Mitra Dapur SPPG di Pontianak Ungkap Wajib Bayar Ratusan Juta untuk Titik Dapur hingga Iuran Harian ke Yayasan Maja
PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Dugaan adanya kewajiban pembagian dana sebesar 30 persen kepada yayasan yang disebut berada di bawah Maja Group dalam kerja sama pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pontianak menjadi sorotan. Persoalan ini mencuat setelah seorang mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengaku pernah ditawari bergabung dengan yayasan tersebut, tetapi keberatan terhadap skema pembagian dana yang disampaikan kepadanya.
Selain dugaan potongan dana mitra, narasumber juga mengungkap adanya penawaran pembelian atau penguasaan satu titik dapur MBG dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pola kerja sama antara mitra dapur dan yayasan, dasar penetapan biaya, serta kesesuaiannya dengan ketentuan pengelolaan program MBG.
Seorang mitra dapur SPPG di Pontianak yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan pengalamannya kepada TKP Pontianak pada Kamis (29/10/2026). Ia mengaku pernah mendapat tawaran kerja sama dari yayasan yang disebut berkaitan dengan Maja Group.
Menurut penuturannya, yayasan tersebut meminta bagian sebesar 30 persen dari dana yang dialokasikan kepada mitra untuk setiap ompreng atau porsi makanan yang disalurkan.
“Saya sempat ditawarkan oleh yayasan ini, tapi saya wajib kasih mereka 30 persen dari dana mitra. Jadi untuk per ompreng ini kan totalnya Rp15 ribu, nah Rp10 ribu itu untuk bahan-bahan makanan, Rp3 ribu untuk operasional dapur termasuk gaji pegawai, dan Rp2 ribu itu untuk mitra, ya untuk kami membayar sewa tempat. Nah, dari Rp2 ribu itu yayasan ini minta bagian 30 persen,” ungkap mitra SPPG tersebut.
Skema Pembagian Dana Mitra Dipertanyakan
Berdasarkan penjelasan narasumber, dari total alokasi Rp15.000 per ompreng, terdapat pembagian untuk kebutuhan bahan makanan sebesar Rp10.000, operasional dapur sebesar Rp3.000, dan bagian mitra sebesar Rp2.000.
Narasumber menyebut permintaan 30 persen tersebut ditujukan terhadap alokasi Rp2.000 yang menjadi bagian mitra. Jika dihitung berdasarkan keterangan tersebut, nilai 30 persen dari Rp2.000 adalah Rp600 per ompreng.
Meski secara nominal terlihat relatif kecil untuk satu porsi, potongan tersebut dapat menjadi beban tersendiri apabila dihitung berdasarkan jumlah ompreng yang diproduksi dan disalurkan setiap hari. Namun, besaran kewajiban, mekanisme pembayaran, serta dasar perjanjian antara mitra dan yayasan masih perlu diperiksa melalui dokumen kerja sama.
Mitra tersebut mengaku akhirnya menolak tawaran bergabung karena menilai kewajiban pembagian dana itu memberatkan dan dapat memengaruhi perhitungan biaya operasional maupun keberlangsungan usaha dapur.
“Mitra dapur SPPG dan yayasan ini saling membutuhkan sebenarnya. Mitra dapur tidak bisa jalan jika tidak berafiliasi dengan satu yayasan. Dan yayasan juga membutuhkan mitra dapur yang berafiliasi di bawahnya,” tambahnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan adanya ketergantungan dalam pola kemitraan yang menurut narasumber berlaku pada kerja sama yang ditawarkan kepadanya. Akan tetapi, apakah afiliasi dengan yayasan tertentu memang menjadi persyaratan resmi untuk menjalankan dapur SPPG perlu dipastikan berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Penawaran Titik Dapur Senilai Ratusan Juta
Persoalan lain yang turut disampaikan narasumber adalah adanya penawaran satu titik dapur MBG dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.
Ia menyebut terdapat beberapa skema yang ditawarkan dalam pembelian atau pembiayaan titik dapur tersebut. Skema pertama, seluruh dana untuk memperoleh titik dapur disebut ditalangi oleh yayasan. Skema lainnya dilakukan dengan pembagian pembiayaan antara yayasan dan mitra dapur.
“Nah, untuk beli titik ini ada beberapa skema yang ditawarkan. Ada skema 100 persen uang untuk beli titik ditalangkan yayasan, ada juga yang bagi dua dengan mitra dapur,” ujarnya.
Informasi ini perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai apa yang dimaksud dengan istilah “membeli titik dapur”. Apakah yang dimaksud merupakan biaya pengadaan fasilitas, pembangunan atau renovasi dapur, pengurusan administrasi, biaya kemitraan, atau bentuk transaksi lainnya.
