MALUKU UTARA — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyoroti ketepatan pendataan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil yang menjadi salah satu dasar dalam penentuan sasaran bantuan sosial (bansos). Ia mengingatkan petugas pendataan agar tidak menjadikan tampilan fisik rumah sebagai satu-satunya tolok ukur untuk menilai kondisi ekonomi sebuah keluarga.
Perhatian tersebut muncul dalam konteks warga kurang mampu yang menerima bantuan renovasi rumah dari pemerintah. Rumah yang sebelumnya tidak layak huni dapat berubah menjadi lebih baik setelah mendapat bantuan. Namun, perubahan kondisi bangunan tidak serta-merta menunjukkan bahwa pendapatan dan kemampuan ekonomi penghuninya ikut meningkat.
Persoalan ini menjadi penting karena hasil pendataan kesejahteraan dapat memengaruhi penentuan sasaran berbagai program bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan lain sesuai kriteria program yang berlaku.
Kondisi Rumah Bukan Satu-satunya Tolok Ukur
Dalam evaluasi pendataan, kondisi rumah memang dapat menjadi salah satu indikator yang diperhatikan. Namun, penilaian kesejahteraan masyarakat perlu melihat keadaan keluarga secara menyeluruh, bukan hanya dari tampilan bangunan tempat tinggal.
Keluarga yang menerima bantuan renovasi rumah belum tentu memiliki penghasilan tetap, pekerjaan yang memadai, atau kemampuan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, petugas survei perlu melakukan verifikasi terhadap berbagai aspek, seperti pendapatan, jenis pekerjaan, jumlah anggota keluarga, pengeluaran rumah tangga, kepemilikan aset, serta kondisi sosial-ekonomi lainnya.
Pendekatan tersebut diperlukan agar bantuan pemerintah yang bertujuan memperbaiki kualitas tempat tinggal tidak justru menimbulkan kesalahpahaman dalam menilai tingkat kesejahteraan penerimanya.
Data Harus Akurat, Hak Warga Jangan Terabaikan
Ketepatan data menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial. Kesalahan penilaian dapat menyebabkan keluarga yang masih membutuhkan bantuan tidak lagi masuk dalam kelompok sasaran, sementara keluarga yang lebih membutuhkan berisiko tidak terjangkau program.
Dalam konteks ini, koordinasi antara pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, dan instansi terkait diperlukan untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku.
Usulan pemberian penanda pada rumah yang dibangun atau direnovasi melalui bantuan pemerintah juga perlu ditindaklanjuti dengan mekanisme yang jelas. Penanda tersebut, jika diterapkan, sebaiknya hanya menjadi informasi pendukung bagi petugas, bukan pengganti proses verifikasi sosial-ekonomi.
Masyarakat Diminta Memeriksa Data Kesejahteraan
Masyarakat juga perlu proaktif memastikan data kependudukan dan kondisi sosial-ekonominya tercatat secara benar. Apabila terdapat ketidaksesuaian data, warga dapat meminta informasi dan menyampaikan pembaruan melalui pemerintah desa atau kelurahan, Dinas Sosial, maupun saluran resmi yang tersedia.
Penetapan desil dan kelayakan menerima bantuan tetap harus mengikuti mekanisme pendataan serta kriteria program yang berlaku. Kepemilikan rumah yang tampak lebih layak tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang telah sejahtera, sebagaimana kondisi rumah yang sederhana juga tidak otomatis membuat seseorang memenuhi seluruh persyaratan bantuan.
Evaluasi Pendataan Perlu Dilakukan Secara Menyeluruh
Sorotan terhadap persoalan ini menjadi pengingat bahwa program bantuan sosial membutuhkan data yang akurat, proses verifikasi yang cermat, dan koordinasi antarlembaga.
Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan kualitas rumah melalui program bantuan tidak keliru ditafsirkan sebagai peningkatan kesejahteraan ekonomi tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Di sisi lain, pembaruan data tetap harus dilakukan secara objektif agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan dan kriteria yang ditetapkan.
Redaksi
0 Komentar