PONTIANAK — MEDIA FAKTA INVESTIGASI NEWS
PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Sungguh ironis. Proyek pembangunan Gedung Sekolah Rakyat (SR) senilai ratusan miliar rupiah di Jalan Flora, Kecamatan Pontianak Utara, Kelurahan Batu Layang, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program kebanggaan pemerintahan Presiden Prabowo, sejak awal hingga akhir pembangunan dinilai sarat permasalahan. (29/10/2026)
Pada awal pembangunan, proyek tersebut bahkan dianggap sebagai proyek “siluman” karena selama beberapa bulan pekerjaan berlangsung tidak terpasang papan plang proyek. Selain itu, dilaporkan terjadi kecelakaan kerja dan muncul indikasi bahwa upah para pekerja belum dibayarkan oleh PT WIKA.
Rupanya, persoalan pembayaran gaji atau upah kembali mencuat. Ratusan pekerja proyek Gedung Sekolah Rakyat tersebut disebut belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan.
Hal itu disampaikan Sugianto, selaku mandor yang mengepalai dan mengawasi sejumlah pekerja di lokasi proyek tersebut.
Dengan nada kesal, Sugianto mengungkapkan bahwa para pekerja telah menyelesaikan pekerjaan di Gedung Sekolah Rakyat selama dua bulan, tetapi upah mereka belum dibayarkan.
“Kita sudah menyelesaikan pekerjaan di Gedung Sekolah Rakyat tersebut selama dua bulan, dan upah pekerjaannya sekitar Rp2 miliar belum dibayarkan oleh PT WIKA yang tergabung sama perusahaan CS, juga WG. Kita hanya dijanji-janjikan saja. Dan ada kawan yang pemasok bahan juga belum dibayarkan sebesar Rp1 miliar lebih, padahal Gedung Sekolah Rakyat sudah rampung dikerjakan,” paparnya.
Dari informasi warga masyarakat setempat kepada wartawan media ini, proyek Sekolah Rakyat senilai Rp231 miliar dikabarkan sudah rampung. Namun, sekitar 300 orang pekerja mengaku belum menerima upah selama tiga bulan, terhitung sejak Agustus hingga Oktober 2026.
Total Upah yang Diklaim Belum Dibayar Mencapai Rp2,2 Miliar
Total upah yang diklaim belum dibayarkan mencapai Rp2,2 miliar. Para pekerja bahkan mengaku terpaksa mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat belum diterimanya hak mereka.
Para pekerja disebut telah mendatangi kantor PT WIKA untuk meminta haknya. Namun, mereka mengaku tidak berhasil bertemu dengan pimpinan perusahaan.
Merasa kecewa atas kondisi tersebut, para pekerja berencana membawa persoalan ini ke jalur hukum. Mereka berharap pemerintah melalui instansi terkait segera mengambil langkah tegas untuk membantu menyelesaikan permasalahan pembayaran upah tersebut.
Disnakertrans Kalbar Tegaskan Upah Pekerja Harus Dibayarkan
Sementara itu, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat menegaskan bahwa upah atau gaji pekerja yang belum terbayarkan harus segera dibayarkan karena merupakan hak pekerja.
Pihak Disnakertrans Kalbar juga menyatakan masih menunggu laporan untuk mengambil tindakan atau langkah serius sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Upah atau gaji pekerja yang belum terbayarkan harus segera dibayarkan karena itu adalah hak pekerja. Kami menunggu laporan untuk mengambil tindakan atau langkah serius sesuai aturan,” demikian penegasan pihak Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat.
Persoalan ini diharapkan mendapat perhatian serius dari instansi terkait agar hak para pekerja dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, klaim mengenai tunggakan upah, jumlah pekerja terdampak, serta nilai pembayaran yang belum diselesaikan masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak perusahaan terkait.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT WIKA, perusahaan yang disebut bekerja sama dalam pelaksanaan proyek, serta pihak-pihak terkait lainnya guna memperoleh informasi yang lengkap dan berimbang.
PONTIANAK, 29 OKTOBER 2026
Redaksi Media Fakta Investigasi News
0 Komentar