itu, pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran kesehatan yang telah dialokasikan benar-benar dapat diterjemahkan menjadi pelayanan dan manfaat nyata bagi masyarakat yang menjadi sasaran program.
Dalam keterangannya di Kubu Raya, Rabu (14/10/2026), Sujiwo menegaskan bahwa anggaran yang diperuntukkan bagi masyarakat harus dikelola secara optimal, dengan tetap mematuhi ketentuan administrasi dan peraturan yang berlaku.
Ia mengaku memperoleh informasi mengenai persoalan tersebut dari laporan masyarakat. Sujiwo juga menyebut dirinya membuka berbagai saluran pengaduan, termasuk melalui website Halo Bupati dan komunikasi langsung dengan masyarakat.
“Saya sebagai bupati membuka diri. Ada website Halo Bupati, HP saya juga 24 jam. Siapa pun boleh menyimpan nomor HP saya, dan saya juga punya orang-orang yang kapan saja bisa memberikan informasi kepada saya,” ujar Sujiwo, sebagaimana dikutip dari pemberitaan Sonora Pontianak, 15 Oktober 2026.
Rp336 Juta Belum Terealisasi, Waktu Pelaksanaan Kian Terbatas
Sujiwo menyayangkan masih adanya anggaran PMT lokal yang belum terealisasi ketika tahun anggaran telah memasuki Oktober. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius agar program tidak berakhir tanpa memberikan manfaat maksimal kepada kelompok sasaran.
“Ini sudah bulan Oktober, tetapi masih ada Rp336 juta yang belum terserap. Itu haknya masyarakat, haknya para balita dan ibu hamil. Jangan sampai anggaran yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat justru mengendap karena tidak ada langkah konkret,” tegasnya.
Sorotan tersebut menempatkan pengelolaan anggaran kesehatan sebagai persoalan yang perlu segera dievaluasi. Anggaran yang telah dialokasikan untuk program pelayanan masyarakat semestinya disertai perencanaan, koordinasi, dan langkah pelaksanaan yang jelas.
Meski demikian, belum terealisasinya anggaran tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan atau tindak pidana. Penyebabnya perlu ditelusuri melalui pemeriksaan administrasi, teknis pelaksanaan, serta penjelasan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Yang menjadi perhatian adalah bagaimana memastikan kendala tersebut diketahui secara pasti dan ditangani sebelum berakhirnya tahun anggaran.
Sujiwo Soroti Komunikasi dan Koordinasi Internal
Berdasarkan penelusuran yang disampaikannya, Sujiwo menduga belum berjalannya program berkaitan dengan persoalan komunikasi dan koordinasi antara kepala puskesmas, pengelola program, serta jajaran terkait.
Ia menilai pengelola program membutuhkan arahan yang jelas agar dapat menjalankan kegiatan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Apabila koordinasi tidak berjalan baik, proses pelaksanaan berisiko tertunda dan anggaran yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuan.
Menurut Sujiwo, kepala puskesmas memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan program berjalan terarah, termasuk memberikan kepastian mengenai mekanisme pelaksanaan kepada pengelola kegiatan.
“Kalau ada anggaran, kepala puskesmas harus memberikan arahan yang jelas. Pengelola program tidak bisa dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Harus ada komunikasi dan koordinasi yang baik supaya program bisa berjalan,” katanya.
Dugaan persoalan koordinasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi internal. Pihak terkait perlu menjelaskan tahapan yang sudah dilaksanakan, hambatan yang dihadapi, serta langkah konkret yang dapat ditempuh untuk mempercepat realisasi program tanpa mengabaikan aturan.
Temuan Inspektorat Jangan Menjadi Alasan Program Terhenti
Sujiwo juga menyoroti kemungkinan adanya kekhawatiran terhadap temuan Inspektorat pada tahun sebelumnya yang diduga turut memengaruhi pelaksanaan program PMT lokal.
Ia menegaskan bahwa temuan pemeriksaan seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola, bukan alasan untuk membiarkan program tidak berjalan.
