KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT — Sebuah gudang di Jalan Trans Kalimantan, kawasan Parit Tok Adam, Kabupaten Kubu Raya, menjadi perhatian setelah petugas Bea Cukai dan Karantina mendatangi lokasi tersebut pada Sabtu (17/10/2026), sekitar pukul 18.20 WIB. Gudang itu diduga menjadi tempat transit komoditas bawang dan rokok yang disebut berasal dari Semarang, Jawa Tengah.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah petugas terlihat melakukan pengecekan di area gudang. Sebuah truk bernomor polisi H 8229 TG dengan tulisan “Bagas Jaya Samudera” juga terlihat di lokasi dan diduga berkaitan dengan pengangkutan barang tersebut.
Namun, hingga berita ini disusun, belum ada informasi terverifikasi mengenai jenis dan jumlah barang yang diperiksa, kelengkapan dokumen pengangkutan, status legalitas komoditas, maupun identitas pemilik barang.
Bea Cukai Sebut Petugas Melakukan Pengecekan
Saat dikonfirmasi pada Senin (19/10/2026), pihak Bea Cukai menyampaikan bahwa petugasnya tidak melakukan pengamanan barang, melainkan hanya melaksanakan pengecekan di lokasi.
Keterangan tersebut menjadi penting untuk memperjelas status kegiatan petugas di gudang Parit Tok Adam. Dengan demikian, informasi mengenai penyitaan, penindakan, atau penetapan barang sebagai barang ilegal belum dapat dinyatakan sebagai fakta.
Redaksi telah mengirimkan permintaan konfirmasi kepada Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Kalimantan Barat dan instansi karantina terkait guna memperoleh penjelasan mengenai hasil pengecekan serta kemungkinan tindak lanjutnya.
Hingga naskah ini disusun, belum diterima keterangan resmi tambahan mengenai hasil pemeriksaan, dokumen komoditas, maupun status barang yang berada di gudang tersebut.
Legalitas Bawang dan Rokok Perlu Dipastikan
Dugaan adanya bawang dan rokok di gudang tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan asal-usul barang dan dokumen yang menyertainya.
Untuk komoditas bawang, hal yang perlu dipastikan antara lain jenis dan asal komoditas, dokumen pemasukan atau pengangkutan, serta pemenuhan persyaratan karantina sesuai jenis barang dan jalur peredarannya.
Sementara itu, pemeriksaan terhadap rokok dapat mencakup pita cukai atau tanda pelunasan cukai, dokumen perolehan, serta kesesuaian jenis dan jumlah barang dengan dokumen yang dimiliki.
Meski demikian, keberadaan bawang atau rokok di dalam gudang tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum. Kesimpulan mengenai legalitas barang harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, bukti yang ditemukan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penanganan Harus Berdasarkan Bukti
Dalam konteks dugaan peredaran rokok ilegal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, menjadi salah satu dasar hukum yang relevan.
Ketentuan dalam UU Cukai mengatur kewajiban pelunasan cukai serta sejumlah perbuatan terkait barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan. Namun, penerapan pasal tertentu harus mempertimbangkan bentuk perbuatan, unsur hukum, bukti, dan hasil pemeriksaan oleh pejabat berwenang.
Adapun untuk komoditas bawang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mengatur persyaratan karantina dalam lalu lintas media pembawa sesuai jenis komoditas dan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan persyaratan tersebut perlu diperiksa berdasarkan asal, jenis, jalur pemasukan, serta dokumen barang.
Bea Cukai memiliki kewenangan dalam pengawasan kepabeanan dan cukai, sedangkan instansi karantina menjalankan pengawasan karantina sesuai kewenangannya. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang berkaitan dengan kedua bidang tersebut, koordinasi antarlembaga diperlukan untuk menentukan langkah selanjutnya.
Publik Menunggu Kejelasan Hasil Pemeriksaan
Perhatian masyarakat terhadap pengecekan gudang di Parit Tok Adam perlu dijawab melalui informasi resmi yang jelas, khususnya mengenai hasil pemeriksaan, status dokumen barang, dan ada atau tidaknya tindak lanjut dari instansi terkait.
Jika tidak ditemukan pelanggaran, penjelasan resmi diperlukan agar spekulasi tidak berkembang dan merugikan pihak tertentu. Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya perlu dilakukan sesuai prosedur dan kewenangan hukum yang berlaku.
Redaksi masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Bea Cukai, instansi karantina, pemilik atau pengelola gudang, pihak pengangkut, serta pihak lain yang berkepentingan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada dasar terverifikasi untuk menyimpulkan bahwa barang di gudang tersebut ilegal ataupun telah disita. Perkembangan informasi akan disampaikan berdasarkan hasil konfirmasi dan keterangan resmi dari pihak berwenang.
Sumber awal: Fakta Investigasi News
0 Komentar