Kejelasan tersebut penting karena setiap pembiayaan dalam penyelenggaraan program pemerintah harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Rincian biaya, pihak penerima pembayaran, tujuan penggunaan dana, serta hak dan kewajiban para pihak semestinya dituangkan secara jelas dalam perjanjian tertulis.
Tanpa kejelasan mengenai komponen biaya dan dasar transaksi, informasi mengenai nilai ratusan juta rupiah tersebut berpotensi menimbulkan persepsi berbeda di kalangan calon mitra maupun masyarakat.
BGN Kalbar Lakukan Penelusuran terhadap Dugaan Iuran 30 Persen
Menanggapi pemberitaan mengenai dugaan kewajiban penyetoran 30 persen tersebut, Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalimantan Barat, Sri Tolubai, menyatakan pihaknya tengah melakukan penelusuran lebih lanjut.
Sri mengatakan, pihaknya telah mengetahui informasi yang beredar dan sedang mempelajari bagaimana bentuk kerja sama atau nota kesepahaman (MoU) antara mitra dapur SPPG dengan yayasan yang disebut dalam pemberitaan.
“Kami sudah melihat pemberitaan tentang iuran 30 persen yang wajib disetorkan kepada yayasan ini. Sekarang kami sedang selidiki lebih jauh bagaimana MoU antara dapur mitra dan yayasan yang bersangkutan. Untuk tindakan apa yang akan diambil jika terbukti menyalahi aturan, itu BGN pusat yang berhak memutuskan,” ungkap Sri kepada TKP Pontianak pada Kamis (29/10/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dugaan pungutan 30 persen belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kerja sama, mekanisme pembayaran, serta ketentuan yang menjadi dasar hubungan antara mitra dan yayasan.
BGN perlu memastikan apakah pembagian dana tersebut merupakan kesepakatan bisnis yang sah, biaya layanan yang memiliki dasar dan manfaat jelas, atau justru kewajiban yang bertentangan dengan ketentuan program MBG.
Mitra Diminta Melapor Jika Merasa Dirugikan
Sri juga menyayangkan apabila terdapat mitra dapur yang merasa dirugikan tetapi tidak menyampaikan pengaduan secara langsung kepada Badan Gizi Nasional.
Menurutnya, laporan dari mitra diperlukan agar lembaga berwenang dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap, memeriksa dokumen terkait, dan menindaklanjuti persoalan berdasarkan bukti.
“Jika ada dapur mitra yang merasa dirugikan atas MoU mereka dengan yayasan, sebaiknya lapor saja ke BGN. Bisa melalui beberapa cara, seperti hubungi help desk 127 atau mengirimkan pesan di media sosial BGN,” tambahnya.
Imbauan tersebut menjadi penting karena pengaduan resmi dapat menjadi pintu masuk bagi pemeriksaan yang lebih terukur. Mitra yang merasa keberatan diharapkan menyertakan dokumen perjanjian, bukti pembayaran, komunikasi penawaran, serta rincian kewajiban yang diminta oleh pihak yayasan.
Dengan demikian, penelusuran tidak hanya bergantung pada keterangan lisan, tetapi dapat dilakukan berdasarkan dokumen dan bukti yang dapat diuji.
Transparansi Kemitraan Menjadi Kunci
Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya perlu memastikan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Hubungan antara yayasan, mitra dapur, dan pengelola SPPG harus memiliki kejelasan mengenai kewenangan, tanggung jawab, pembiayaan, serta mekanisme pengawasan. Setiap biaya atau pembagian dana yang dibebankan kepada mitra perlu memiliki dasar perjanjian yang jelas dan tidak boleh mengganggu kualitas maupun keberlangsungan pelayanan pemenuhan gizi.
Dugaan permintaan bagian 30 persen dari alokasi mitra serta penawaran titik dapur senilai ratusan juta rupiah perlu ditelusuri secara objektif. Pemeriksaan juga perlu memastikan apakah terdapat kewajiban yang tidak tercantum dalam ketentuan resmi BGN atau justru merupakan kesepakatan komersial yang memiliki dasar hukum dan manfaat yang dapat dibuktikan.
Redaksi membuka ruang klarifikasi kepada pihak yayasan yang disebut berkaitan dengan Maja Group, pihak Maja Group, pengelola SPPG, serta BGN pusat untuk memberikan penjelasan mengenai dugaan skema pembagian dana dan penawaran titik dapur tersebut.
Publik kini menunggu hasil penelusuran BGN. Yang dibutuhkan bukan sekadar klarifikasi, melainkan kepastian mengenai mekanisme kemitraan, dasar setiap pungutan, serta perlindungan terhadap mitra agar pelaksanaan program MBG tetap berorientasi pada tujuan utamanya: pemenuhan gizi masyarakat.
Sumber keterangan: Kepala BGN Pontianak, 29 Oktober 2026.
0 Komentar