Menurutnya, apabila mekanisme yang digunakan pada tahun sebelumnya dinilai tidak sesuai ketentuan, maka pihak pelaksana harus mencari mekanisme lain yang dibenarkan secara regulasi dan hukum.
“Kalau tahun lalu ada temuan Inspektorat, misalnya ada pola yang tidak boleh dilakukan, maka tahun ini jangan lagi menggunakan pola itu. Cari pola lain yang dibenarkan secara regulasi dan hukum. Bukan karena ada temuan, kemudian programnya malah terhenti,” jelasnya.
Pesan tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara kepatuhan terhadap aturan dan tanggung jawab pelayanan publik. Kehati-hatian dalam mengelola anggaran memang diperlukan, tetapi harus disertai upaya mencari solusi ketika muncul hambatan administratif atau teknis.
Dengan demikian, evaluasi atas temuan sebelumnya perlu diterjemahkan menjadi perbaikan prosedur, penguatan pengawasan, dan kepastian pelaksanaan program sesuai ketentuan.
Dinkes Kubu Raya Diminta Segera Mengevaluasi
Atas persoalan tersebut, Sujiwo meminta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program PMT lokal di Puskesmas Sungai Raya Dalam.
Ia berharap evaluasi segera dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab belum terealisasinya anggaran, memperbaiki koordinasi internal, serta menentukan langkah yang dapat ditempuh sesuai ketentuan.
“Makanya saya minta tolong kepada Pak Kadis Kesehatan untuk mengatensi ini. Harus segera dicarikan solusi, supaya anggaran yang menjadi hak masyarakat tidak terus mengendap dan programnya bisa dilaksanakan sesuai aturan,” pungkasnya.
Evaluasi tersebut perlu menjawab sejumlah hal mendasar: apa penyebab anggaran belum terealisasi, siapa pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahapan pelaksanaan, kendala apa yang harus diselesaikan, dan bagaimana rencana tindak lanjutnya.
Kejelasan mengenai hal-hal tersebut penting agar persoalan tidak berhenti pada teguran atau instruksi, tetapi berlanjut pada penyelesaian yang terukur.
Hak Kelompok Sasaran Harus Menjadi Prioritas
Program PMT lokal ditujukan untuk mendukung pemenuhan gizi kelompok sasaran, termasuk balita dan ibu hamil. Karena itu, pelaksanaannya perlu memperhatikan kebutuhan penerima manfaat, ketepatan sasaran, mutu makanan, serta kesesuaian dengan pedoman program.
Belum terealisasinya anggaran hingga Oktober menjadi alasan untuk memperkuat pengawasan dan memperjelas langkah pelaksanaan. Namun, percepatan tetap harus dilakukan berdasarkan aturan, bukan dengan mengabaikan prosedur pengadaan, pertanggungjawaban, atau standar teknis yang diwajibkan.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui perangkat daerah terkait perlu memastikan apakah program masih dapat dilaksanakan dalam sisa tahun anggaran, mekanisme apa yang dapat digunakan, serta bagaimana pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara transparan.
Pada saat yang sama, penjelasan dari Dinas Kesehatan dan pihak Puskesmas Sungai Raya Dalam diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai penyebab keterlambatan dan langkah penyelesaiannya.
Inti persoalannya jelas: anggaran kesehatan harus dikelola sesuai aturan dan diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata. Ketika anggaran telah dialokasikan tetapi program belum berjalan, evaluasi tidak cukup hanya mencari hambatan. Pemerintah juga perlu memastikan ada tindak lanjut, batas waktu yang jelas, dan pertanggungjawaban dari pihak terkait.
Catatan redaksi: Informasi mengenai anggaran Rp336 juta dan pernyataan Bupati Sujiwo dalam naskah ini merujuk pada pemberitaan Sonora Pontianak tertanggal 15 Oktober 2026. Redaksi membuka ruang klarifikasi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dan Puskesmas Sungai Raya Dalam mengenai penyebab belum terealisasinya anggaran, status pelaksanaan program, serta langkah tindak lanjut yang telah atau akan dilakukan.
Sumber awal: Prokopimda, 15 Oktober 2026.
0 Komentar